TUTUP
TUTUP
FOKUS

Pergantian Tahun, Reshuffle Kabinet Jilid II Kian Dekat

Kinerja Jaksa Agung dan Menteri BUMN menjadi sorotan.
Pergantian Tahun, Reshuffle Kabinet Jilid II Kian Dekat
Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kanan) di Jakarta, Rabu (2/9/2015). (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVA.co.id - Sudah setahun lebih sejak dilantik sebagai Presiden pada Senin, 20 Oktober 2014, pemerintahan Joko Widodo belum mampu menuntaskan janji kampanyenya. Kinerja kabinet kerja dinilai masih jauh dari kata baik.

Salah satu dampak yang dirasa masyarakat adalah menurunnya kondisi perekonomian, misalnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau PHK di mana-mana. Persoalan hukum yang membuat sejumlah partai politik terlibat konflik atau soal Freeport yang menimbulkan kegaduhan hebat.

Pada Rabu, 12 Agustus 2015 lalu, Jokowi mendengar aspirasi publik dengan merombak kabinetnya untuk pertama kali. Secara resmi, mantan Gubernur Jakarta itu melantik 5 orang menteri dan satu pejabat setingkat menteri (seskab) baru.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perpolitikan Tanah Air pun ikut bergerak. Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu anggota Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi partai-partai di luar pemerintah, menyatakan bergabung dan mendukung pemerintah.

Saat itu, salah satu alasan PAN adalah ingin membantu kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Namun, apapun dalihnya, manuver itu segera memunculkan isu reshuffle atau perombakan kabinet jilid II.

(Tjipta Lesmana: PAN Hijrah, Akan Ada Reshuffle Lagi)

Beberapa waktu kemudian, sejumlah nama kader PAN yang menjadi calon menteri beredar. Setidaknya ada lima nama yaitu Didik J Rachbini, Asman Abnur, Taufik Kurniawan, Hanafi Rais dan Eddy Suparno.

Ketua DPP PAN Bidang Keorganisasian Yandri Susanto membantah partainya ngebet masuk kabinet. Padahal, dia mengklaim ketika menyatakan bergabung dengan pemerintah awal September 2015, PAN tidak dalam rangka meminta jatah menteri.

"Kalau hari ini ramai soal reshuffle, kami yakin karena ada kebutuhan Bapak Presiden untuk memperbaiki kinerja," kata Yandri dalam perbincangan dengan tvOne, Jumat, 25 Oktober 2015.

Yandri mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Pos mana saja yang akan di-reshuffle, dia kembalikan ke Jokowi.

"Tetapi semua pihak, akademisi, politisi, masyarakat boleh memberikan pendapat," ujar dia.

Yandri menuturkan reshuffle bukanlah barang tabu tapi memang mutlak hak Presiden. Hingga saat ini, ia mengaku belum tahu kepastian apakah benar akan ada perombakan kabinet atau tidak. Meskipun bila benar, anggota Komisi II DPR tetap kami menghormati hak Presiden.

"Sampai hari ini PAN belum pernah, kami mau pos ini, atau kami mau masuk kabinet nggak ada. Kalau memang diajak, dan reshuffle kabinet jilid II itu ada, PAN tentu insya Allah siap," lanjutnya.

Kabar terakhir dari politikus PAN Azis Subekti, setidaknya ada dua nama kader partai berlambang matahari itu yang bakal menjadi menteri di kabinet Jokowi. Kedua nama itu adalah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan anggota DPR Asman Abnur.

Yandri menghormati pendapat Azis tersebut. Tapi secara resmi ia memastikan belum ada hitam di atas putih, PAN sudah setor nama mereka itu ke Jokowi.

"Saya ketua keorganisasian, belum pernah saya memaraf satu surat pun untuk mengajukan nama ke Bapak Presiden, sampai hari ini belum ada surat yang keluar," tegas Yandri.

Bahkan, tidak ada rapat harian, pleno, yang memutuskan PAN mengirimkan nama ke Jokowi. Namun, apabila ada reshuffle jilid II dan PAN diminta, lanjut Yandri, banyak dari kader PAN yang bisa diajak menjadi menteri.

"Kalau nama-nama, bukan cuma dua itu aja, banyak. Ada bang Asman, Mas Taufik, ada Sekjen, mas Eddy Suparno, ketua fraksi kami, mas Hanafi, Pak Totok. Kalau sewaktu-waktu PAN diajak untuk membantu Bapak Presiden, saya kira kader PAN cukap banyak yang mumpuni," terang Yandri.

Politik Akomodasi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengkritisi isu reshuffle kabinet jilid II. Menurut Siti, reshuffle tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat, atau mendasar.

"Kalau pun reshuffle untuk siapa, apa relevansi dan urgensinya?" kata Siti dalam perbincangan dengan tvOne, Jumat, 25 Desember 2015.

Siti mencatat, pada reshuffle jilid pertama pada Agustus 2015 lalu, ada tekanan luar biasa dari segenap pihak, mulai dari publik maupun partai-partai koalisi. Kemudian, setelah muncul berbagai hiruk pikuk politik, permasalahan nasional, isu perombakan kabinet kini mulai mengemuka lagi.

"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak bisa begitu saja, meskipun punya hak prerogatif. Publik pasti bertanya, untuk apa ini, apakah memang menteri-menteri membuat gaduh?" kata Siti lagi.

Siti berharap, perombakan kabinet tidak sekedar didasari politik transaksional. Misalnya saja, karena adanya partai politik yang menyatakan mendukung pemerintah beberapa bulan yang lalu.

"Tolong jelaskan (ke masyarakat) ini bukan semata-mata untuk mengakomodasi partai-partai yang akan merapat," tuturnya.

Siapa Dicopot?

Siti mengakui, ada kekurangan di sejumlah kementerian selama satu tahun lebih pemerintahan Jokowi. Ia menyebut setidaknya dua pos.

"Ada keinginan perubahan di bidang ekonomi dan hukum. Dua bidang itu, agar dibenahi," katanya.

Namun, untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir reshuffle sekadar memenuhi politik akomodasi, Siti menegaskan harus ada indikator untuk mengganti menteri. Antara lain misalnya si menteri tidak perform, dan calon penggantinya bisa membuat pemerintahan berprestasi di bidang hukum.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Pelaksana Tugas Ketua DPR, Fadli Zon, menyarankan Jokowi mengganti Prasetyo menyusul hasil evaluasi akuntabilitas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang rendah.

Selain itu, Fadli juga menilai Prasetyo adalah Jaksa Agung yang berasal dari partai politik yang tentu saja memiliki banyak agendanya politik. Akibatnya, ia tidak konsentrasi pada penegakan hukum secara objektif.

Karena itulah, Fadli mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Prasetyo. Jika memang tidak sesuai dengan harapan maka sebaiknya dicopot.

"Pak Jokowi harusnya mengevaluasi dan bahkan mengganti Jaksa Agung ini karena memang tidak perform," ujar Fadli.

(Fadli Zon: Jokowi Seharusnya Ganti Jaksa Agung Prasetyo)

Nama lain yang dijagokan untuk keluar dari kabinet adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Rini karena menjadi rekomendasi Pansus Pelindo II, sedangkan Jonan gara-gara kebijakan soal ojek online beberapa waktu lalu yang kontroversial.

"Rekomendasi Pansus yang sudah diparipurnakan, salah satunya meminta Presiden memberhentikan Rini. Itu perlu diperhatikan Pak Jokowi, karena DPR tidak serta merta rekomendasi, banyak alasan yang argumentasif," kata Yandri masih dalam perbincangan dengan tvOne.

Yandri menilai, pemerintahan Jokowi sudah berjalan satu tahun lebih. Baginya, usia tersebut sudah cukup untuk konsolidasi, tidak ada lagi kegaduhan, koordinasi yang tidak baik, dan mengambil kebijakan tidak sendiri-sendiri. "Kalau masih (kacau), kapan lagi memenuhi janji Pak Jokowi waktu kampanye?" tanya dia.

Yandri menegaskan bahwa kalau Jokowi melihat reshuffle satu kebutuhan, maka harus dilakukan tanpa ragu. Seperti Jonan, dia sepakat sebaiknya diganti. "Menteri Perhubungan, kebijakan sudah gaduh," katanya.

Menurutnya, seorang menteri seharusnya lapor, konsultasi, dahulu ke Presdien, sebelum membuat kebijakan. Tidak perang di publik, setelah muncul kegaduhan baru kebijakan itu direvisi. "Mempertontonkan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik," ujarnya.

Jika kondisi itu terus menerus terjadi, Yandri memastikan masyarakat juga kalangan pengusaha akan bingung. Sementara, waktu terus berjalan, masa pemerintahan Jokowi kian pendek.

"Kalau tidak di tata baik, konsolidasi, koordinasi, kinerja, kebersamaan, yang kasihan Pak Jokowinya (untuk) dia memenuhi janji kampanye itu," jelasnya.

Yandri mengatakan, satu tahun ini seharusnya sudah cukup bagi kabinet untuk beradaptasi lalu bersatu sebagai sebuah tim. Namun ternyata masih banyak bolong-bolong, kinerja belum begitu maksimal.

Sikap kritis itu bukan berarti PAN mengincar jabatan Menteri Perhubungan. Yandri menggaris bawahi dari awal PAN tidak ngoyo.

"Diajak atau tidak diajak tidak masalah. Gak diajak PAN tetap (di luar) pemerintahan, kalau diajak kami siapkan kader terbaik. Siapa yang di-reshuffle, siapa yang diajak, PAN menghormati prerogatif Presiden," ucapnya.

Ia pun sepakat dengan Siti Zuhro yaitu jangan sampai reshuffle ini hanya ingin memenuhi atau mengakomodasi kepentingan partai politik. Tetapi yang paling penting adalah melakukan reshuffle berdasar kebutuhan kinerja dan evaluasi yang sangat objektif.

"Reshuffle bukan karena mengakomodir PAN, tapi dalam rangka memperbaiki kinerja. Sampai sekarang Pak Jokowi belum ngomong ke PAN," kata Yandri.

(Reshuffle, Indobarometer: Cuma PAN yang Dapat Kursi)

Awal Tahun

Siti mengatakan bahwa Jokowi kini berpacu dengan waktu. Ketika Ketua Umum PAN menemuinya di Istana Negara, lalu mengatakan bergabung dan mendukung, ia menjadi memiliki pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.

"Itu bahasa politik yang mensyaratkan. Oleh karena itu harus diakomodasi, bahasa politik ini akan menjadi PR Pak Jokowi," katanya.

Siti sepakat Jokowi sulit untuk tidak mengakomodasi Pansus. Ini artinya, setidaknya satu nama memang menjadi calon kuat untuk lengser.

Lantas kapan Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet jilid II?

"Kelihatannya ada kecenderungan lebih cepat lebih baik. Ini hal yang dipanggang agak lama, akhir tahun atau awal tahun depan. Cara Jokowi yang me-reshuffle dan langsung melantik pada bulan Agustus, tidak menutup kemungkinan dia begitu lagi, langsung kun fa ya kun." (umi)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP