- wallpapersinhq.com
VIVA.co.id - Tingginya harga daging sapi di pasar, masih menjadi perhatian pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga satu bulan, setelah hari raya Idul Fitri.
Harga daging yang belum sesuai dengan keinginan Presiden sebesar Rp80 ribu per kilogram disiasati sejumlah menteri dengan terus membuka keran impor daging.
Berdasarkan harga bahan pokok yang diambil dari situs Kementerian Perdagangan per 10 Agustus 2016, terlihat harga daging sapi rata-rata nasional masih mencapai Rp114.240 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata daging sapi di Jakarta mencapai Rp114.540 per kilogram.
Dari angka tersebut, tentu capaian yang dilakukan pemerintah dengan melakukan impor daging beku sebelum Lebaran dan menyalurkannya ke para pedagang pasar tak berhasil mencapai target, di mana saat sebelum Lebaran harga daging sapi masih mencapai Rp120 ribu per kilogram.
Saat ditemui di Istana Negara, Rabu 10 Agustus 2016, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku sejumlah cara diupayakan pemerintah untuk menekan harga daging sapi turun di bawah Rp100 per kilogram. Ia pun mengaku telah sepakati kerja sama impor daging baru.
Kali ini, Amran menyatakan, pemerintah akan melakukan impor daging sapi tidak hanya berasal dari pasar tradisional yang selama ini bekerja sama dengan Indonesia, yaitu Australia dan India, melainkan dari sejumlah negara lain yang memiliki stok daging sapi dengan standar kesehatan yang sama.
Impor daging yang disepakati pada Rabu kemarin, disebut mentan memiliki kuota di atas 10 ribu ton, sehingga diharapkan bisa mengisi stok dalam negeri dengan cepat. Secara langsung, dapat menurunkan harga daging lebih rendah lagi.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, keran impor yang dilakukan saat ini akan berasal dari beberapa negara baru dan tidak lagi hanya mengandalkan dua negara yang selama ini menjadi langganan pemerintah.
Langkah tersebut, diakui Enggar bisa menjadi pembanding harga impor daging setiap negara menjadi lebih baik lagi, sehingga hal itu pula diakui Enggar tidak membebankan harga jual saat daging tiba di Tanah Air.
Adapun negara baru yang berpotensi menjadi importir daging untuk Indonesia bisa berasal dari Meksiko, Argentina, Brasil, dan Spanyol. "Semua opsi negara tersebut, kita buka dalam tahun ini dan ada kesepakatanG to G (Goverment to Goverment)," jelas Enggar.
Upaya membuka keran impor di luar Australia dan India, tentu patut diapresiasi saat ini, khususnya dalam hal menghilangkan monopoli impor daging. Langkah ini juga menjadi sumber diversifikasi pasar impor sehingga membuat adanya keseimbangan harga daging.
Enggar menambahkan, dengan upaya ini hal yang kemudian akan diantisipasi ke depan, tentunya adalah pendistribusian daging ketika impor tiba. Karena, seharusnya dengan bertambahnya pasokan daging impor kebutuhan daging terpenuhi dan harga mencapai kestabilan serta bertahap menuju Rp80 ribu per kilogram.
Tak efisien
Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyebutkan, perlunya pemerintah melakukan impor daging sapi saat ini, karena rantai pasok khusus daging sapi masih panjang, sehingga membuat julur perdagangan sapi kurang efisien ke masyarakat.
Rantai pasok yang panjang tersebut menurut Thomas dimulai dari manajemen pengelolaan peternakan dan produktivitas Rumah Potong Hewan (RPH).
Saat ini, untuk negara maju seperti Australia pengelolaannya memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) semaksimal mungkin, dengan 600 ribu sapi dikelola hanya oleh enam orang, sementara dalam pemotongannya menggunakan mesin canggih.
"Efisiensinya luar biasa dengan mesin canggih bisa ribuan karkas diproduksi per jam. Sementara, kita puluhan orang dengan peralatan sederhana, satu jam mungkin satu karkas. Itu ongkos per unit beda. Kita tinggi mereka rendah. Rumah potong hewan di luar negeri seperti industri pemotongan," ujar dia.
Berantas kartel
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir menilai, tidak selamanya impor daging sapi menjadi jawaban atas tinggi harga daging sapi di pasar domestik saat ini. Sebab, yang jadi masalah sebenarnya adalah pada penyediaan data suplai dan permintaan daging itu sendiri.
Keakuratan data yang masih perlu diklarifikasi tersebut, menjadi satu masalah tak terselesaikan dalam tata niaga daging di Indonesia, sehingga meski suplai ditambah pemerintah melebihi permintaannya, tetapi tata niaganya dikuasai oleh kartel, harga akan tetap dipermainkan.
Hal inilah, tercontoh dari apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ini, dengan melibatkan Bulog, namun minim modal. Sehingga, kinerjanya sulit untuk melawan kartel daging sapi yang sudah menggurita di dalam negeri. "Kalau mau ini berhasil, perkuat Bulog, agar ikut jaga stabilitas pangan," ujar dia.
Ia menambahkan, bila menteri perdagangan ingin membenahi masalah ini, maka tata niaga harus menjadi fokus pertama. Karena, bila ini bisa diperpendek jaraknya, potensi harga semakin mahal bisa teratasi. Berikutnya, terkait impor juga harus diatasi, khususnya oknum yang bersekongkol menetapkan harga.
"Tata niaga kan banyak juga unsurnya ya. Itu harus dirapikan betul. Kalau bisa diperpendek, bagus. Jadi, jangan panjang sekali dari petani, pengumpul, pengangkut jadi mahal. Lalu, kalau ada oknum yang bersekongkol menetapkan harga ini jadi susah. Yang pasti, dipetakan dulu masalahnya secara clear," jelas dia. (asp)
