TUTUP
TUTUP
FOKUS

Seragam Baru PNS, Revolusi Mental yang Kian Artifisial

PNS kini diinstruksikan pakai baju hitam putih. Demi etos kerja.
Seragam Baru PNS, Revolusi Mental yang Kian Artifisial
Para aparatur sipil negara (VIVA.co.id/Setkab)

VIVA.co.id - Pekan ini seragam putih hitam pegawai negeri sipil menjadi hal yang cukup menarik perhatian publik. Pasalnya aturan berbusana tersebut meniru gaya berpakaian Presiden Joko Widodo.

Apalagi kemudian, Kementerian Dalam Negeri  membenarkan bahwa perubahan kebijakan pakaian dinas harian itu memang sesuai instruksi RI 1. Warna safa dan aswad dianggap representasi revolusi mental, sebuah etos kerja aparatur sipil negara yang baru.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan PDH baru bagi PNS di kementeriannya dan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Melalui Permendagri Nomor 6 tahun 2016 dimuat bahwa ada 3 jenis seragam yang akan digunakan PNS di lingkungan tersebut yakni, berwarna krem, atasan putih dengan bawahan hitam kemudian batik. Bukan tanpa argumen aturan ini diberlakukan sejak 8 Februari 2016 lalu.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto mengatakan kebijakan itu mengikuti keinginan Jokowi yang ingin citra aparatur sipil negara bersih. Dan itu tersimbolkan dengan warna putih.
 
Widodo mengatakan, adanya perubahan PDH itu juga ingin menguatkan revolusi mental, jargon yang memang digaungkan Jokowi sejak kampanye pemilihan presiden silam. Kemeja putih diharapkan bisa pelan-pelan mengubah stigma publik selama ini bahwa PNS adalah orang-orang yang digaji negara, sayangnya malas bekerja.

”Mengubah mental malas kerja, nah simboliknya revolusi mental itu dengan baju putih itu untuk mewujudkan nawacita. Agar aparatur negara bersih dalam melayani," kata Widodo kepada VIVA.co.id, Kamis 11 Februari 2016.

Buru-buru kemudian Widodo menampik bahwa perintah presiden di maktab pemerintahan itu sebagai bentuk uniformitas dukungan politik terhadap presiden. PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tegasnya, harus tetap netral.

Aturan berbusana baru fungsionaris sipil itu sebagian besar tampaknya tak menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok misalnya langsung memerintahkan agar sida-sidanya mengenakan baju putih dan bawahan gelap pada Rabu, sesuai dengan instruksi Peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.

Pakaian hijau tua yang sehari-hari paling sering digunakan PNS DKI Jakarta hanya akan dikenakan saat keperluan upacara. Mengikuti aturan permendagri, maka Senin dan Selasa, jajarannya akan menggunakan seragam PNS yang di dalam aturan dicontohkan krem. Pada Rabu mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam sementara batik atau tenun pada hari Kamis dan Jumat. Ahok membenarkan bahwa seragam putih dan hitam memang identik dengan Jokowi yang pernah didampinginya saat menjadi gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Kita akan mulai berlakukan minggu depan. Hari Rabu, pakai baju putih lengan panjang kayak Pak Jokowi," kata Ahok di Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.

Kalau dirunut beberapa waktu yang lalu, Ahok sempat diberitakan menyoal seragam putih dan hitam. Pada September 2014 diketahui bahwa 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Provinsi DKI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Pelayanan Pajak DKI memasukkan seragam putih dan hitam sebagai baju dinas mereka.

Namun Ahok meminta agar kebiasaan itu dihentikan. Dia tak sepakat bahwa kemeja putih bisa menghilangkan kekakuan birokrasi sekaligus menunjukkan nuansa melayani. Dengan pakaian hitam putih itu, anak-anak buahnya menurut Ahok bahkan tak terlihat sebagaimana PNS.

Tak Relevan

Tak lama setelah permendagri tersebut dikeluarkan, Senayan merespons. Para anggota Dewan khususnya di Komisi II yang mengurusi pemerintahan punya pendapat berbeda soal alasan revolusi mental dan etos kerja itu. Anggota Komisi II, Arteria Dahlan dari Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan baru tersebut tak relevan.

Adab kerja menurut mantan pengacara PSSI ini bukan diperlihatkan dari tampilan fisik, namun kerja nyata. Tinimbang mengurusi tetek bengek sandang, anggota Dewan dari partai yang mendukung Jokowi ini bahkan meminta agar pemerintah lebih serius menyiapkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.

"Dan apa relevansinya seragam baru dengan etos kerja PNS,” kata Dahlan kepada VIVA.co.id.

Rekan sekomisi Arteria, Dadang S Muchtar berkomentar lebih halus. Meskipun tak serta-merta meminta pemerintah meninjau kebijakan ini, ditekankannya bahwa kerja harus ditunjukkan dengan teladan pemimpin. Menurut Dadang dari Fraksi Partai Golkar itu, jika Presiden Jokowi memang rajin bekerja maka akan diikuti oleh para bawahannya. Sementara kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan pula oleh percontohan bupati, wali kota dan gubenurnya. Yang penting menurut Dahlan, penegakan disiplin harus berjalan.

Sebenarnya, kelatahan menggunakan kemeja putih sudah dimulai sejak Jokowi dilantik menjadi presiden. Kebiasaan mengenakan kemeja putih ini kemudian diatur dalam edaran internal para menteri di institusi masing-masing. Dua dari banyak kementerian yang termasuk paling awal menerapkannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan.

Pada awal Januari, hitungan bulan setelah Jokowi duduk di tampuk kepemimpinan, Kementerian PUPR mewajibkan PNS di instansi itu mengenakan seragam kemeja putih pada Senin hingga Kamis. PDH itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR tentang Penyeragaman Pakaian Kerja di lingkungan PUPR Nomor 11/SE/M/2014. Pemakaian seragam berlaku per 1 Januari 2015. Sementara Kementerian Keuangan juga dengan sigap mengikuti kebiasaan Presiden Joko Widodo .  Pekerti busana putih dimandatkan bagi PNS di instansi tersebut pada setiap Seninnya.

Bisa dipahami kalau para pembantu presiden tampaknya saling berlomba memimikri kebiasaan Jokowi yang getol “blusukan” dengan kemeja putih. Kesan pentingnya baju putih sudah ditekankan secara tidak langsung kepada para menteri di Kabinet Kerja saat mereka hendak diperkenalkan ke publik  pada tanggal 26 Oktober 2014 silam.

Kental dalam ingatan kalau 34 orang yang akhirnya dipilih Jokowi sebagai pembantunya dibariskan dengan kemeja putih, sama seperti busana Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) saat itu. Rupanya itu atas perintah Jokowi sendiri. Bahkan pihak protokoler Istana harus berbelanja sehari sebelumnya ke Pasar Tanah Abang untuk memenuhi mandat Jokowi yang ingin para menteri-menterinya meneladani gaya sang presiden.

Sehari sebelum acara di halaman Istana Merdeka itu, pihak Istana menanyakan ukuran kemeja 34 menteri. Hal tersebut  dibenarkan Andi Widjajanto yang kala itu masih menjadi anggota Tim Transisi dan selalu berada di samping presiden saat penggodokan nama-nama calon menteri.

Anggaran Seragam Baru

Pro dan kontra terkait PDH aparatur sipil negara sejauh ini cenderung pada perihal urgensi dan relevansi alasan di balik penerbitan kebijakan ini. Sementara soal anggaran memang belum dipermasalahkan.

Sekretaris Jenderal Kemdagri, Yuswandi A. Tumenggung mengatakan, tak perlu ada penganggaran baru untuk aturan  seragam PNS ini. Warna putih, kata dia, hanya digunakan sehari dalam sepekan dan kemeja putih umum dimiliki banyak orang. Sementara pakaian batik maupun tenun sebagai cara menguatkan nilai lokalitas daerah masing-masing.

“Kalau memang mau pengadaan seragam baru, nanti bisa diusulkan perubahan anggaran. Jadi, nanti bisa revisi,” kata Yuswandi.

Namun dari data yang dihimpun VIVA.co id pada Jumat, 12 Februari 2016, dengan ditetapkannya aturan seragam baru di kementarian, menyusul pula pembagian kemeja putih. Kemeja putih disediakan oleh instansi masing-masing yang notabene adalah bagian dari pengadaan anggaran PHD. Salah satunya di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Setneg sudah ada pembagian seragam (putih),” kata Minda Arta (31), salah seorang pegawai di lingkungan Setneg.

Menurut Minda, kebijakan itu tak memberatkan bagi PNS sehingga tak perlu disikapi kontra. Sementara Mochamad Iman (26), salah seorang PNS di Kemendagri mengatakan justru lebih nyaman menggunakan kemeja putih.

“Lebih suka pakai baju putih, karena kadang-kadang malu dilihatin orang kalau pulang kerja nongkrong sama teman. Jadi lebih enak baju putih,” kata Iman kepada VIVA.co.id.

Tak ayal, pemimpin baru, kebijakan baru. Hal itu pula yang kasat mata terlihat dengan kebijakan seragam putih hitam saat ini. Joko Widodo sebagai pemimpin seakan  khawatir para jajarannya mulai dari elite hingga pegawai biasa gagal menangkap visi revolusi mental hingga kemudian urusan sandang menjadi penting di mata presiden. Jokowi ingin memastikan bahwa arah pemerintahan baik kinerja maupun hal kasat mata selaras dengan yang diinginkannya.

Dalam perjalanan sejarah, busana dan warna memang tak dipungkiri sesuatu yang simbolik. Hal itu pula yang pernah dianut India hingga warna safa sempat menjadi warna identik para politikus di negeri tersebut.  Simbol perjuangan melalui kain dan busana awalnya digagas Mahatma Gandi, bahwa orang-orang India khususnya para pejabat menggunakan khadi, kain buatan tangan India itu sebagai simbol menentang dominasi Inggris.

Namun lambat laun kebiasaan menggunakan busana putih makin familiar di kalangan para politikus. Bukan tanpa makna, warna putih dianggap sebagai simbol bekerja dengan bersih, hidup sederhana tanpa berfoya-foya. Namun ternyata tak semua meyakini bahwa warna itu akan mempengaruhi perilaku dan memperbaiki citra pejabat.

Setelah masa kemerdekaan India, Perdana Menteri pertama, Jawaharlal Nehru tak membiasakan dirinya menggunakan warna putih yang kemudian diikuti para politikus lainnya. Alasan Nehru meninggalkan warna putih itu kemudian dicatat dalam buku biografinya. Jika disadur ke dalam bahasa Indonesia, demikian alasan Nehru,

“Masyarakat kini sudah berubah. Mereka memandang politikus dari jerih kerja bukan lagi karena baju yang putih tanpa noda." (umi)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP