Penilaian Menteri Yuddy Bisa Memicu Kegaduhan Baru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Dicopot Jokowi, Yuddy Akan Fokus Mengajar
- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menganggap penilaian 87 kementerian/lembaga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), yang dipimpin Yudi Krisnandi bukan konsumsi publik.

Soal Surat Rekomendasi Yuddy, Jokowi Sebut Tidak Etis

Menurut dia, penilaian yang dilakukan Kemenpan-RB seharusnya hanya untuk kalangan internal menteri kabinet. Sebab, penilaian itu bisa saja memicu perdebatan terbuka, apalagi para menteri memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
Surat Permohonan Fasilitas Bukan Arahan Menteri Yuddy


"Kalo menterinya sama-sama dari partai politik dan sama-sama dari partai pendukung, itu sebaiknya konsumsi internal. Kalau dipublikasikan, membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.


Zulkifli menolak bila pernyataannya dianggap sebagai penolakan penilaian terhadap kementerian. Dia menyatakan penilaian boleh dilakukan, namun hasil penilaian tersebut hanya dibuka di rapat kabinet sebagai konsumsi terbatas.


"Saya lima tahun jadi menteri, penilaian itu biasanya internal, kalau sidang kabinet itu disampaikan. Biasanya begitu dan tidak untuk dipublikasikan. Karena, tujuannya memperbaiki kementerian lembaga," ungkap mantan Menteri Kehutanan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini.


Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, bila konsumsi internal dibuka ke publik, yang terjadi adalah polemik seperti saat ini.


"Kalau dipublikasikan menjadi pertanyaan besar. Kok yang survei mendapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah. Tentu akan ada perdebatan itu, dan tidak baik karena perdebatannya terbuka," ujar Zulkifli. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya