TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Momentum Tepat Atur Transportasi Online

Seiring perkembangan teknologi, pemerintah klaim tak buat aturan kaku.
Momentum Tepat Atur Transportasi Online
Demo tolak Uber dan Grab (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

VIVA.co.id – Industri transportasi online di Indonesia dalam dua tahun terakhir makin berkembang. Seperti halnya perkembangan digital yang cepat, layanan transportasi berbasis internet ini kian bermunculan, berkembang dan dibutuhkan masyarakat, khususnya perkotaan.

Semua kategori transportasi online bisa dibilang sudah muncul, dari kendaraan roda dua atau kerap disebut ojek, hingga kendaraan roda empat. Dari kendaraan roda dua, layanan transportasi online diawali oleh Gojek, kemudian menyusul GrabBike, BlueJek, dan ojek online lainnya.

Kemudian, pada kendaraan roda empat, konsumen mendapatkan beragam pilihan. Setelah di kota makin dipenuhi taksi, maka muncul layanan transportasi online seperti Uber, Grab Car maupun Grab Taxi, yang makin memanjakan pengguna.

Tinggal pesan dengan sentuhan jari melalui perangkat mobile, penumpang cukup menunggu beberapa saat, kemudian pengemudi motor atau mobil pun menghampiri konsumen. Mudah, praktis, dan tarifnya juga relatif miring dibanding layanan transportasi konvensional.

Tapi, booming-nya transportasi online mendapat ujian. Pangkalnya adalah popularitas layanan transportasi berbasis internet ini makin menggerus layanan transportasi konvensional. “Guncangan” mulai menghampiri praktik bisnis baru ini.

Awalnya ujian berupa perlawanan berujung bentrok, maupun pencekalan larangan transportasi melalui spanduk bermunculan. Tapi, belakangan muncul “perlawanan” secara regulasi.

Penghujung 2015, penolakan pada tingkat aturan mulai mengagetkan pengelola industri transportasi online. Kementerian Perhubungan, pada 17 Desember 2015, mengeluarkan larangan operasi ojek online.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat pemberitahuan pelarangan beroperasi pelayanan pemesanan transportasi berbasis online tersebut, pada Kamis malam 17 Desember 2015. Surat tersebut ditandangani langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Pelarangan itu menyebutkan layanan transportasi online menyalahi aturan, karena tidak termasuk dalam klasifikasi angkutan umum, seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keterangannya, Kementerian yang dipimpin ole Ignasius Jonan itu menyebutkan ojek sudah menyalahi peruntukannya, karena tidak hanya menyediakan jasa transportasi antarorang, namun juga pengiriman paket, dan pemesanan makanan. Kemudian, kemudahan pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35 persen dari angkutan umum bisa menimbulkan gesekan dengan moda transportasi lain.

Protes pun pecah. Keluhan pengguna, pengemudi ojek online menghiasi pemberitaan. Untungnya, larangan itu hanya berumur sehari. Sebab Presiden Joko Widodo “turun gunung” dan meminta pencabutan larangan tersebut. Jokowi beralasan ojek maupun ojek online dibutuhkan masyarakat.

Usai larangan ojek online, “badai” masih menghampiri bisnis transportasi online tersebut. Tiga bulan usai larangan ojek online, muncul desakan larangan transportasi online untuk kendaraan roda empat, Senin 14 Maret 2016.

Pengusungnya adalah para sopir taksi konvensional dan asosiasi transportasi darat. Mereka protes dengan transportasi online. Pada hari yang sama, Kemenhub, melalui Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengirimkan suratnya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Isinya meminta pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Car.

Operasi Uber dan Grab Car melanggar beberapa aturan di antaranya, melanggar pasal 138 ayat 3 UU Nomor 22 tahun 2009 dengan poin angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

"Pelanggaran terhadap pasal 139 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Jonan.

Dalam suratnya, kedua layanan tersebut juga dituding melanggar pasal 173 ayat 1 tentang Angkutan Jalan, pasal 5 ayat 2  UU nomor 25 tahun 2007, Keppres Nomor 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 tahun 2001.

"(Keduanya) tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi, akan tetapi bekerja sama dengan perusahaan ilegal maupun perorangan," tulis surat tersebut.

Dalam pertimbangannya untuk meminta pemblokiran, Kemenhub juga menyatakan operasi Uber dan Grab Car dipandang telah menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi. Kemenhub juga melihat operasi kedua layanan itu berpotensi semakin menyuburkan praktik angkutan liar (ilegal) dan angkutan umum semakin tak diminati.

Pertimbangan selanjutnya, Kemenhub menuliskan operasi kedua layanan itu merupakan milik negara asing yang berpotensi membahayakan keamanan negara. Sebab, pengguna yang menggunakan layanan tak mendapatkan jaminan keamanan data dan secara fisik. Untuk itu, menteri perhubungan meminta menkominfo untuk memblokir Uber dan Grab Car.

Sama seperti pelarangan ojek online, usulan penghentian dan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Car juga menjadi perhatian.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP