TUTUP
TUTUP
FOKUS

Full Day School, Bumerang Menteri Pendidikan Baru

Bekalangan Menteri ngeles itu baru sekadar rencana.
Full Day School, Bumerang Menteri Pendidikan Baru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhadjir Effendy (VIVA/Lucky Aditya)

VIVA.co.id - Muhadjir Effendy belum sebulan dilantik jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan. Tapi, gagasannya langsung menuai polemik hebat di tengah masyarakat.

Idenya menelurkan full day school atau sekolah sepanjang hari, langsung mendapat respons berbagai kalangan. Kebanyakan menentang hingga memunculkan petisi penolakan lewat Change.org yang sudah didukung 27 ribu orang. Belakangan ia membatalkan sendiri gagasannya itu. Alasannya,  full day school baru sekadar rencana.

"Wong ini baru ide. Ada proses nanti. Tapi intinya ini baru ide. Saya terima kasih atas respons masyarakat. Dan kami akan susun yang lebih menyeluruh, lebih utuh, dan nanti akan saya sampaikan lagi ke masyarakat, biar ada uji," ujarnya.

Sayang rencana itu sudah terlanjur bergulir. Para penentang berpendapat, sekolah sepanjang hari bagi siswa di Tanah Air dinilai tidak tepat. Banyak faktor. Seperti, fasilitas sekolah yang tidak mendukung, tenaga pendidik yang terbatas, sampai biaya yang dikeluarkan orangtua bakal bertambah. 

Paling krusial, psikologi anak. Mereka dinilai akan jenuh bersekolah sepanjang hari. Padahal, anak butuh interaksi dan bersosialisasi bersama teman sebayanya di lingkungan rumah. Juga bercengkerama dengan orangtua. 

Sebelum menjabarkan pendapat banyak kalangan dan analisisnya, kiranya kita perlu mengetahui dulu alasan Menteri Muhadjir Effendy mengeluarkan ide full day school untuk anak Indonesia.

[Baca: Ini Sosok Muhadjir Effendy, Pengganti Anies Baswedan]

"Jadi FDS (full day school) itu waktu sehari penuh. Kan nanti bisa menerjemahkan lebih lanjut dari program Nawacita dari Beliau (Joko Widodo), yang mana pendidikan dasar SD dan SMP itu pendidikan karakter lebih banyak dibanding knowladge base-nya," ujar Muhadjir, Senin, 8 Agustus 2016.

Sistem ini, menurut Muhadjir, cocok karena bisa mengurangi kesempatan anak mendapatkan pengaruh negatif di lingkungan, saat mereka tidak dalam pengawasan orangtua sepulang sekolah. Terutama di masyarakat perkotaan.

"Kalau nanti pulang jam 5 (sore), kalau masyarakat kota kan umumnya pulang jam 5, nanti bisa jemput anaknya-lah pulang bersama," kata Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu membandingkan dengan kondisi saat ini. Ketika waktu pulang kerja kantor sekitar pukul 17.00 WIB, sementara sekolah sudah membubarkan diri pukul 13.00 WIB.

Antara pukul 13.00 hingga pukul 17.00, kata Muhadjir, anak tidak ada yang bertanggung jawab, karena sekolah juga sudah melepas. Sementara keluarga juga belum ada.

"Justru ini yang saya duga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, selama celah waktu itu, perlu diisi dengan berbagai hal positif. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi itu.

"Untuk menyempitkan ruangan kosong ini, maka kita lakukan dengan waktu sekolah diperpanjang, disesuaikan dengan jam kerja orangtuanya," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, konsep full day school ini juga tidak dihabiskan hanya belajar di dalam kelas. Anak-anak bisa memanfaatkan waktu untuk kegiatan di luar kelas.

Misalnya, bagi yang ingin meningkatkan pendidikan agamanya, seperti mengaji, pihak sekolah bisa menyiapkan Ustaz. Bagi yang ingin melancarkan bahasa asing, sekolah juga bisa menggunakan tenaga pengajar bahasa.

"Karena secara psikologis, kita tahu psikologis daya tahan anak tahannya hanya berapa jam, tidak mungkin (di kelas terus). Tapi di luar nanti mereka bisa bergembira, belajar berbagai macam hal di situ kan. Kami ingin menciptakan sekolah yang menggembirakan," kata Muhadjir.

[Baca: Mendikbud Anteng Kena 'Bully' Soal Full Day School]

Orangtua keberatan

Kebijakan sekolah sepanjang hari dinilai akan memberatkan anak dan orangtua. Yulin Anthoni, warga Kelurahan Singkil II, Kecamatan Singkil, Manado, mengaku khawatir dengan anaknya jika gagasan Sang Menteri diimplementasikan.

"Jika sejak pagi hingga jam lima sore terus belajar, dikhawatirkan anak akan kelelahan. Kemudian pada malam harinya tak lagi bisa belajar karena memilih tidur," kata Yulin.

Belum lagi diskusi antar orangtua dengan anak akan hilang. "Karena si anak sudah merasa capek seharian belajar di sekolah," kata ibu yang anaknya masih duduk di kelas 2 SD ini.

Warga Manado lainnya, Recky Wusyang, mengatakan anaknya yang duduk di bangku SD masih butuh banyak bertemu dengan orangtua.

"Bayangkan saja kalau seharian di sekolah, mana saya bisa bertemu dengan anak. Apalagi saya pulang kantor sudah malam," ujar Recky.

Selain itu, menurut Recky, full day school akan membuat orangtua harus mengeluarkan uang saku lebih banyak untuk makan siang dan camilan sore hari anak-anak. Sementara kondisi finansial orangtua tidak semua sama.

"Sedangkan saya kerjanya pas-pasan, bisa-bisa anak saya tidak sekolah kalau keluar duit banyak," kata Recky.

Tak cuma ramai dibincangkan di tengah masyarakat. Di sosial media, gagasan Mendikbud juga menjadi topik bahasan. Bahkan sempat menjadi trending topic pengguna Twitter di Indonesia.

Umumnya, para netizen keberatan dengan ide Sang Menteri. Alasannya beragam. Namun secara umum, mereka menilai kebijakan ini hanya akan menambah beban siswa.

"Seharian penuh di sekolah itu terlalu memaksakan. Anak-anak juga butuh kehidupan bersosial dengan lingkungan sekitar rumah," ucap Erlan Sutrisna dengan akun @Rrrlann, Selasa, 9 Agustus 2016.

Emzy Ardiwinata yang menggunakan akun @emzydinata memberikan contoh negara lain yang pendidikannya jauh lebih baik tanpa harus menghabiskan waktu di sekolah.

"Bisa contoh Finlandia. Belajar cuma 5 jam, enggak ada PR, tapi sukses punya sistem pendidikan (yang katanya) terbaik di dunia," ucap Emzy.

Akun @infojabar lebih kritis lagi. "Mending pikirin anak-anak yang pergi sekolah harus nyeberang sungai bergelantungan. Buat jembatan, bangun sekolahnya!" ucap

[Baca: Mayoritas Netizen Menolak Full Day School]

Fasilitas dan SDM tak mendukung

Gagasan Sang Menteri juga direspons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh, menilai gagasan Menteri Muhadjir tidak tepat.

Asrorun menilai, kebijakan pendidikan, apalagi yang bersifat nasional, tidak bisa didasarkan pada pengalaman orang per orang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh parsial.

Sehingga, apapun ide dan gagasan yang akan diimplementasikan menjadi kebijakan, harus benar-benar dikaji secara matang dan mendalam. "Tidak boleh hanya berdasar kepada pengalaman pribadi," kata Asrorun.

Asrorun menegaskan, kebijakan yang diambil pemerintah akan berdampak sangat luas bagi masyarakat. Karena itu, butuh kajian utuh dan mendalam.

Menurut Asrorun, masing-masing siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Siswa yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan.

"Dengan kebijakan full day school, pasti intensitas pertemuan anak dan orangtua juga pasti akan berkurang. Apalagi, tidak semua orangtua bekerja keluar rumah. Ini akan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak," kata Asrorun.

[Baca: KPAI: Full Day School Rugikan Anak]

Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, menilai wacana full day school harus dikaji dengan matang atas dampak yang akan muncul. Soal ini, Reni menyoroti masalah tenaga pendidiknya.

"Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut. Berangkat pagi, pulang pukul 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat capek. Belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," ujar Reni, Selasa, 9 Agustus 2016.

Belum lagi ketersediaan fasilitas di sekolah. Kebanyakan sekolah di Tanah Air, menurut Reni, belum bisa mendukung kebijakan sekolah sepanjang hari. Terutama sekolah-sekolah di pelosok.

Padahal, kata Reni, fasilitas olahraga, fasilitas tempat mengaji dan fasilitas penunjang lainnya diperlukan untuk program full day school.

"Bahkan di dapil (daerah pemilihan) saya masih ada SDN lantainya masih dari tanah. Hal-hal teknis seperti ini terkait dengan ketersediaan fasilitas untuk program full day akan menjadi persoalan serius," kata Reni.

[Baca: Full Day School, Anggota DPR: Masih Ada SD Lantainya Tanah]

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga angkat bicara soal gagasan Mendikbud. Menurut Risma, untuk merealisasikan ide Sang Menteri itu, harus dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dari aspek sumber daya.

Misalnya untuk Sekolah Dasar. Kalau full day school diberlakukan, harus dipikirkan lagi bagaimana ketersediaan tenaga pengajarnya.

"Soalnya, kalau di SD itu kan gurunya ya satu kelas satu. Kan kasihan kalau seharian yang ngajar satu guru itu saja," kata Risma di Surabaya, Selasa, 9 Agustus 2016.

Tak hanya itu. Masalah lain yang tak kalah penting adalah kemampuan finansial orangtua siswa. Menurut Wali Kota yang digadang-gadang bakal bertarung di Pemilihan Gubernur DKI 2017 itu, jika gagasan Sang Menteri diterapkan, maka pengeluaran orangtua akan bertambah.

Sebab, tidak semua orangtua siswa memiliki kemampuan finansial yang mendukung. Sementara, kegiatan siswa di sekolah jika gagasan ini diberlakukan, bakal memakan banyak biaya.

Oleh karena itu, Risma meminta masalah ini dikembalikan lagi ke orangtua siswa. Ditanyakan, apakah mereka keberatan atau tidak. Bukan sepihak. Sehingga, program pemerintah yang tujuannya baik, dapat benar-benar diterima oleh orangtua siswa.

"Karena ini menyangkut banyak hal, mulai dari orangtua, guru, ruang dan sebagainya," kata Risma.

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara tegas menolak menerapkan gagasan Mendikbud jika nanti jadi diberlakukan.

Meski mengerti jalan pikiran Sang Menteri, namun Ahok, begitu Basuki biasa disapa, menilai full day school tidak bisa diberlakukan di seluruh sekolah-sekolah di Jakarta.

"Kesulitannya, ada sekolah-sekolah yang satu sekolah dipakai dua, misalnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 9 Agustus 2016.

Bukan cuma itu, kata Ahok, penerapan full day school juga bakal terbentur banyak hal seperti, psikologi anak agar tidak bosan berada di sekolah selama seharian, tenaga pengajar, hingga biaya.

"Bukan cuma sekolahnya yang kita urusin, tapi dia (murid), punya perilaku. Termasuk rohani, termasuk makanan, kita supply (sediakan). Gurunya juga mesti kreatif banget," ujar Ahok.

[Baca: Full Day School Bisa Berjalan Bila Fasilitas Memadai]

Cocok untuk negara maju

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menilai gagasan Mendikbud ini perlu dikaji secara mendalam. Soekarwo mengatakan, masyarakat membutuhkan proses untuk menerima sebuah kebijakan. Menurut Soekarwo, kebijakan seperti itu cocok untuk negara maju.

"Misalnya di Australia, itu sudah diterapkan, karena cucu saya sekolah di sana," kata Soekarwo di kantor DPRD Jatim, Selasa, 9 Agustus 2016.

Sistem semacam itu di sejumlah negara maju, kata Soekarwo, sangat membantu orangtua siswa. Sebab, kebanyakan orangtua siswa di sana mempunyai aktivitas di luar rumah.

"Sehingga orangtua menitipkan anaknya di sekolah sampai malam," ujar Soekarwo.

Namun, di sisi lain, menurutnya, kebijakan seperti ini akan mengurangi waktu interaksi orangtua dengan anak. Sebab, waktu sang anak akan lebih banyak di sekolah. Begitu di rumah, mereka sudah lelah, sehingga pertemuan dengan orangtua tidak maksimal.

"Misal kalau diterapkan full day school, lalu saya kapan bertemu dengan cucu saya," kata Soekarwo.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan seperti ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah internasional. Anaknya pun sekolah dari pagi hingga pukul 17.00 WIB.

Namun, untuk menerapkan kebijakan ke semua sekolah, kata Zulkifli, tentu harus melakukan sosialisasi secara bertahap. Setiap daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan.

"Indonesia luas. Jangan disamaratakan. Kalau semua tes sama masuk perguruan tinggi, kalah semua daerah dengan pulau Jawa. Perlu disesuaikan," kata Zulkifli.

Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi sebelum menerapkan kebijakan ini.

Rusak kepekaan

Mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Sardono W Kusumo, menilai sekolah dengan sistem full day dinilai merusak kepekaan sosial anak.

Sardono menilai, seharusnya sistem pendidikan di Indonesia harus bisa meleburkan pendidikan formal dan informal. Melalui sistem full day ini, anak justru dipisahkan dari kehidupan sosial dan kemudian diwadahi ke dalam sebuah ruang yang lebih menonjolkan pendidikan formal.

"Partisipasi publik untuk mendidik anak tidak punya kepekaan. Orangtua akan lebih dengan mudah menyerahkan pendidikannya pada sekolah. Bisa jadi nanti orangtua berpandangan wis rasah ngurus anak, soalnya sudah diurus oleh sekolah," ujar Seniman yang sudah malang melintang dalam panggung seni di mancanegara ini, Selasa, 9 Agustus 2016.

Menurut Sardono, seharusnya masyarakat diberi ruang untuk mendidik anak. Sistem seperti ini memang memudahkan orangtua, tetapi justru merusak seluruh sistem pembentukan nilai.

"Ada sebuah suasana kontemporer yang membuat kita ketakutan. Tetapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan kepekaan kita membaca rajutan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat," ucap Sardono.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP