- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.822,5 triliun.
Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan sepanjang 2017, ditetapkan Rp1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp1.546,7 triliun.
Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jokowi mentargetkan Rp240,4 triliun, atau diturunkan Rp33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp273,8 triliun.
"Target ini, setelah melihat tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara," kata Jokowi, di gedung DPR/MPR, Selasa 16 Agustus 2016.
Sementara itu, untuk belanja negara dalam RAPBN 2017, pemerintah akan mengalokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebesar Rp760 triliun.
Menurut Jokowi, dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen.
Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mengakui perlu kerja yang sangat keras, mengingat ketidakpastian bersumber dari pelambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara maju belum sesuai harapan.
"Dengan paket kebijakan ekonomi I hingga XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," kata Jokowi.
Kemudian, untuk laju inflasi 2017 Jokowi memperkirakan ada di kisaran 4,0 persen. Asumsi itu berdasarkan atas penguatan konektifitas yang mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
"Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah menyediakan dana cadangan menjaga ketahanan pangan, serta stabilisasi harga. Alokasi dana akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan, seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," tuturnya.
Untuk nilai tukar rupiah 2017, diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Asumsi ini didukung upaya penguatan di sektor keuangan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu, untuk rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada 2017, pemerintah mengajukan asumsi sebesar 5,3 persen.
Defisit anggaran
Adapun defisit anggaran pemerintah dalam RAPBN 2017 diajukan sebesar Rp332,8 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut naik dari APBN-P 2016, yang di patok Rp296,7 triliun, atau 2,35 persen terhadap PDB.
Presiden juga mengungkapkan, kebijakan pembiayaan pada tahun depan akan diarahkan untuk mengembangkan industri kreatif dalam negeri. Selain itu, pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM) dan usaha mikro, menjadi salah satu prioritas pembiayaan utang tersebut.
"Sehingga, dapat meningkatkan akses pembiayaan pembangunan, investasi secara luas, mendukung peningkatan akses pendidikan, dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Pemerintah, menurut Jokowi, juga akan menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah. Sehingga, rasio utang terhadap PDB, realisasinya masih dalam batas aman dan terkendali.
Oleh karena itulah pemerintah tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama dalam mengentaskan kemiskinan, kurangi ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.
Untuk itu, dalam RAPBN 2017, pedoman pertama, yang tetap dikerjakan pemerintah adalah kebijakan perpajakan harus dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Sebab, selain sebagai sumber penerimaan, pajak diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.
Pedoman kedua, tentunya adalah kebijakan belanja pemerintah yang harus ditekankan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas. Seperti difokuskan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.
"APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah," ujarnya.
Sementara itu, untuk pedoman ketiga, terkait kebijakan pembiayaan dalam RAPBN 2017, harus bertujuan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit tidak melawati aturan dan rasio utang yang tidak membengkak.
Langkah strategis
Menurut Jokowi, alokasi anggaran memang lebih diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja.
Sejalan dengan hal itulah, sambung Presiden, perlu dilakukan penghematan terhadap belanja operasional dan belanja barang. Adapun enam langkah strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
Pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan.
"Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru," tutur Presiden.
Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program
beras untuk Keluarga Sejahtera.
"Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima," kata Jokowi.
Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.
"Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Presiden.
Dan, keenam, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam penegakan hukum, menurut Jokowi, pemerintah akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi, serta upaya melawan terorisme.
Pasar menguat
Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah asumsi RAPBN dalam nota keuangan, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 51,28 poin, atau 0,96 persen ke posisi 5.371,85.
Sepanjang perdagangan hari ini (kemarin), IHSG bergerak pada kisaran 5.338,64 - 5.377,42, setelah dibuka naik 0,40 persen, atau 21,37 poin ke level 5.341,93 pada pagi hari ini.
Sementara itu, di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah menguat 5,0 poin (0,04 persen) ke level Rp13.085 per dolar Amerika Serikat (AS), setelah bergerak di kisaran Rp13.062-Rp13.106 per dolar AS.
Pelaku pasar, nampaknya merespons positif pidato Presiden hari ini. Terlihat, semua sektor mengalami penguatan. Sebanyak 201 saham naik, 113 saham turun, dan 99 saham tidak bergerak. Penguatan terbesar dialami oleh sektor industri dasar yang melemah sebesar 2,02 persen.
Perdagangan hari ini (kemarin) membukukan transaksi sebesar Rp7,70 triliun dengan volume 8,34 miliar lembar saham. Di pasar reguler, investor asing membukukan transaksi beli bersih (net buy) Rp530 miliar.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai, asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen dinilai cukup konservatif. "Itu menurut kami adalah cukup konservatif," kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Selasa, 16 Agustus 2016.
Menurut Agus, angka tersebut cukup relevan jika dilihat dari titik inflasi yang berada di kisaran empat persen dan angka defisit transaksi berjalan yang akan mencapai 2,5 persen hingga akhir tahun 2016. Ditambah, implementasi kebijakan pengampunan pajak yang akan mendatangkan dana repatriasi.
"Kita meyakini dana yang Akan banyak masuk itu di kuartal akhir 2016 dan awal 2017. Dan Dana itu kalau banyak dana yang masuk itu akan cukup membantu pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Di samping itu, Agus juga menyambut baik pidato yang disampaikan presiden di mana akan memberikan perbaikan infrastruktur, SDM, serta meneruskan debirokratisasi deregulasi untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan.
"Ungkapan bahwa akan ada perbaikan infrastruktur. Dan infrastruktur itu bukan hanya fisik tetapi juga non fisik," katanya.
Selain itu, fiskal akan menjadi sehat dan kredibel dengan APBN yang akan dilarikan ke program prioritas (money follow program). "Itu menunjukkan efisiensi," ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasi Lembong mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di 2017 yang bergantung kepada investasi merupakan suatu proses eliminasi.
Menurutnya, ekonomi hanya mempunyai empat komponen, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
"Kenapa bergantung, ini kan karena proses eliminasi. Salah satu komponennya (ekspor) mengalami kelesuan, sehingga pemerintah sedang dihadapkan pada tantangan terhadap anggaran dan harus melakukan penghematan," kata Thomas Lembong di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Adapun strategis khusus yang fundamental, menurut Lembong, di mana pemerintah harus terus melakukan reformasiekonomi. Strategi tersebut pun dianggap memiliki sisi positif terutama untuk sentimen investor.
