TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Komitmen Pemerintah Tentukan Nasib Rumah Murah

"Rumah itu kebutuhan dasar manusia di negara mana pun."
Komitmen Pemerintah Tentukan Nasib Rumah Murah
Pemerintah diminta beri kemudahan izin investasi di sektor properti. (VIVAnews/Muhamad Solihin)
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan angka pembangunan rumah kelas menengah ke bawah pada tahun ini naik cukup signifikan. 
 
Semakin bertambahnya kebutuhan rumah masyarakat, serta kemudahan perizinan pembangunan rumah, dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dinilai membuat prospek rumah menengah ke bawah ke depan lebih potensial.
 
Selain kemudahan perizinan, adanya bantuan dalam pembiayaan perumahan dari pemerintah juga menjadi salah satu hal yang diperlukan, guna meningkatkan daya beli masyarakat, agar bisa menempati rumah yang layak huni.
  
"Rumah itu kebutuhan dasar manusia di negara mana pun. Dan, pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebuah negara dikatakan sebagai negara maju, jika masyarakatnya sudah tinggal di rumah yang layak huni," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin di Jakarta, Senin 25 Januari 2016. 
 
Dia memaparkan, optimistis kenaikan pasokan rumah murah juga didukung berdasarkan data yang ada. Yakni, rumah murah yang menggunakan skim kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2014 hanya 70 ribu unit. Sedangkan pada 2015, angkanya melesat menjadi 134 ribu unit rumah.
 
"Dan, properti bisa menjadi pilihan masyarakat dan dapat mendorong perekonomian Indonesia," ungkapnya.

Terkait perizinan, pemerintah juga berkomitmen mempermudah proses izin yang harus ditempuh pengembang untuk membangun rumah murah. Sehingga, target-target yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik

Dia pun mengakui, salah satu faktor penghambat pembangunan rumah di daerah adalah masalah perizinan. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Istruksi Presiden (Inpres) yang mengatur kemudahan pembangunan rumah murah. 

Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti instruksi tersebut dan memangkas proses perizinan yang berbelit. 

"Inpres yang akan memangkas kemudahan izin dari sekitar 42 tahapan menjadi delapan tahapan saja sudah disiapkan. Dan masalah waktu yang sebelumnya bisa memakan waktu 26 bulan diharapkan bisa dipangkas menjadi 14 hari saja. Tentu aturan-aturan itu akan mendorong Pembangunan Sejuta Rumah bagi masyarakat lebih mudah untuk tercapai," kata dia.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP