TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Menanti Strategi Pemerintah Cegah PHK Massal

Isu PHK merebak. Masalah upah buruh disinyalir jadi pemicu.
Menanti Strategi Pemerintah Cegah PHK Massal

VIVA.co.id - Masuk bulan kedua pada 2016, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui perekonomian Indonesia. Kabar buruk tersebut santer terembus di hampir seluruh sektor usaha di dalam negeri. Bahkan, banyak perusahaan mengumumkan ke pubik dan masuk rencana bisnis tahun ini. 

Informasi terbaru, sebanyak 10 ribu pekerja di berbagai sektor di Indonesia terancam terkena PHK pada tahun ini.  Kondisi tersebut akibat modernisasi perusahaan dan mulai berdatangannya buruh asing. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 
 
"Ini sinyal negatif bagi buruh di Indonesia," kata Said di Kongres dan Munas Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ?(FSPMI) di Empire Palace, Surabaya, Selasa 9 Februari 2016.
 
Pada Januari hingga Maret 2016, sejumlah perusahaan secara bertahap akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Di antaranya, sektor elektronik dan pertambangan. Toshiba dan Panasonic sudah dikabarkan bakal melakukan pengurangan karyawannya.
 
"Sebelumnya, gelombang PHK juga menghantui sektor minyak, imbas dari harga yang terus anjlok," tuturnya.
 
 
Meningkatnya jumlah PHK diduga karena lesunya ekonomi sepanjang 2015, yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Toshiba dan Panasonic menyatakan mengalami kemerosotan penjualan televisi dan mesin cuci, karena menurunnya daya beli masyarakat.
 
Akibatnya, pabrik Panasonic di Pasuruan dan Bekasi ditutup. Total karyawan yang kehilangan pekerjaan ada 1.280 orang. Di sektor otomotif pun tidak luput dari isu PHK, beberapa produsen raksasa dunia seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki dikabarkan akan melakukan efisiensi. 
 
Menurut dia, PHK didominasi oleh tenaga kerja di industri padat karya. Ini terjadi akibat kebijakan pemerintah terkait munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 
 
"PP tersebut adalah kebijakan tidak berpihak pada pekerja. Padahal, alasan pemerintah dengan dikeluarkannya PP agar tidak terjadi PHK. Namun, kenyataannya justru PHK terus terjadi. Ibarat orang sakit kepala dikasih obat jantung, ya langsung tewas,” tutur Iqbal.
 
Agar gelombang PHK tak berlanjut, Said Iqbal meminta pemerintah aktif dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan.  
 
KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP