TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menuju Rekonsiliasi Peristiwa 1965

Tujuan rekonsiliasi, bukan menentukan pihak yang benar dan salah.
Menuju Rekonsiliasi Peristiwa 1965
Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Masyarakat Indonesia akan selalu mengingat 30 September 1965, sebagai salah satu sejarah paling kelam yang terjadi selama republik ini berdiri. Kelam, karena usai peristiwa pembunuhan para Pahlawan Revolusi itu, terjadi aksi pembunuhan massal di berbagai daerah. Kelam, karena setelah 50 tahun berlalu, tak juga ada kejelasan mengenai motif terjadinya peristiwa itu, termasuk aktor intelektual yang mendalanginya.

Pemerintahan Orde Baru menyebut peristiwa itu didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang hendak mengudeta kepemimpinan Presiden Soekarno saat kesehatannya memburuk.

Namun, sebagian lain berpendapat, peristiwa ini tak sesuai jalan cerita film 'Penumpasan Pengkhianatan G30SPKI'. Pembunuhan tujuh perwira TNI Angkatan Darat itu, merupakan upaya politik Presiden Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Soekarno. 

Terlepas dari latar belakang politiknya, yang pasti, setelah pembunuhan para Jenderal, terjadi efek berantai di masyarakat. Pembunuhan massal terhadap orang yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI, terjadi di banyak daerah. Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi kontroversi dan belum terselesaikan.

Demi memutus kontroversi, pemerintah menggelar Simposium Nasional bertema 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan'. Pada simposium ini, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengumpulkan pihak terkait dari berbagai kelompok, mulai dari korban, keluarga korban, pelaku sejarah, sampai perwakilan lembaga negara.

Pada pembukaan acara, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah ingin membuat penyelesaian terhadap peristiwa ini, sehingga diperlukan fakta sejarah, serta menyusun langkah rekonsiliasi pada korban.

"Saya yakin, dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan, jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain," ujar Luhut dalam sambutan pembukaannya, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin 18 April 2016.

Simposium yang digelar 18 - 19 April 2016 ini dirancang sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban, dalam merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional. Luhut menilai, sebagai bangsa besar, Indonesia harus berdamai dengan masa lalunya. "Katakan benar, kalau itu benar, salah kalau itu salah," jelas dia.

Meski begitu, Luhut menegaskan, negara tidak akan meminta maaf terkait tragedi tersebut. Sebab, banyak kesimpangsiuran sejarah mengenai pihak yang menjadi korban dan pelakunya.

"Pemerintah tidak pernah terpikir akan minta maaf. Mau minta maaf kepada siapa? Korban mana?" ungkap Luhut.

Tujuan rekonsiliasi, bukan menentukan pihak yang benar dan salah dalam peristiwa ini, tetapi memberikan suatu penyelesaian bagi korban dan keluarganya. Selain itu, mencegah peristiwa serupa terjadi di masa mendatang.

"Mungkin boarding-nya akan datang, penyelesaian mendalam terhadap peristiwa lalu, yang jadi sejarah kelam bangsa ini, dan kita berharap ini tak terulang lagi di masa mendatang," kata dia.

Selain pejabat negara seperti Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, simposium ini juga dihadiri 200 orang korban peristiwa 1965.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP