TUTUP
TUTUP
FOKUS

Membatasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol

Selama ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak ada batas.
Membatasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol
Ilustrasi/Bendera Partai Politik (Antara/ Fanny Octavianus)

VIVA.co.id - Masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia sejauh ini tidak diatur dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, tak ada batasan berapa kali seorang politikus boleh menduduki jabatan tersebut.

Ini membuat tokoh-tokoh tertentu terpilih secara berulang-ulang, dan dalam periode waktu yang lama. Bahkan misalnya saja Megawati Soekarnoputri, sejak 1993 atau 23 tahun lalu sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia sampai kemudian partai itu berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga sekarang.

Dari penelusuran VIVA.co.id mengenai sejarah partai politik di Indonesia, sebenarnya tak hanya Megawati saja yang menjabat ketua umum dalam waktu yang cukup lama. Ada sejumlah tokoh lain yang juga menjadi pentolan partai, meski tak semua menjabat ketua umum, seperti ketua dewan pembina, atau setidaknya menjadi figur sentral, nyaris tak tergantikan.

Mereka antara lain, Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar pada masa Orde Baru, lalu juga ada Dipa Nusantara Aidit sebagai Ketua Central Committe Partai Komunis Indonesia, dari 1955-1965. Pada era reformasi, tercatat, Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2008 dan sejak 20 September 2014 juga merangkap Ketua Umum, kemudian Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura sejak 2006 hingga sekarang.

Dalam suatu kesempatan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, pun mengusulkan agar masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) dibatasi hanya bisa menjabat untuk dua atau tiga periode kepengurusan saja. Namun, dia menegaskan bahwa usulan itu baru sebatas ide.

"Jadi di dalam Undang-undang perlu diatur. Misalnya saja, hanya boleh seperti Presiden yang hanya dua kali. Makanya misal ketua umum hanya dua atau tiga kali (menjabat). Kalau UU mengatur semua harus ikut," kata Jimly di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Mei 2016.

Menurut Jimly, sudah 18 tahun reformasi berjalan, karenanya perlu adanya evaluasi menyeluruh mengenai sistem kepartaian. Bukan hanya dari sisi jumlah parpol, tapi juga termasuk bagaimana struktur organisasi internal parpol.

"Sekarang misalnya, apakah ini baik kalau dibiarkan terus. Pimpinan partai lama-lama makin tua, menua, kalau dia tidak ganti-ganti bagaimana," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Karena itu, kata Jimly, usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut. Alasannya, jika tidak hal itu bisa membuat kondisi suatu parpol tidak sehat.

"Karena dia (parpol) dipimpin oleh tokoh-tokoh yang itu saja. Sehingga boleh jadi kreatifitas internal itu tidak tumbuh. Lebih dari itu iklim demokratisasi di dalam itu tidak berkembang," ujarnya menambahkan.

Jimly menuturkan bahwa parpol merupakan salah satu pilar demokrasi untuk membangun bangsa dan negara. Karenanya, masalah periodesasi ketua umum parpol penting untuk dibahas.

"Padahal dia (parpol) diharapkan sebagai instrumen demokrasi dalam membangun negara. Tapi kalau di dalam saja tidak demokratis bagaimana. Itu satu masalah yang penting," kata dia.

Muncul usulan agar masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) dibatasi hanya untuk dua atau tiga periode kepengurusan saja. Usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, itu dinilai untuk membuat kondisi suatu parpol menjadi sehat.

Usul tersebut segera didukung oleh Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Siti mengaku sependapat dengan Jimly.

"Bagus, itu persyaratan partai modern. Partai modern itu partai yang benar-benar profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan persyaratan itu sebagai organisasi besar harus menjadi partai kader," ujar Siti di tempat yang sama.

Siti berpendapat, kaderisasi itu harus berjalan sedemikian rupa. Misalnya, melalui promosi-promosi kader yang tidak hanya di internal, tapi juga eksternal, seperti pejabat publik dan lainnya.

"Makanya di internal sendiri, parpol itu harus menjadi semacam showroom yang mampu mendemonstrasikan bahwa ini adalah rumah demokrasi," kata Siti.

Siti mengungkapkan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia seorang ketua umum itu biasanya diasoasikan sebagai manajer sekaligus pemersatu partai. Karena itu, jika seorang ketua umum terlalu lama menjabat, Siti menilai tak bagus juga.

"Kalaupun cuma dua kali, tidak terus menerus begitu (bagus). Kalau untuk sosok yang bisa mempersatukan tadi jadikan saja ketua dewan pembina atau ketua dewan pertimbangan. Orang Indonesia itu butuh sosok pemerhati. Tidak ada masalah menurut saya," terang Siti.

Untuk itu, kaderisasi parpol menurut Siti tak boleh berhenti, agar partai bisa move on dengan dipimpin oleh anak-anak muda. Apalagi kata dia, sudah menjadi hukum alam bahwa organisasi itu harus ada regenerasi.

"Hukum alam ya sudah berikan kesempatan itu seluas-luasnya. Makanya kaderiasi itu jangan mampet, mampet itu yang bikin partai tidak move on, stuck begitu. Kita harapkan partai itu move on. Dia bisa mengalir begitu dengan darah orang-orang muda, terus diberikan kesempatan dan lain sebagainya," ujar Siti.

Siti juga tidak sependapat, usulan pembatasan ketua umum tersebut disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah. Alasannya, jika menilik Nawacita pemerintah hal itu dirasa Siti justru sejalan.

"Tidak (intervensi) Jokowi-JK salah satu program di Nawacita-nya adalah membangun demokrasi. Nah membangun demokrasi adalah tentu membangun pilarnya juga, yakni parpol. Kalau kita ada pembiaran, suka-suka partai, tidak terjadi regenerasi. Lah ini yang tidak bagus, mampet, kita sendiri yang merugi," tegas Siti.

Peneliti senior LIPI lainnya, Syamsuddin Haris, tak sependapat. Dia menilai jabatan pimpinan partai tidak bisa dibatasi oleh regulasi negara.

"Itu bisa dinilai sebagai campur tangan negara," kata Syamsuddin kepada VIVA.co.id, Senin, 30 Mei 2016.

Menurut Syamsuddin, kedaulatan partai ada di tangan anggota. Sehingga negara tidak bisa membatasi melalui regulasi.

"Yang bisa dibatasi adalah masa jabatan di dalam negara dan atau pemerintahan," ujarnya.

Meski demikian, dia tak menolak jika keterpilihan seorang tokoh dalam suatu partai politik secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama akan menghambat proses renegerasi. Namun, dia tetap berpegang bahwa itu bukan berarti negara boleh melakukan campur tangan.

"Ya memang benar hambat regenerasi tapi negara tidak bisa intervensi. Di mana pun di dunia pada umumnya masa jabatan pimpinan partai diatur oleh kontitusi partai, bukan regulasi negara," tutur dia.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP