TUTUP
TUTUP
FOKUS

Ojek Online, Sayang untuk Dilarang

Umur pelarangan tak sampai 24 jam.
Ojek Online, Sayang untuk Dilarang
Gojek (kaskus)

VIVA.co.id - Setahun ini, pelayanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan (daring), seperti Gojek, GrabBike, Uber dan lainnya telah menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat perkotaan di tengah kemacetan dan minimnya transportasi umum yang layak.

Sayangnya, sejak pertama kali hadir di Indonesia, aplikasi pemesanan kendaraan transportasi online ini sudah mendapat tentangan dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan taksi terkait legalitas dan keamanan.   

Hingga akhirnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat pemberitahuan pelarangan beroperasi pelayanan pemesanan transportasi berbasis online tersebut, pada Kamis malam 17 Desember 2015. Surat tersebut ditandangani langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. 

Pelarangan itu menyebutkan layanan transportasi daring menyalahi aturan karena tidak termasuk dalam klasifikasi angkutan umum, seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dalam keterangannya, Kemenhub menyebutkan ojek sudah menyalahi peruntukkannya, karena tidak hanya menyediakan jasa transportasi antar orang, namun juga pengiriman paket, dan pemesanan makanan. Kemudian, kemudahan pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35 persen dari angkutan umum bisa menimbulkan gesekan dengan moda transportasi lain.

Disebutkan pula, banyaknya masalah yang timbul sesama ojek, Gojek, Grabbike dengan moda transportasi lain yang menyangkut masalah kesenjangan pendapatan, keamanan dan keselamatan masyarakat berlalu lintas. Dengan terkoordinirnya Gojek atau Grabbike menyalahi aturan lalu lintas dalam pemanfaatan sepeda motor dan kendaraan pribadi yang dijadikan alat transportasi angkutan umum. 

Bahkan Menteri Perhubungan sudah menyurati Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk menindak layanan-layanan transportasi berbasis daring tersebut. 

Kebijakan Kemenhub tersebut sontak memicu kritikan keras dari masyarakat yang telah menikmati pelayanan transportasi berbasis daring. Masyarakat menggunakan tagar #SaveGojek sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Jonan tersebut. 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP