TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Kontroversi 'Evaluasi' ala Menteri Yuddy

Diklaim tak terkait reshuffle. Jokowi minta menteri terus bekerja.
Kontroversi 'Evaluasi' ala Menteri Yuddy
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dalam jumpa pers awal tahun 2016, di kantornya, Senin (04/01/16) (Menpan.go.id)

VIVA.co.id - Rapor akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga negara yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jelang pergantian tahun 2016 menuai polemik. Banyak kalangan menganggap penilaian yang dirilis kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu tidak objektif dan berpotensi membuat gaduh.

Sebab, penilaian itu dilakukan oleh kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri, kemudian menilai kinerja sesama kementerian dan lembaga negara, yang sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, Menteri Yuddy Chrisnandi menepis anggapan itu. Dia mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan untuk perbaikan secara menyeluruh, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Evaluasi ini juga untuk melihat sejauh mana instansi pemerintah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tidak mungkin akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik tanpa akuntabilitas yang baik, tanpa tata kelola yang baik, tanpa kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada," kata Yuddy, Rabu, 6 Januari 2016.

Beberapa indikator ditetapkan dalam penilaian akuntabilitas, yakni penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi.

Hal itu bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Menurut dia, semakin baik hasil evaluasi menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi yang semakin membaik.

"Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil," ujar Yuddy.

Yuddy menambahkan, pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada 2015, evaluasi dilakukan terhadap 77 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 482 pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyampaikan laporan kinerjanya. Namun, untuk evaluasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota, masih dalam proses supervisi dan finalisasi.

Hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga menunjukkan Kementerian Keuangan menempati peringkat pertama dengan skor 83,59 (A) dan disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di urutan kedua dengan skor 80,89 (A). Sementara itu, kementerian/lembaga yang paling rendah akuntabilitasnya adalah Kejaksaan Agung dengan skor 50,02 (CC).

Evaluasi 77 kementerian/lembaga ini dinilai dari sejak awal 2015 dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun bentuk penilaiannya dituangkan dalam bentuk nilai dan predikat, yang hasilnya sudah diserahkan ke Wakil Presiden pada 15 Desember 2015. Nilai dan predikat itu adalah 90–100 (AA), 80-90 (A), 70-80 (BB), 60-70 (B), 50-60 (CC), 30-50 (C), dan 0-30 (D).

Untuk kementerian/lembaga yang mendapat nilai AA (0 kementerian/lembaga), A (4 kementerian/lembaga), BB (21 kementerian/lembaga), B (36 kementerian/ lembaga), CC (16 kementerian/lembaga), C (0 kementerian/lembaga), D (0 kementerian/lembaga).

Evaluasi akuntabilitas tahun ini tidak melibatkan Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alasannya, kedua kementerian itu baru yang merupakan nomenklatur dan belum menyusun laporan kinerja.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP