TUTUP
TUTUP
FOKUS

Merancang Aturan Anti Kriminalisasi Demi Dorong Ekonomi

Pemerintah janji menaikkan gaji bagi PNS bila ekonomi berhasil.
Merancang Aturan Anti Kriminalisasi Demi Dorong Ekonomi
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (ANTARA/M Agung Rajasa)

VIVA.co.id – Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) digelar Rabu 20 April 2016. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mencari solusi permasalahan yang menghambat realisasi pembangunan.

Di depan para pimpinan di daerah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengungkapkan, salah satu hal yang menghambat, adalah masih adanya distorsi peraturan yang membuat para pemangku kepentingan tidak leluasa dalam mempercepat pembangunan sesuai dengan perintah presiden. 

Para pejabat tersebut khawatir percepatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Terlebih lagi, saat ini masih banyak pejabat yang terjerat masalah hukum karena dituding melanggar aturan.

"Harus ada justifikasi, ketika melakukan pemeriksaan. Kalau semua dianggap salah, banyak yang bukan kriminal seharusnya tidak perlu masuk penjara," kata Sofyan di Jakarta, Rabu 20 April 2016.

Karenanya, mantan menteri Badan Usaha Milik Negara ini mengungkapkan, pemerintah pusat sedang menggodok sebuah aturan yang mampu diterapkan oleh para pejabat negara, tanpa ada rasa was-was akan dikriminalisasi karena kebijakannya. 

Aturan yang dirancang pun, nantinya akan berbeda di masing-masing daerah, sehingga ada kepastian hukum yang mendasari percepatan pembangunan tersebut.  

"Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya aturan anti kriminalisasi, supaya pejabat negara dapat mengambil kebijakan dengan tenang. Jangan, karena kesalahan prosedur, akhirnya masuk penjara. Harus dikeluarkan peraturan menteri agar kreatviitas dalam berkembang untuk tujuan yang lebih baik," tambahnya. 

Kekhawatiran tersebut menurut Sofyan juga menghantui kementerian dan lembaga di pemerintahan pusat. Akibatnya,  perencanaan program-program yang dicanangkan khususnya terkait dengan infrastruktur pun tidak matang. Sehingga realisasinya terhambat, bahkan ada sebagian mangkrak. 

Sofyan mencontohkan, ada beberapa kawasan industri di Indonesia, yang saat ini mulai berkembang pesat. Meski begitu, perkembangannya tidak diiringi dengan infrastruktur pendukung yang memang vital dalam sebuah kawasan industri.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 mendatang, Sofyan menegaskan, pemerintah hanya akan fokus kepada program prioritas kementerian dan lembaga. Program-program yang dianggap tidak mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional pun dipastikan akan dipotong.

"Perencanaan harus detail pada setiap proyek. Karena banyak proyek tidak bisa dijalankan karena tidak siap dari segi lahan, detail engginering. Sehingga ada pinjaman luar negeri yang tidak bisa ditarik, karena tidak siap proyek, karena itu yang belum siap kami tunda dulu," tambahnya. 

Hal ini menurut Sofyan, digenjot untuk mencapai tujuan Presiden Joko Widodo yang berambisi mendorong perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen pada 2019.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP