TUTUP
TUTUP
FOKUS

Dana Ketahanan Energi, 'Pungutan Liar' Ala Pemerintah?

Ketika rakyat harus mensubsidi negara. Dianggap tak punya dasar hukum.
Dana Ketahanan Energi, 'Pungutan Liar' Ala Pemerintah?
SPBU (Rebecca Reifi Georgina / VIVA.co.id)
VIVA.co.id - Rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi dari harga jual bahan bakar minyak hingga saat ini terus menuai polemik. Sebagian besar protes dengan rencana kebijakan baru Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Sudirman Said itu.

Dana ketahanan energi diambil sebesar Rp200 dari harga premium per liter. Lalu Rp300 dari harga solar per liternya. Jika dijumlah dalam setahun yang diukur berdasarkan data penjualan Pertamina, diperkirakan pemerintah 'menangguk untung'  Rp15-16 triliun.

Penarikan dana ketahanan energi dari premium dan solar ini rencananya mulai diberlakukan pada 5 Januari 2016, bertepatan dengan penyesuaian harga baru BBM, setelah harga minyak dunia turun.

Harga premium dipatok menjadi Rp7.150 per liter dari sebelumnya Rp7.300 per liter. Sementara itu BBM bersubsidi jenis solar menjadi Rp5.950 per liter dari sebelumnya Rp6.700 per liter. 

Sudirman menjelaskan, berdasarkan harga keekonomian, harga BBM sebenarnya bisa lebih rendah. Namun, karena ditambah komponen dana ketahanan energi, ditetapkanlah harga itu. 

"Harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 menjadi Rp6.950 per liter, kemudian kami memungut dana Rp200 per liter, dengan demikian premium itu Rp7.150, kami menyimpan dana untuk ketahanan energi. Keekonomian solar Rp6.700 harga menjadi Rp5.650 jadi Rp5.950 per liter," papar Sudirman.

Dana itu rencananya digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan dan membangun infrastruktur cadangan strategis. 

"Secara konsepsi dana ini dapat digunakan untuk mendorong explorasi agar depletion rate (angka penurunan) cadangan kita bisa ditekan. Dana ini juga bisa digunakan untuk membangun infrastrukur cadangan strategis. Pun dapat digunakan untuk membangun energi yang sustainable, yaitu energi baru dan terbarukan (EBT)," kata dia.

Sudirman mengatakan, di samping mengembangkan EBT, kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah dana stimulus untuk eksplorasi migas, panas bumi (geothermal), dan batubara. 

Tak hanya itu, Sudirman mengklaim dana itu sebagian akan digunakan untuk membayar utang subsidi. Sebagian lagi untuk membantu daerah yang belum menikmati listrik.

"Ini kan bagian dari apa, iuran gitu. Jangan lupa sebagian untuk bayar utang karena sudah murah selama ini dan sebagian bantu saudara kita di 2.517 desa yang belum kebagian listrik," kata Sudirman.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dana itu akan digunakan untuk membayar subsidi lagi kalau sewaktu-waktu harga naik. "Itu untuk menjaga supaya jangan ada turun naik terlalu jauh. Nanti kalau dia naik tentu ada bantalannya. Cadangan untuk subsidinya, kalau harga naik," jelas Jusuf Kalla.

Pungutan Liar

Sejumlah pihak terus mengutarakan kritik. Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut pungutan itu melanggar aturan.

"Pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan Pasal 30 UU Energi untuk memungut dana masyarakat dari penjualan BBM," kata Yusril.

Untuk kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan, pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan.

Menurutnya, penganggaran tersebut dengan sendirinya harus dengan persetujuan DPR dan DPRD. 

Tidak ada norma apapun dalam Pasal 30 UU Energi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM. 

Dia menegaskan, setiap pungutan haruslah masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak yang lebih dulu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

"Pasal 30 UU Energi memang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru dan terbarukan harus diatur dengan PP. Namun, hingga kini PP belum ada," ungkapnya.

Untuk itu, Sudirman dinilai tidak bisa menjalankan suatu kebijakan pungutan BBM tanpa dasar hukum yang jelas, baik menyangkut besaran pungutan, mekanisme penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menuding hal itu dikategorikan sebagai pungutan liar.

"Ini sebuah indikasi kuat praktik pungutan liar alias pungli Sudirman Said kepada rakyat," ujar Rieke.

Menurutnya, apabila Sudirman menilai penjualan BBM kepada rakyat merupakan sumber pendapatan negara, maka berarti ia sedang mengarahkan pemerintahan Jokowi keluarkan kebijakan cari untung dan ambil untung dari rakyatnya sendiri.

“Saya berharap di masa sidang bulan Januari 2016, atas nama kesetiaan anggota DPR pada UUD 1945, DPR RI menolak kebijakan pungutan tersebut. Saya pun memohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tolak indikasi pungli Sudirman Said,” katanya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP