TUTUP
TUTUP
FOKUS

Bisakah Budi Gunawan Jadi Kepala BIN?

Langka polisi bisa pimpin BIN. Ini posisi yang didominasi jenderal TNI
Bisakah Budi Gunawan Jadi Kepala BIN?
Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Pol Budi Gunawan. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVA.co.id – Nama Sutiyoso, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), kembali mencuat. Kabarnya, Presiden Joko Widodo akan mengganti purnawirawan TNI yang memimpin BIN sejak 8 Juli 2015 itu dengan Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Memang belum ada pernyataan resmi bila Budi Gunawan resmi ditunjuk sebagai pengganti Sutiyoso. Namun diakui, nama Budi Gunawan memang sudah berkibar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu alasannya, pria berkumis yang pernah direncanakan akan jadi Kapolri sebelum Jenderal Badrodin Haiti itu dianggap memiliki jaringan kuat dan pengalaman yang sudah matang sebagai penegak hukum.

"Surat baru hari Rabu (24/8/2016), rencananya akan dikirim ke DPR," kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Selasa, 23 Agustus 2016. Surat yang dimaksud Bambang itu adalah permohonan Presiden kepada DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kepala BIN yang baru.

Merujuk ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Memang sudah menjadi hak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan seorang Kepala BIN. Mekanismenya presiden harus mengusulkan satu orang calon ke DPR. Lalu, selambatnya 20 hari kemudian, surat pertimbangan itu harus ditindaklanjuti untuk dipertimbangkan oleh DPR dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan.

Dari Tolikara sampai Arcandra Tahar
Sejak didapuk pada awal Juli 2015. Kinerja Sutiyoso memang langsung dipacu. Ini ditunjukkan dengan pecahnya kerusuhan di Tolikara Papua pada 17 Juli 2015 di mana ratusan umat muslim diusir paksa oleh sejumlah warga Papua saat menunaikan salat Idul Fitri.

Insiden itu mengakibatkan seorang warga tewas, 11 lainnya terkena peluru dan puluhan kios terbakar termasuk sebuah musala. Saat itu, Sutiyoso mengklaim telah melakukan antisipasi.

Edaran soal pelarangan ibadah pun diakui telah diterima sejak sepekan sebelum kerusuhan, dan upaya preventif telah dilakukan. Namun demikian, kerusuhan tetap pecah dan memakan korban dan menebar teror.

"Kondisi di lapangan kadang berbeda. Silakan sajalah (dibilang kecolongan), sudah saya kasih penjelasan," kata Sutiyoso menjawab soal kerusuhan Tolikara.

kondisi tolikara saat ini

FOTO: Dampak kerusuhan Tolikara di Papua pada Juli 2015 silam

 

Masuk di pertengahan Oktober 2015. Kerusuhan berbau agama kembali pecah di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Ribuan orang mengungsi, akibat adanya pembakaran gereja dan penembakan.

Sutiyoso pun kembali mengklaim telah mengetahui kabar adanya penyerangan itu. Namun demikian, faktanya kerusuhan dan pembakaran gereja tetap terjadi. Dalam pernyataannya Sutiyoso mengaku, bahwa hal itu di luar kuasanya.

"Pelaku itu kan mencari lengah. Mencari kesempatan yang tepat. Aparat tidak mungkin melototi sampai 24 jam," kata Sutiyoso.

Awal tahun 2016, ujian bagi Sutiyoso kembali pecah dengan munculnya Bom Thamrin yang membuat geger Indonesia. Maklum, bom yang dibawa empat pelaku bom bunuh diri itu terjadi tak jauh dari Istana Presiden.

Kabar menyebut saat kejadian Sutiyoso panik ketika munculnya ledakan itu dan harus menjawab pertanyaan Jokowi. Sore hari ia bergegas ke lokasi ledakan dan kemudian menggelar konferensi pers.

Dalam pernyataannya, Sutiyoso kembali menjawab bahwa BIN telah mengetahui rencana ledakan itu sejak November 2015. Namun demikian, BIN kata Sutiyoso sayangnya tak bisa bertindak karena bukan ranahnya. BIN pun hanya bisa memberikan informasi awal.

"Kita tidak tahu (ledakan bom) persis waktunya kapan dan dimana. Negara sebesar apa pun seperti Amerika, Prancis juga bisa jebol," kata Sutiyoso.

Berlanjut ke bulan Juli 2016. Sebuah kerusuhan berupa pembakaran dan penjarahan Vihara pecah di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa daam insiden ini, namun delapan tempat ibadah umat Budha di wilayah itu rusak dibakar dan dijarah bersama sejumlah kendaraan.

Dalam pernyataannya, Sutiyoso menilai kejadian itu murni spontanitas. Ia pun berharap kasus Tanjungbalai dapat menjadi pelajaran semua pihak. "Itu spontanitas, tidak direncanakan. Seharusnya ketidaknyamanan disampaikan baik-baik," kata Sutiyoso di Sumatera Utara.

Hingga kemudian, yang terhangat adalah pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pria kelahiran Padang Sumatera Barat ini dianggap 'jebol' ketika ditunjuk Jokowi sebagai menteri.

Status warga negaranya yang masih Amerika seolah menampar Presiden Joko Widodo secara terbuka. Dan salah satu biang awalnya adalah gagalnya BIN mendeteksi atau memberikan latar belakang Arcandra Tahar sebelum ditunjuk menjadi menteri.

Nama Sutiyoso pun lagi-lagi menjadi sorotan tajam. Sutiyoso dianggap kecolongan atas lolosnya Arcandra menjadi menteri. Presiden dibuat malu dan terpaksa mencopot Arcandra Tahar yang baru duduk selama 20 hari di Kementerian ESDM.

Dalam pernyataannya, Sutiyoso menjawab bahwa kasus Arcandra memang di luar kemampuannya. Sebabnya, BIN tidak memiliki atau diminta untuk melakukan filter terhadap calon menteri. "Para menteri tidak dimintakan clearance oleh BIN," kata Sutiyoso tengah Agustus lalu.

Arcandra Tahar.

FOTO: Arcandra Tahar, mantan Menteri ESDM yang baru menjabat 20 hari lalu dicopot Presiden Jokowi karena kewarganegaraannya bermasalah

 

Lantas apakah seluruh indikasi di atas menjadi alasan Jokowi menggantikan Sutiyoso? Rasanya Jokowi, yang paling paham. Hanya saja memang diakui, selama setahun menjabat Sutiyoso dianggap minim prestasi.

Catatan berupa, turun gunungnya pimpinan Kelompok bersenjata di Aceh yang dipimpin Din Minimi dan pemulangan buronan koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tertangkap saat menonton balap Formula 1 di Shanghai, Samadikun Hartono, sepertinya tak memberi pengaruh untuk nama baik Sutiyoso.

"Kinerjanya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa," kata politikus PDIP Masinton Pasaribu yang juga duduk di Komisi III DPR.

Komjen BG Populer
Lalu siapa kandidat kuat pengganti Sutiyoso? Sejauh ini memang cuma satu nama yang paling populer, yakni Komjen Budi Gunawan.

Rachmawati Soekarno, yang tak lain adik kandung dari Megawati Soekarnoputri, bahkan pernah mengungkapkan bocoran penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Lewat akun Twitternya, @rsoekarnoputri, politikus yang selalu bersebarangan dengan Megawati ini mencuitkan bahwa penunjukan Komjen Budi Gunawan atas dasar permintaan Megawati Soekarnoputri.

Menguatnya nama Komjen Budi Gunawan juga mendapat respons positif dari DPR. Sejumlah politikus sudah menyatakan dukungannya dan mengaku siap memberi 'karpet merah' untuk Budi Gunawan di BIN.

"Pak BG (Budi Gunawan)  sudah sangat layak dan memadai secara kapasitas pengetahuan, jaringan dan pengalaman," kata anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Ya, Budi Gunawan memang populer dan layak. Bagaimana tidak, ia merupakan kandidat pertama Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi di awal kabinet. Meski kemudian harus tersandung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun nama Budi Gunawan tetap berkibar.

koalisi masyarakat anti korupsi

FOTO: Massa pendukung KPK saat terjadi polemik antara KPK dan Polri usai penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan

 

Ia mampu meruntuhkan status tersangkanya lewat sidang Praperadilan dan membuat posisinya 180 derajat bersih dari tudingan rekening gendut, gratifikasi dan lain sebagainya yang pernah dialamatkan oleh KPK.

Atas itu pun, Budi Gunawan akhirnya tetap duduk di posisi petinggi Polri meski harus di posisi Wakapolri pendamping Jenderal Badrodin Haiti. Catatan pentingnya adalah Budi Gunawan boleh dibilang bersih.

Dan, jika memang ia ditunjuk sebagai Kepala BIN, maka Budi Gunawan kembali akan menorehkan sejarah di Indonesia. Ia akan menjadi orang kedua setelah Jenderal Polisi (Purn) Sutanto sebagai Kepala BIN di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2001, dari basis kepolisian.

Lalu, bagaimana dengan kabar penunjukan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN? Sejauh ini tidak ada gejolak di tingkatan publik soal nama Budi Gunawan untuk memimpin BIN. Saat ini banyak pihak justru mengapresiasi rencana penempatan itu. Faktor umur Sutiyoso dan rendahnya kemampuan menjadi alasan kokoh menunjuk Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso.

"Tunggu sajalah. Itu semua hak prerogatif presiden," kata Sutiyoso menjawab soal isu pencopotannya.

 

(ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP