TUTUP
TUTUP
FOKUS

Dukung KPK Bongkar Korupsi di Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri sudah janji tidak akan 'intervensi.'
Dukung KPK Bongkar Korupsi di Kementerian Dalam Negeri
Anggota tim penyidik KPK saat tengah menjalankan tugas.  (Ali Azumar)

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa lalu, 1 Maret 2016 menggeledah kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), kantor PT Hutama Karya, PT Bina Karya, dan PT Arkitek Team Empat. Beberapa ruang kerja yang diduga terdapat jejak tersangka disambangi.

Tak ayal, KPK menyita dokumen, data dan hard disk untuk diteliti. Penyidik mencari bukti tambahan terkait kasus yang sedang disidik KPK.

Sehari kemudian, Rabu, 2 Maret 2016, Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, memberikan penjelasan resmi. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Terkait penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan dan pengerjaan konstruksi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat," kata Yuyuk, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan Diklat Pelayaran Sorong Tahap III pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2011.

Terkait kasus korupsi IPDN ini, KPK menetapkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi dari Sekretariat Jenderal di Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom, sebagai tersangka. Dudy diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemdagri Tahun 2011.

"Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ke penyidikan," ungkap Yuyuk.

Bersama Dudy, penyidik juga menetapkan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, sebagai tersangka dari pihak swasta. Penyidik menduga, keduanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

"Negara diduga mengalami kerugian Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar," jelas Yuyuk.

Tidak Intervensi

Menanggapi adanya kasus baru di kementeriannya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berjanji tidak akan mengintervensi ataupun menghalangi penyidikan KPK. Tjahjo justru memberikan segala keleluasaan pada KPK dalam melakukan penggeledahan di instansinya, termasuk menyita semua barang yang diperlukan.

"Saya sudah diberi tahu. Saya persilakan KPK," kata Tjahjo di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.

Kampus IPDN ini terletak di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gedung yang terdiri dari 14 unit bangunan tersebut, pada 2013 diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP