TUTUP
TUTUP
FOKUS

Pemerintah Cabut Sanksi Bagi PSSI, Apa Dampaknya?

Pencabutan sanksi terjadi di tengah kemelut internal PSSI.
Pemerintah Cabut Sanksi Bagi PSSI, Apa Dampaknya?
Kantor PSSI (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

VIVA.co.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi mencabut Surat Keputusan Nomor 01307 terkait pemberian sanksi administratif kepada PSSI yang diterbitkan pada 18 April 2015 lalu. Keputusan ini diambilnya dengan pertimbangan PSSI dan anggota-anggotanya memberikan sinyal positif terkait pembenahan internal.

Satu pekan sebelum Imam memutuskan mencabut sanksi, dalam internal PSSI muncul polemik. Kelompok 85 yang diisi sebagian besar anggota dan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum mendatangi kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Senayan, untuk menyampaikan aspirasi.

Dipimpin oleh Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, Kelompok 85 membawa mandat berupa surat yang berisikan keinginan mereka agar jajaran pengurus PSSI periode 2015-2019 segera menggelar Kongres Luar Biasa. Mereka mengeluhkan, selama kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti berseteru dengan Menpora, sepakbola di Tanah Air mati suri.

Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat Kelompok 85 khawatir dengan polemik antara PSSI dengan Menpora. Pada 13 Mei 2016, FIFA selaku otoritas tertinggi sepakbola dunia akan menggelar Kongres tahunan di Meksiko. Dalam agendanya, nanti akan dibahas soal kelanjutan sanksi kepada Indonesia yang mereka jatuhkan 2015 lalu.

Bukan perkara mudah untuk keluar dari sanksi yang dijatuhkan saat Kongres tahunan. Dalam aturannya, setiap sanksi yang jatuh dalam Kongres tahunan, baru bisa dicabut pada Kongres berikutnya. "Kalau bisa (KLB) sebelum kongres FIFA. Kita ingin secepatnya biar semua kegiatan sepakbola di Indonesia bisa jalan dengan resmi," tegas Umuh.

Menanggapi permintaan Kelompok 85, Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim tak mau percaya begitu saja. Dia menilai ada kejanggalan dari permintaan para pemegang suara PSSI tersebut. Meski dengan terbuka menerima surat pernyataan yang dibawa Kelompok 85, namun dia dengan tegas tak ingin begitu saja menyetujui adanya KLB.

PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti akan lebih dulu melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang mereka terima. Selain itu, proses wawancara langsung dengan mereka yang menanda tangani surat akan dilakukan secara mendalam.

"Kita menjalankan organisasi dengan buku ini (statuta), kalau sesuai ya akan kita lakukan. Tapi, buku ini menyatakan pembuatan buku ini harus bebas dan tidak dalam tekanan, dan alasannya pun harus jelas," tegas Azwan.

Proses rumit ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai jalan PSSI kepengurusan saat ini untuk menghalang-halangi aspirasi anggotanya. Tetapi, dengan tegas Komite Banding PSSI, Mahfudin Nigara memberikan bantahan. "Ini situasinya tak seperti biasa, untuk itu kita melakukan pengecekan secara ekstra," timpal Nigara.

"Tidak bermaksud menghalang-halangi, tetapi memang harus dilakukan seperti itu. Apalagi, sebelumnya sudah ada dari mereka pernyataan tidak mau KLB, nah itu akan kita kroscek juga. Itu salah satu di antaranya untuk melakukan penelusuran," imbuhnya.

Melihat proses verifikasi yang akan dilakukan oleh Azwan dan kawan-kawan, setidaknya butuh waktu sekitar 2-3 bulan untuk menyelesaikannya. Rentang waktu selama itu belum tentu pula akan mulus jalannya. Sebab, saat ini dalam internal PSSI pun muncul perasaan saling curiga. Dinamika dukungan antara Kelompok 85 dan PSSI juga berjalan cukup cepat.

Pusamania Borneo FC, klub yang kini bermain di ajang Torabika Soccer Championship salah satunya. Kemarin, melalui surat resmi, mereka menarik dukungan dari Kelompok 85. Manajemen klub berjuluk Pesut Etam tersebut berbalik arah mendukung legitimasi kepengurusan La Nyalla, hasil KLB PSSI di Surabaya.

Bagi mereka, meski status La Nyalla sebagai buronan negara karena terjebak kasus korupsi, bukan berarti PSSI harus ikut-ikutan dipaksa melakukan KLB. Dalam statuta PSSI Pasal 39 Ayat 6 yang menjadi rujukan mereka, disebutkan bila Ketua Umum PSSI berhalangan hadir, maka tugas organisasi dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI.

Dan selama ini, tidak aktifnya PSSI menurut manajemen Pusamania bukan karena keengganan pengurus pusat melakukan tugasnya. Mereka justru menyalahkan pemerintah, dalam hal ini Menpora yang sengaja membelenggu PSSI dengan tidak mengeluarkan izin di setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Apakah KLB Jadi Solusi?

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP