TUTUP
TUTUP
FOKUS

Setelah Setya Novanto Mundur dari Kursi Ketua DPR

Mayoritas anggota Mahkamah Kehormatan Dewan nyatakan ia langgar etik.
Setelah Setya Novanto Mundur dari Kursi Ketua DPR
Setya Novanto (Rizki Anhar)

VIVA.co.id - Kabar mengejutkan itu tersiar di tengah panasnya sidang skandal “papa minta saham”. Setya Novanto yang sedang diadili karena diadukan Menteri ESDM Sudirman Said atas dugaan pelanggaran kode etik, memutuskan menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengunduran diri Setya Novanto memang menyudahi perdebatan sengit di MKD. Namun, polemik baru bakal datang. Siapa yang menggantikannya menjadi Ketua DPR? Bagaimana kelanjutan skandal "papa minta saham" PT Freeport Indonesia? Sejumlah pertanyaan lain bakal muncul dan tidak ada jawaban tunggal.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik tersebut, Kejaksaan Agung juga menelisik dugaan pidana di dalamnya. Namun, sejumlah anggota DPR melihat ada persoalan yang lebih besar di balik skandal Freeport ini sehingga mereka menginisiasi penggunaan hak angket untuk menyelidikinya.

Bila hak angket terbentuk, kegaduhan politik baru tak terelakkan. Publik akan kembali disuguhi pertunjukan drama adu kepiawaian silat lidah para politisi Senayan sebagaimana saat DPR periode 2009-2014 lalu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan skandal Bank Century.

Surat pengunduran diri Setya Novanto itu sampai ke (MKD) pada Rabu malam, saat sidang tengah diskors. Setelah sidang dibuka, anggota MKD berembug kemudian membacakan surat tersebut. Pembacaan dilakukan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, Rabu 16 Desember 2015.

Surat ditulis dengan kop DPR RI itu tertanggal 16 Desember 2015. Surat ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dengan perihal pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI. Nama jelas dan tanda tangan Setya Novanto tertera di bagian kanan bawah surat yang dibubuhi materai tersebut. Berikut petikan surat itu:

Sehubungan dengan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan diri saya buat dengan tulus semoga bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Sore itu, MKD menggelar sidang terbuka dengan agenda penyampaian pandangan dari seluruh anggotanya atas kasus yang tengah mereka tangani itu. Sudah lima belas anggota yang menyampaikan. Semua yang sudah angkat bicara itu menyimpulkan Novanto terbukti melanggar etik. Namun, mereka terbelah soal sanksi yang dijatuhkan.

Sepuluh anggota menuntut agar Novanto disanksi sedang, dan sisanya minta dihukum berat. Tingkatan sanksi atas pelanggaran kode etik DPR ada tiga, ringan berupa teguran; sedang berupa rotasi jabatan; dan berat ancaman maksimalnya dicopot keanggotaannya sebagai anggota DPR. Bila sanksi berat yang dijatuhkan, maka masih harus dilakukan pengadilan lagi oleh panel adhoc yang melibatkan tokoh masyarakat.

Mereka yang mengusulkan sanksi sedang adalah, ‎Viktor Laiskodat (NasDem), Risa Mariska (PDIP), Sukiman (PAN), Ahmad Bakrie (PAN), Darizal Basir (Demokrat), Guntur Sasono (Demokrat), Maman Imanulhaq (PKB), Sarifuddin Sudding (Hanura), Junimart Girsang (PDIP), dan Surahman Hidayat (PKS).

Sedangkan yang menilai pelanggaran berat adalah, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Supratman (Gerindra), Adies Kadir Karding (Golkar), Ridwan Bae (Golkar), Achmad Dimyati Natakusumah (PPP),  Muhammad Prakosa (PDIP), dan Kahar Muzakir (Golkar).

Selanjutnya... Jumpa Novanto di Lobi

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP