TUTUP
TUTUP
FOKUS

Diplomasi Terbuka Dukung Palestina Merdeka

Langkah ini sudah lebih dari sekadar basa-basi diplomasi.
Diplomasi Terbuka Dukung Palestina Merdeka
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden RI Joko Widodo. (OIC-ES2016/Widodo S. Jusuf/pras/16.)

VIVA.co.id –  “Indonesia tak akan pernah membiarkan Palestina sendirian. Selama Palestina belum menjadi negara merdeka, maka Indonesia tak akan pernah meninggalkan Palestina.”  

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pidato pembukaan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI)  yang khusus membahas masalah Palestina dan Al Quds As Sharif, di Jakarta, 6-7 Maret 2016. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan lebih dari 600 delegasi dari 57 negara anggota OKI.

Penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI soal Palestina dan Al Quds As Sharif, disampaikan Jokowi,  adalah bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan Palestina merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara. Selain bersedia menjadi tuan rumah, salah satu konsistensi sikap Indonesia dalam memberikan dukungan pada Palestina adalah segera mendirikan Konsulat Kehormatan di Ramallah.

Tepat satu pekan setelah KTT Luar Biasa OKI selesai, Indonesia menepati janjinya. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi telah resmi melantik Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shusheh, yang berkedudukan di Ramallah, pada 13 Maret 2016. Upacara pelantikan dilaksanakan di KBRI Amman, Yordania.

Pelantikan dihadiri oleh Menlu Palestina, Riyad al-Maliki, para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman, Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq, Duta Besar RI untuk Yordania, Teguh Wardoyo, serta para tokoh dan pejabat pemerintahan Palestina dan Yordania.

Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan RI di Ramallah adalah bukti nyata dukungan RI untuk Palestina.

"Dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina tidak pernah padam, dan pada hari ini (Minggu) kita maju satu langkah lagi dengan pelantikan Konsul Kehormatan RI di Ramallah," ujar Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Minggu, 13 Maret 2016.

Konsul Kehormatan RI di Ramallah merupakan konsul kehormatan pertama di antara 41 kedutaan besar dan konsul asing di Rammallah. Sementara itu, Konsul Kehormatan asing di Palestina lainnya saat ini berada di Bethlehem.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menyatakan dukungannya atas pembukaan konsulat tersebut. “Saya sangat mengapresiasi atas dibukanya Konsulat Kehormatan Indonesia untuk Palestina. Perjuangan RI mendukung kemerdekaan Palestina selangkah lagi lebih maju. Hal ini juga adalah kebanggaan tersendiri karena merupakan langkah nyata dukungan RI untuk Palestina,” ujarnya melalui rilis yang diterima VIVA.co.id, Senin, 14 Maret 2016.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, ide pembentukan Konsulat Kehormatan itu sudah diwacanakan sejak 10 tahun lalu. “Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana,” dia menambahkan.

Masalah Pelik

Meski ditanggapi positif dan memberi harapan, keberadaan Konhor RI di Ramallah tak dianggap serta merta memuluskan kemerdekaan Palestina. Menurut pengamat internasional Dinna Wisnu, tantangan yang akan terjadi sangat banyak, karena masalahnya cukup pelik dan ruwet.

“Efektif tidaknya untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina bergantung pada soliditas fraksi-fraksi di Palestina, strategi menghadapi Israel dan perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan dunia,” katanya saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 14 Maret 2016.

Sukamta juga menyampaikan pandangan yang nyaris mirip dengan Dina. Menurut wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Konsulat Kehormatan bukan hubungan diplomatik, karena hanya mengurusi soal perekonomian, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan.

“Tapi, setidaknya, dengan adanya Konsulat Kehormatan ini bisa menjadikan Indonesia selangkah lebih maju dalam memberikan sokongan kepada kemerdekaan Palestina baik moral maupun material,” ujar Sukamta.

Dinna mengatakan, membuka Konhor adalah satu langkah praktis sebelum melanjutkan pada langka strategis lainnya. “Dengan membuka Konhor, ke depannya akan secara praktis mempermudah akses orang-orang Indonesia untuk masuk ke wilayah Palestina tanpa harus izin dari Israel. Sekarang, kecuali masuk lewat Yordan atau Mesir, sulit ada akses ke Palestina, apalagi wilayah Gaza,” katanya.

Dinna menilai, langkah Indonesia sebagai hal yang berani, karena membuka Konhor di wilayah yang rawan perang demi memperjuangkan kemerdekaan. “Ini jauh lebih baik dari sekadar menyampaikan deklarasi atau menyelenggarakan KTT,” ujarnya.

Menurut Dinna, pendekatan Indonesia ini menarik, karena dengan kehadiran fisik sebagai negara berdaulat di Palestina, Indonesia akan meng-endorse pada dunia tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat.  

“Jika Bu Menlu atau Diplomat Indonesia sampai kesulitan masuk Palestina, padahal sudah ada konsul di sana, artinya Israel melanggar kedaulatan Indonesia juga yang memilih hadir bagi Palestina,” katanya.

Ilmuwan politik dari Universitas Paramadina ini juga mengakui, bisa saja Israel melakukan tekanan dan intimidasi.

Israel pasti geram dengan langkah Indonesia, karena Israel sangat ingin Indonesia berpihak pada mereka. Salah satu contoh adalah tindakan Israel yang tidak memberikan izin over flight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan membawa menlu dan rombongan ke Ramallah.

Izin yang tak keluar membuat pelantikan Konhor dilakukan di Amman, Yordania.

Sukamta juga mengakui Israel pasti akan menolak langkah Indonesia, atau mungkin meminta Indonesia melakukan hal yang sama. Ia meminta pemerintah tak melakukan hal yang sama pada Israel (membuka Konhor).


“Bukan berarti setelah membuka Konhor di Palestina, kita juga akan membuka hal sejenis di Israel. Amanah konstitusi kita adalah anti penjajahan dan kita sangat tidak berpihak kepada imperialisme-kolonialisme,” dia mengingatkan.

Kekhawatiran Sukamta bisa jadi tak beralasan. Sejak membuka KTT Luar Biasa OKI, Presiden Jokowi sudah meminta dengan tegas agar Israel menghentikan aksi-aksi ilegal mereka di Palestina.  

“Batas toleransi masyarakat internasional  terhadap aksi Israel di Palestina sudah selesai. Israel harus segera menghentikan aksi-aksi ilegal mereka di wilayah Palestina. Israel harus berhenti melakukan pendudukan dan tindakan sewenang-wenang mereka di Palestina dan wilayah Al Quds As Syarif, karena itu adalah wilayah resmi Palestina,” kata Jokowi.

Pembukaan Konsulat Kehormatan Indonesia di Palestina sudah diresmikan. Kini warga Indonesia punya kesempatan menembus jantung Palestina. Langkah ini sudah lebih dari sekadar basa-basi diplomasi, namun dukungan nyata dari Indonesia bagi Palestina merdeka.

Laporan: Dinia Adrianjara

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP