TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Teman Ahok, Junimart dan Rp30 Miliar

KPK sudah siap mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan baru.
Teman Ahok, Junimart dan Rp30 Miliar
Ilustrasi/Aktivitas di sekretariat Teman Ahok.  (VIVA.co.id/Moh Nadlir)

VIVA.co.id – Perjalanan Teman Ahok, sebuah gerakan relawan pengumpul foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama maju di Pemilihan Gubernur DKI 2016, tak semulus yang dibayangkan.

Di usia satu tahun Teman Ahok berdiri, dan di tengah jumlah foto kopi KTP dukungan sudah hampir mencapai target, satu juta, ujian berat pun tiba. Teman Ahok harus dihadapkan dengan adanya isu tentang aliran dana bernilai fantastis, yang diduga masuk ke kelompok gerakan itu, untuk menyokong pembiayaan kebutuhan meraih satu  juta dukungan KTP.

Tak tanggung-tanggung, tersebutlah uang sebanyak Rp30 miliar yang diisukan telah mengalir ke Teman Ahok. Yang membuat Teman Ahok gempar, bukan soal nilai uang, tetapi asal muasal uang itu mengalir.

Dana Rp30 miliar itu, awalnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 15 Juni 2016. Saat itu, Junimart Girsang, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melontarkan pertanyaan tentang isu Teman Ahok menerima aliran dana Rp30 miliar.

Junimart melontarkan pertanyaan itu, setelah mengaku mendapatkan informasi yang menyebutkan, Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Ahok, dan CEO Cyrus Network, Hasan Nasby, menjadi perantara pemberian uang.

"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny (Sunny Tanuwidjaja, staf pribadi Ahok) dan Cyrus (Cyrus Network)," ujar Junimart.

Apa yang disampaikan Junimart dalam rapat itu, ternyata seiringan dengan rencana Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang mengaku tengah mendalami dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah dari pengembang reklamasi ke Teman Ahok.

Bahkan, Agus menyebut, KPK sudah siap mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan baru terkait hal tersebut. "Iya, akan diterbitkan," kata Agus di kantornya di hari yang sama.

Menurut Agus, dugaan ini muncul dari pengembangan kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI, mengenai reklamasi. Pada kasus tersebut, bos Agung Podomoro Land selaku pengembang reklamasi, diduga memberikan suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Agus tidak menampik banyak pengembangan dari penyidikan kasus tersebut, untuk kemudian dibuka kemungkinan penyelidikan baru. "Informasinya sudah ada. Siapa yang kemungkinan kita gali. Arahnya sudah ada. Kan, tinggal memperdalam saja sebenarnya," kata Agus.

Selain dugaan aliran uang kepada Teman Ahok, KPK juga menemukan adanya indikasi barter dalam Raperda mengenai reklamasi. "Bahwa di situ ada kasus berbeda antara penyuapan. Kemudian, kita temukan ada seperti barter. Itu perlu diselidiki lebih lanjut," ujar dia.

Selanjutnya... Ahok bela relawan...

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP