TUTUP
TUTUP
FOKUS

Cara Jakarta Atasi Balapan Motor Liar: Legalkan

Beberapa lokasi akan disiapkan untuk menyalurkan hobi warga ini
Cara Jakarta Atasi Balapan Motor Liar: Legalkan
 (VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id - Aksi kebut-kebutan di Jalanan Jakarta kini tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Sebab, Selasa kemarin Polda Metro Jaya menyatakan berencana melegalkan ajang balap motor yang selama ini meresahkan warga. Bagi warga, hal tersebut aneh, sebab selain membahayakan pengemudi, aksi balap motor ini juga mengganggu aktivitas warga.

Polisi bahkan sudah membuat surat tembusan kepada penguasa Jakarta seperti Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan pemangku kebijakan lainnya. Sebelum surat keputusan itu dibuat, para penggagasnya melakukan rapat koordinasi.

Banyak pertimbangan positif yang diambil para pembuat ide ini hingga akhirnya melegalkan balapan motor tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Risyapudin Nursin yang juga menjadi ketua dari organisasi yang mewadahi balap liar mengatakan, pelegalan dilakukan untuk mewadahi hobi para pebalap jalanan agar hobi balapan mereka diakomodir oleh pemerintah.

Adapun untuk sementara, kandidat lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan balap adalah Jalan Asia - Afrika, kawasan Monumen Nasional (Monas), atau jalan Lapangan Banteng di Jakarta Pusat, Kemayoran atau Jalan Benyamin Sueb di Jakarta Utara, dan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Polisi berencana mengujicoba balap motor ini pada bulan Februari 2016.

Polisi dan pemerintah nantinya akan mengatur agar lokasi-lokasi itu menjadi tempat untuk diselenggarakannya acara semacam 'car free night' pada saat balapan akan digelar.

Tito menjelaskan, jika diskusi yang dilakukan jajarannya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI, Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan pemangku kepentingan terkait disetujui, maka dia akan mewadahinya.

"Kalau kemarin dari hasil diskusi kita itu ada kecenderungan lebih baik dilegalkan di beberapa tempat di tiap wilayah, tapi nanti saya akan sampaikan ke Pak Gubernur, karena semuanya terserah Pak Gubernur, beliau yang punya kewenangan untuk mengiyakan atau tidak. Saya prinsipnya, kalau Pak Gubernur setuju, tentu kita akan realisasi. Kalau nggak setuju ya kita cari alternatif lain," ujar Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu 13 Januari 2016.

Pembahasan mengenai wacana tersebut, kata Tito, masih terus dilakukan, terutama mengenai mekanisme pelegalan balap liar tersebut.

"Kalau memang ada, kita akan cari tempatnya setelah itu bagaimana mekanismenya. Paling tidak ada standar pengamanan dan masih akan dibicarakan. Setelah itu kita kumpulkan adik-adik yang sering ngebalap biar tidak ke mana-mana, lengkapi pakai helm, fasilitas kita siapkan, kita kumpulkan ini tempatnya, kita jaga kita tonton bareng-bareng," katanya

Selanjutnya, tak perlu mengumpat...

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP