TUTUP
TUTUP
FOKUS

Ahok dan Para Mafia Tanah Jakarta

Negara dirugikan hingga ratusan miliar.
Ahok dan Para Mafia Tanah Jakarta
Monumen Nasional (Monas). (VIVA.co.id/ Dody Handoko)

VIVA.co.id – Sebagai pemerintah yang berdaulat di ibu kota negara, rupanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum terlalu baik menjaga aset-aset berharga yang mereka miliki dari masalah. Dan ironisnya, semua masalah itu diduga telah dirancang para mafia pertanahan.

Hal terbukti dengan mencuatnya kasus penggunaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) bernilai fantastis, untuk membayari sebidang lahan, yang tak lain ternyata adalah aset Pemprov DKI sendiri. Tak tanggung-tanggung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menyebut, kerugian negara akibat kasus itu, lebih dari setengah triliun rupiah.

Dalam audit yang dilakukan BPK, negara dirugikan sebesar Rp648 miliar untuk pembelian lahan seluas 4,6 hektare di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta.

Kasus ini terungkap saat BPK DKI melakukan peninjauan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2015, ke lokasi yang berada di Kecamatan Cengkareng Barat.

Dalam peninjauan terhadap lahan itu, diketahui ternyata lahan yang dibeli Dinas Perumahan itu, adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta.

Anehnya lagi, saat itu, Kepala DKPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengaku, tidak mengetahui, jika lahan yang sudah berstatus aset Pemprov DKI itu, dibeli Dinas Perumahan melalui seorang wanita bernama Toeti Nizlar Soekarno.

Darjamuni mengatakan, lahan yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) itu dibeli Dinas Perumahan DKI tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan DKPKP DKI.

"Kami tidak tahu sama sekali (lahan dibeli Dinas Perumahan). Kami baru tahu saat ada audit dari BPK," ujar Darjamuni, Senin 27 Juni 2016.

Sebagai pimpinan tertinggi di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun tak mau tinggal diam. Pria yang disapa Ahok itu, langsung meminta BPK untuk melakukan penyelidikan kasus itu.

Permintaan Ahok ke BPK DKI, didasari dugaan Ahok tentang ada oknum yang mempermainkan kasus ini. Ahok menyebut mereka sebagai mafia tanah. Yang berupaya mengeruk keuntungan dari harta kekayaan Jakarta.

Menurut Ahok, aset milik DKI itu diubah data kepemilikannya di kantor kelurahan. DKI kemudian melakukan pembelian karena tak mengira tanah itu adalah asetnya. "Ini semacam ada mafia, dimainin," ujar Ahok di hari yang sama.

Seiring waktu berjalan, kasus ini terus menggelinding. Dugaan Ahok tentang adanya mafia tanah yang bersekutu dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan DKI, kian diperkuat dengan munculnya gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terkait status kepemilikan lahan.

Penggugatnya tak lain yakni Toeti Noezlar Soekarno. Dalam gugatannya, Toeti ingin agar nomor aset di pemerintah dihapus. Karena lahan itu sudah tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan DKI.

Dari gugatan itu, muncul satu kasus baru, Ahok menemukan adanya uang sebesar Rp200 miliar dalam pembelian lahan itu raib. Padahal uang sebanyak itu merupakan bagian dari total keseluruhan nilai APBD sebesar Rp648 miliar yang dianggarkan untuk pembelian lahan.

Uang itu, disebut raib. Karena, Dinas Perumahan sengaja tidak menyerahkan uang itu ke Toeti. "Ada duit Rp200 miliar yang enggak mereka terima. Karena penjual enggak terima, jadi uangnya ditahan," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, keberadaan uang Rp200 miliar yang belum dibayarkan itu kini tengah ditelusuri. Ahok curiga, uang itu telah dibagi-bagikan oleh PNS yang mengurus pembelian lahan. "Berarti duit ini yang dibagi-bagi, harus dicari tahu," ujar Ahok.

Selanjutnya... Suap Halus Rp9,6 miliar untuk Ahok...

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP