TUTUP
TUTUP
FOKUS

Selamat Mencoblos di Pilkada Serentak

Lihat rekam jejak calon. Awasi jangan sampai terjadi manipulasi suara.
Selamat Mencoblos di Pilkada Serentak
Seorang peserta simulasi pilkada melihat contoh surat suara, Sabtu 17 Oktober 2015. (Mohammad Nadlir - VIVA.co.id)

VIVA.co.id - Masyarakat Indonesia kembali menghadapi pesta demokrasi. Setelah sukses melewati Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, kini bangsa ini menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk pertama kali pada Rabu, 9 Desember 2015.

Pilkada serentak ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

DPR dan pemerintah lalu melakukan revisi lagi dan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang ini, pilkada serentak dibagi menjadi tiga periode yaitu Desember 2015 pesertanya adalah daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2015 dan semester 1 (Januari–Juni) 2016.

Kedua, Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester II (Juli hingga Desember) 2016, dan yang berakhir 2017. Ketiga, Juni 2018, untuk kepala daerah yang masa tugasnya berakhir 2018 dan 2019.

Masing-masing periode ini akan kembali melaksanakan pilkada pada 2020, 2022, dan 2023. Pilkada serentak untuk seluruh Indonesia rencananya dilangsungkan pada 2027.

(Baca: Jadwal Pilkada Serentak).

Mekanisme pilkada langsung sebenarnya sempat berubah menjadi lewat DPRD melalui rapat paripurna jelang akhir masa anggota DPR periode 2009-2014. Namun, melalui proses yang cukup berliku, DPR dan pemerintah yang baru akhirnya sepakat pilkada secara langsung.

Dalam kondisi normal, pilkada ini akan diikuti oleh sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota atau 269 daerah, baik itu untuk memilih gubernur atau bupati/wali kota dengan satu calon tunggal di tiga daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, kabar terakhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah wilayah misalnya Kalimantan Tengah dimungkinkan untuk ditunda karena ada persoalan hukum.

KPU: Pilkada Kalimantan Tengah Positif Ditunda.

Apa yang harus dipersiapkan?

Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah memiliki saran tentang apa yang harus dipersiapkan bagi pemilih. Ferry mengimbau mereka untuk merenung tentang siapa calon yang akan dipilih sebelum benar-benar mengambil keputusan.

"Hari ini, hari kontemplasi terakhir untuk memilih siapa figur terakhir yang akan dipilih besok (hari ini)," kata Ferry kepada VIVA.co.id, Selasa, 8 Desember 2015.

Kedua, lanjut Ferry, menyiapkan surat pemberitahuan atau C6. Ketiga, datang lebih awal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena TPS akan dibuka sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

"Terkait proses pemungutan di sana, kami harap tanpa ada tekanan, intimidasi, dan memilih sesuai keinginan masing-masing," ujarnya.

Ferry berharap pemilih bisa berpartisipasi secara aktif untuk menyalurkan hak pilihnya. Kemudian, proses pilkada ini tetap berjalan dalam suasana jurdil, kondusif, dan tetap mengedepankan kebersamaan.

"Kami harap masyarakat jangan sekali-kali ikut terlibat atau mendekati urusan money politics. Karena ini upaya untuk memilih pemimpin yang akan menyejahterakan daerahnya," kata Ferry.

Tak hanya kepada pemilih, Ferry juga meminta pasangan calon tim kampanye agar tidak sekali-kali mendekati masyarakat dengan iming-iming materi tertentu.

"Kami harap, upaya money politics kejahatan, dan yang melakukannya (ganjarannya) penjara," tegas Ferry.

Apabila terjadi sengketa, lanjut mantan ketua KPU Jawa Barat itu, pemilih bisa menginformasikan pada pengawas. Karena, di TPS terdapat para pengawas.

"Kalau ada dispute (perselisihan) di TPS-TPS untuk nanti diperbaiki di TPS-nya. Jadi, supaya tidak usah muncul sampai PPK," dia menyarankan.

Tahap Lengkap Pemilihan sampai Penetapan Calon di Pilkada

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Diah Pitaloka, memberikan pendapat mengenai apa saja yang harus disiapkan pemilih agar tak salah memilih. Pertama adalah informasi mengenai calon.

"Orang kampanye tapi nggak tahu siapa si A atau si B. Masyarakat harus bisa melihat track record kandidat calon kepala daerah, sehingga tidak salah memilih," kata Diah kepada VIVA.co.id.

Kedua, dari track record, masyarakat bisa melihat program yang dijanjikan para calon kepala daerah. Apakah program yang dijanjikan bisa menjawab kebutuhan daerah, dan sejauh mana calon kepala daerah memahami struktur anggaran daerah. Misalkan, seorang calon kepala daerah janjikan beasiswa dalam kampanye, tapi kenyataannya postur anggaran daerah dan kapasitas daerah tidak mencukupi.

"Ini bahaya. Dari situ calon kepala daerah juga jangan buat janji politik yang nggak pasti. Masyarakat harus melihat itu," ujar Diah.

Ketiga, Diah menambahkan, masyarakat harus tahu cara memilih secara teknis. Artinya, yang sah bagaimana, tidak sah bagaimana. Jangan sampai untuk persoalan ini mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Selain itu, pemilih harus berpartisipasi dalam penghitungan, jangan pulang habis nyoblos. Nanti suaranya hilang. TPS itu ruang sosial," tuturnya.

Diah menuturkan, apabila nantinya terjadi sengketa, si pelapor bisa memulai dari Panwas di tingkat bawah dan akan berjenjang naik hingga ke tingkat provinsi. Dari sana, naik lagi hingga ke tingkat MK.

"Nah, di sini masih ada perdebatan selisih di bawah dua persen atau lebih yang akan ditindaklanjuti oleh MK," ujar dia.

Diah menegaskan bahwa integritas Panwas, KPU, dan DKPP menjadi sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah. Dia mengimbau jangan sampai terjadi "ada undang-undang tapi tidak dilaksanakan".

Seperti banyak yang terjadi, misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) melakukan penggalangan dukungan. Sudah ada yang melaporkan tetapi pelaksana dan pengawas tidak tegas.

"Masyarakat bingung dan menjadi apriori karena kecurangan dibiarkan dan dianggap tidak terbukti," ujarnya.

Penguatan menurut Diah juga penting terutama pada DKPP. KPUD dan Panwas dibiayai dari APBD hingga APBN. Namun, kemungkinan masuknya unsur politik pada KPUD dan Panwas ada.

"Ini yang harus di awasi DKPP. DKPP harus tegas dan transparan menindak penyelenggara dan pengawas pemilu yang melakukan pelanggaran," katanya.

"Eksistensi DKPP, KPUD, Panwas harus jelas agar pelanggaran tidak terjadi dan bila terjadi bisa segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan."

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP