TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Vaksinasi Ulang, Upaya Pemerintah 'Tebus Dosa' Pengawasan

Setidaknya 14 rumah sakit terindikasi menjadi pelanggan vaksin palsu.
Vaksinasi Ulang, Upaya Pemerintah 'Tebus Dosa' Pengawasan
Salah satu contoh vaksin palsu milik Kementerian Kesehatan yang pernah ditemukan. Umumnya vaksin ini diganti label dan menggunakan botol bekas. (VIVA.co.id/Filzah Adini Lubis)

VIVA.co.id – Tugas Satgas Penanganan Vaksin Palsu mulai menunjukkan hasil. Pendataan terhadap korban, fasilitas kesehatan hingga rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu bayi, kini tersingkap.

Hari ini, Satgas mengumumkan bahwa setidaknya 14 rumah sakit di Jawa, Sumatera, termasuk Batam, terindikasi menjadi pelanggan vaksin palsu yang diketahui sudah beredar dalam tiga tahun terakhir.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyatakan bahwa vaksin palsu diketahui digunakan di 37 fasilitas kesehatan di sembilan kota provinsi di Indonesia.

Lalu, atas temuan tersebut, pemerintah ibarat menebus dosa kurangnya pengawasan, akan melakukan vaksinasi ulang terhadap bayi dan anak. Vaksinasi akan dilakukan di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Pekanbaru, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Batam, dan Serang.

Angka fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang terlibat tersebut bertambah banyak dari temuan sebelumnya. Nahasnya, jumlah korban baik bayi dan anak yang terindikasi mengonsumsi vaksin bodong ini juga demikian. Dari hasil penelusuran Satgas, setidaknya 197 bayi dan anak Indonesia mendapatkan vaksin bodong.

“Sekarang, 197 kami identifikasi diduga terpapar vaksin palsu,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya di Kementerian Kesehatan, Selasa 12 Juli 2016.

Sementara itu, vaksinasi ulang terhadap bayi dan anak akan segera dilakukan sesuai dengan pendataan di data fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang membeli vaksin ecek-ecek tersebut.

Setelah diungkap oleh Bareskrim Polri beberapa saat lalu, kasus vaksin tiruan ini cukup menggemparkan Tanah Air. Tak hanya menuai reaksi dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi IX meminta, agar pemerintah dalam koordinasi ketat mengusut peredaran vaksin tersebut.

Tak lama setelah kasus ini mencuat, dibentuk Satgas yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, BPOM, Bareskrim Polri dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

BPOM, kemudian menguji sampel vaksin yang diamankan aparat dan mengujinya di laboratorium. Hasilnya, terdapat empat vaksin palsu dari 39 sampel yang ada. BPOM menjelaskan bahwa vaksin terindikasi palsu, karena kandungan dalam vaksin tidak sesuai dengan label yang terpasang di kemasan. Vaksin bodong tersebut kebanyakan berisi NaCl dan vaksin hepatitis B.

“Ada lagi vaksin yang kandungannya beda dengan label. Kalau kami lihat, kontennya tadi sama-sama vaksin tapi isinya beda. Jadi, seperti vaksin hepatitis B kan murah, mereka pakai itu,” kata Sekretaris Umum Pengurus IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya>>>

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP