TUTUP
TUTUP
FOKUS

Tangkisan Luhut dalam Drama MKD, Apa Saja yang Seru?

Cukup bikin ramai, tapi kesaksiannya tak signifikan bongkar skandal.
Tangkisan Luhut dalam Drama MKD, Apa Saja yang Seru?
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengikuti sidang etik MKD di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).  (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)

VIVA.co.id - "Kalau itu bisa diolah, rahasia kita berempat saja...Freeport Jalan, bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul kita golf, kita beli private jet yang bagus..."

Petikan transkrip pembicaraan yang dilakukan oleh pengusaha Muhamad Riza Chalid, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ini dalam waktu singkat membuat geger jagat politik di Tanah Air belakangan ini.

Baik publik, menteri, DPR hingga pun ke presiden dibuat limbung oleh skandal yang kini sudah menjadi konsumsi publik tersebut. Pembicaraan tripartit yang dilakukan pada 13 Mei 2015 di sebuah hotel mewah tersebut bak menghentak. Terkesan mendebarkan, seperti ada aroma negosiasi, skandal dan praktik kongkalikong.

Pekan pertama Desember lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Maroef Sjamsoedin telah memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan keterangannya secara terbuka. Sementara untuk Setya Novanto, justru digelar tertutup dari publik.

Dan kemarin, Senin 14 Desember 2015, giliran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, ikut bersaksi di sidang MKD.

Jenderal purnawirawan yang pernah menjadi lulusan terbaik akademi militer tahun 1970 ini seperti diketahui namanya sempat disebut hingga 66 kali dalam rekaman berdurasi sekira 1,5 jam tersebut.

Banyak pihak berpendapat bila dari rekaman itu meski tak berada di lokasi, Luhut sepertinya memiliki pengaruh kuat dalam segala hal yang berkaitan dengan percakapan tersebut. Luhut bak menjadi figur belakang layar yang memiliki peran strategis dalam hal apa pun.

Kesaksian Luhut
Kehadiran Luhut di MKD, sama riuhnya dengan kehadiran Sudirman dan Maroef pada dua pekan lalu. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura ini terlihat santai dengan kemeja putih khas kabinet Jokowi-Kalla.

Tak ada sirat kemarahan dari wajahnya. Ia terlihat jauh lebih tenang ketimbang saat ia menggelar konferensi pers pada Jumat 11 Desember 2015 terkait skandal Freeport tersebut. (Baca: Luhut: Siapa yang Tuduh Saya, Datang ke Saya!)

Memulai keterangannya, Luhut langsung memaparkan kronologi terkait posisinya dalam status kontrak karya PT Freeport Indonesia. Ia mengaku jika sejak awal sudah memposisikan diri menolak membahas perpanjangan kontrak karya PT Freeport sebelum 2019.

Komitmen itu, kata Luhut, sudah dipaparkannya sejak Maret 2015, dalam sebuah rapat terbatas antar kabinet. Lalu dipertegas lagi dalam sebuah memo yang kembali dilayangkannya pada Juni 2015 kepada Presiden Jokowi.

Dimana kala itu, Luhut mengakui memang ada muncul desas-desus untuk memperpanjang kontrak Freeport sebelum waktunya. "Kami berpikir ini bisa melanggar UU. Karena itu kami kirimkan kembali memo ke presiden, bahwa Freeport hanya bisa diajukan pada tahun 2019," kata Luhut di hadapan majelis sidang MKD. (Baca: Luhut: Posisi Saya Jelas)

Kesaksian Luhut di MKD, boleh terbilang singkat. Sejumlah pertanyaan MKD mampu 'ditangkis' dengan piawai oleh Luhut. Dalih tidak tahu dan bukan wewenang, harus diakui menjadi hal yang paling banyak diutarakan Luhut dalam kesaksiannya.

Bahkan Luhut secara terbuka mengakui, jika kegaduhan yang telah menghenyak publik beberapa waktu ini, justru tak menggerakkannya untuk mencari tahu lebih jauh. Salah satunya adalah soal rekaman yang mengaitkan namanya hingga puluhan kali.

Luhut mengaku belum pernah mendengar utuh rekaman tersebut. Kalau pun pernah, itu pun hanya sepotong dari hasil tontonannya di televisi.

"Saya dengar rekaman itu dari TV, saat lagi treadmill. Saya tidak bisa mengatakan ini suara itu atau siapa," kata Luhut menjawab pertanyaan majelis.

"Mohon maaf pekerjaan saya banyak. Saya tidak punya waktu untuk mengurus itu (rekaman)," tambahnya.

Konsistensi pernyataan Luhut tersebut sepertinya cukup membuat MKD terlihat sedikit kesulitan untuk mengorek informasi lebih jauh. Luhut yang memang tak membawahi langsung Menteri ESDM Sudirman Said serta posisinya yang hanya disebut-sebut dalam rekaman sepertinya cukup membuat pertahanan Luhut kokoh.

Jim Bob Pilih Luhut
Namun di balik itu, kesaksian Luhut tersebut mengurai sejumlah fakta baru di balik gaduhnya skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Sejumlah pernyataan Luhut membuka tabir baru. Salah satunya adalah tentang pengakuannya pernah menemui Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett alias Jim Bob.

Pertemuan itu, kata Luhut, dilakukannya pada empat tahun lalu, saat ia belum menjadi penjabat negara. Luhut tak menampik pertemuannya tersebut memang terkait PT Freeport di Indonesia.

Kala itu, pendiri grup  perusahaan batu bara PT Toba Bara Sejahtera Tbk itu mengaku percakapannya dengan Jim Bob memang murni sebagai aktivitas bisnis.

"Kami berbisnis, saya pengusaha," kata Luhut. (Baca: Luhut Akui Pernah Bertemu Bos Freeport Jim Bob di AS)

Jim Bob, lanjut Luhut, memang meminta keterlibatannya dalam bisnis PT Freeport di Papua. Namun, Luhut mengklaim ia tak begitu saja mengiyakan pertemuan tersebut.

"Saya bilang oke. Tapi ada syarat-syaratnya," ujar Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mebantah keras dirinya yang menginisiasi pertemuan dengan Jim Bob. Ia memastikan bahwa hal itu justru dilakukan oleh Jim Bob sendiri.

"Untuk apa saya cari Jim Bob. (Lalu) Kenapa ia memilih saya, mungkin karena ada huru-hara di Freeport," ujar Luhut.

Fakta berikutnya yang kembali terungkap yakni perihal kedekatan Luhut dengan pengusaha Riza Chalid. Dengan gamblang, Luhut mengaku kerap bertemu intensif dengan saudagar minyak tersebut.

"Saya kenal Setya Novanto dan Muhamad Riza sebatas pekerjaan, partner, kami bekerja dekat," kata Luhut.

Luhut pun mengakui cukup intensif berkomunikasi dengan Riza Chalid, terutama saat ini sudah menjadi pejabat negara. Ia menganggap pengusaha yang kini diburu Kejaksaan Agung tersebut memiliki pengaruh kuat di parlemen.

"Riza Chalid punya kawan dan pengaruh banyak di KMP (Koalisi Merah Putih)," katanya.

Sebab itu, ia pun secara rutin berkomunikasi dengan Riza Chalid. "Saya dekat setelah pekerjaan saya (masuk kabinet kerja). Saya butuh dekat dengan KMP," beber Luhut.

Tak Anti Asing
Fakta berikutnya yang ikut terungkap oleh Luhut adalah dukungannya terhadap investasi dari asing di Indonesia. Menurutnya, selama itu bisa menguntungkan maka tak sepatutnya publik harus menutup diri dari kepentingan asing.

"Saya tidak anti asing. Kita hormati setiap excitement kontrak. Namun harus dicatat bahwa investasi asing atau pun domestik harus tunduk pada undang-undang," kata Luhut.

Menurutnya, sejauh ini Presiden Jokowi masih tetap pada komitmennya bahwa terkait kontrak PT Freeport Indonesia, hanya bisa diajukan pada dua tahun sebelum 2021 atau selambatnya enam bulan sebelum kontrak berakhir.

Terdapat lima syarat yang sudah dirancang Luhut dan Jokowi terkait wacana kemungkinan perpanjangan kontrak Freeport. Pertama terkait komitmen membangun Papua, kedua terkait kewajiban penggunaan kandungan lokal dan jasa yang dimiliki Indonesia.

Ketiga, soal divestasi saham Freeport untuk dalam negeri. Keempat tentang pembayaran royalti khususnya untuk komoditas tambangnya yakni tembaga, emas dan perak.

Dan terakhir kelima terkait kewajiban Freeport untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di daerah. "Sampai detik ini presiden masih konsisten bahwa Freeport hanya bisa diperpanjang setelah 2019," kata Luhut.

Menunggu Suara Chalid
Di balik itu, 'obrolan busuk' di rekaman skandal PT Freeport terlanjur membuat kegaduhan di tengah publik. Sidang MKD yang digelar bertepatan dengan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK mampu membuat media dan publik teralihkan.

Sebab itu, kegaduhan ini patut dihentikan. Komitmen semua pihak untuk menjernihkan situasi dan mencari dalang sesungguhnya dari masalah ini harus dituntaskan.

Luhut sendiri mengaku telah berkomitmen untuk membantu MKD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan membantu MKD untuk meminta kembali rekaman asli yang kini sudah diserahkan Kejaksaan Agung dari Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

"Saya akan tanya kepolisian dan jaksa agung (soal rekaman). Jadi jangan dipolitisir lagi," kata Luhut.

"Jangan gara-gara Freeport kita berkelahi. Bahwa ini masalah memang benar. Tapi jangan kita terpecah atau bermusuhan."

Lantas apakah skandal ini sudah terbuka seluruhnya? Barangkali, benar adanya sesuai rencana MKD butuh kesaksian dari Riza Chalid.

Saudagar minyak yang disebut-sebut bercokol di Singapura tersebut, patut memberikan kesaksiannya tentang siapa dan bagaimana sesungguhnya situasi di rekaman tersebut.

Meski DPR mengklaim tengah membicarakan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Riza Chalid. Namun, iktikad ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Sebab sidang terhormat MKD yang digelar lembaga negara saja, Riza Chalid sudah menunjukkan ketidakpatuhannya.

"Makanya kami mau rapat internal, membicarakan masalah itu dan perkembangan-perkembangan harus kita bahas tuntas," kata wakil ketua MKD Sufmi Dasco menjawab ketidakhadiran Riza Chalid pada Senin 14 Desember 2015.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Yasonna Laoly pun sepertinya tak bisa berbuat banyak untuk memastikan keberadaan Riza Chalid. Dalam berondongan media, Yasonna hanya menyebut ketidaktahuannya.

"Kan kalau sudah dia keluar, katakan lah ke Singapura, dari situ kita nggak bisa lagi. Imigrasi di sana yang tahu, kita enggak tahu lagi," kata dia. (ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP