TUTUP
TUTUP
FOKUS

DPR Menjawab Kritik Jokowi

Ada UU yang hambat investasi. Padahal, sebagian usulan pemerintah.
DPR Menjawab Kritik Jokowi
Rapat paripurna DPR (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – Di tengah gencarnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin memecut produktivitas parlemen memproduksi undang-undang, Presiden Joko Widodo melontarkan kritik tajam. Jokowi mengkritik bahwa parlemen terlalu fokus pada kuantitas undang-undang yang dibuat, sehingga mutunya dianggapnya tak terjamin.

Jokowi menyoroti banyak undang-undang, --sebenarnya produk bersama antara DPR dan pemerintah-- yang menghambat investasi. Jokowi menyarankan, DPR tak perlu menggenjot kuantitas. Tak apa-apa bikin sedikit undang-undang asalkan hasilnya berkualitas prima.

Sentilan Jokowi ini menjadi kontroversi, karena baru-baru ini, Ketua DPR, Ade Komarudin memangkas masa reses dan kunjungan ke luar negeri demi mengejar target pembahasan Rancangan Undang-Undang. Ade berharap, dari 40 RUU yang ada dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), legislatif bisa menyelesaikan hingga 37 RUU.

Pada 27 Januari 2016, Ade mengumumkan bahwa masa reses dikurangi dari sebelumnya lima pekan menjadi 17 hari. Kunjungan ke luar negeri dikurangi setahun sekali, kecuali Komisi I (membidangi urusan luar negeri, Komisi VIII (membidangi urusan agama yang di dalamnya haji), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Rupanya, DPR yang terlalu bersemangat membuat undang-undang itu justru membuat Jokowi tak tahan untuk melontarkan kritik. Jokowi menilai DPR tidak perlu menargetkan membuat puluhan undang-undang dalam setahun.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP