TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Aparat Indonesia 'Takut' Monster Pokemon

Tren Pokemon Go di dunia, ternyata tidak terlalu mulus.
Aparat Indonesia 'Takut' Monster Pokemon
Pamflet larang bermain permainan Pokemon Go di kompleks Istana Negara. (VIVA.co.id/Agus Rahmat)

VIVA.co.id – Tren Pokemon Go di dunia, ternyata tidak terlalu mulus. Isu keamanan data menjadi hal yang sangat sensitif, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tidak heran, jika kemudian beberapa instansi mulai mengadakan pelarangan terhadap game ini.

Instansi terkait politik keamanan, misalnya area penting, seperti Istana Negara, Mabes Polri, dan instansi pemerintahan lainnya. Alasannya, data dan titik lokasi fasilitas pemerintahan/keamanan akan terbongkar dan bisa menjadi asupan Informasi ke pihak intelijen asing.

Ketakutan pemerintah ini bisa dimaklumi, karena permainan hasil kolaborasi Niantic, Nintendo, dan Pokemon Corp., ini membutuhkan akses penuh ke sistem pelacakan lokasi (GPS) dan kamera di ponsel pengguna. Bahkan, beberapa syarat dan ketentuan (T&C) yang disebutkan, saat pengguna men-download game tersebut cukup mengkhawatirkan.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum, atau perusahaan swasta untuk menegakkan dan mematuhi hukum. Kami bisa mengungkap informasi tentang Anda (atau anak Anda) yang kami miliki, atau kontrol ke pemerintah, penegak hukum, atau pihak swasta,” tulis pengembang Pokemon Go dalam T&C yang tertuang di aplikasi tersebut.

Bahkan, saat diinstal, aplikasi itu pun akan terlebih dulu meminta izin untuk bisa mengakses beberapa fitur seperti nomor kontak yang ada di ponsel, lokasi pasti maupun perkiraan, tempat penyimpanan data, membaca data USB, akses ke jaringan, aktivitas atau fitur pengenalan, mencegah ponsel untuk offline, akses ke layanan tagihan Google Play, memasangkan diri ke Bluetooth, menerima data dari internet dan terkoneksi dengan akun Google.

Ini artinya, aplikasi game itu boleh membaca email Anda, boleh melihat isi di dalam memori ponsel, melihat aktivitas Anda di dunia internet, dan menjual data-data pengguna ke pihak ketiga. Banyak orang yang tidak sadar dengan ketentuan tersebut. Wajar saja, karena pengguna kerap melewatkan untuk membaca T&C dalam sebuah aplikasi. Apalagi, T&C milik Pokemon Go yang besarnya bisa mencapai 20 halaman.

Pakar keamanan dunia siber, yang juga pendiri Binary Defense System berbasis di Ohio, David Kennedy mengatakan, dia tidak akan pernah menginstal aplikasi tersebut, karena T&C yang tertuang di dalamnya sangat mengkhawatirkan.

“Aplikasi mobile sangat rentan diserang oleh peretas. Para serdadu Pokemon, yang kebanyakan adalah orang awam, akan dengan mudah dieksploitasi hacker. Sekali saya meretas aplikasi itu, maka saya bisa memiliki akses ke semua pengguna, juga akses ke Gmail mereka dan fitur lainnya di ponsel tersebut. Ini adalah isu keamanan besar, isu privasi,” ujar Kennedy dikutip dari Politifact, Rabu 20 Juli 2016.

Selanjutnya...

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP