TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
FOKUS

Menyaring Kepala Daerah Bebas Narkoba

Seluruh kepala daerah diharuskan bebas narkoba.
Menyaring Kepala Daerah Bebas Narkoba
Cagub dan Cawagub DKI foto selfie di RSAL Mintohardjo (Istimewa)

VIVA.co.id – Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selesai menjalani rangkaian tes psikologi dan narkotik. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yuddhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tes psikologi atau kejiwaan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo, Jakarta, Minggu, 25 September 2016. Tes dilakukan sesuai urutan pendaftaran. Maka pasangan Ahok-Djarot selesai pertama, disusul Agus-Sylviana, dan Anies-Sandiaga selesai belakangan.

Di rumah sakit, Kepala RSAL Mintohardjo, Kolonel Wiweka, menjelaskan, pihaknya melibatkan seorang psikolog TNI Angkatan Laut, dan tujuh psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia untuk menguji kesehatan jiwa para bakal calon. Di dalam tes ini, setiap pasangan harus melalui tes tertulis yang memakan waktu sekitar 30 menit. Setelah itu, para kandidat diwawancarai.

Wiweka tak mau memberikan rincian mengenai keseluruhan rangkaian tes yang berlangsung hampir tiga jam itu. Namun, dia menggambarkan tes ini mirip dengan proses rekrutmen saat seseorang mencari pekerjaan.

Dia juga bilang, tim RSAL Mintohardjo tidak bisa menentukan kelulusan para pasangan bakal calon. "Kami hanya mengambil data, kemudian kita merapatkan untuk menentukan cakap atau tidak able untuk melakukan pekerjaan lima tahun yang akan datang," ujarnya.

Setelah proses pemeriksaan selesai, pasangan Ahok-Djarot tak mau berkomentar banyak. Mereka bergegas menuju kantor Badan Narkotika Nasional untuk mengikuti tes narkotik.

Sementara Agus Yudhoyono menganggap, "Tes cukup menantang, selalu menarik untuk ikut tes psikologi."

Sebab, dalam tes ini disinggung mengenai bagaimana cara mengatasi masalah, termasuk mempelajari tingkat logika dan nalar seseorang. Selain itu, dia mengungkapkan, sempat diuji mengenai cara mengendalikan diri dalam menghadapi situasi darurat.

Sedangkan bagi pasangan Anies-Sandiaga, psikotes ini tak terasa serius karena suasananya santai. Dia pun bersyukur, karena berdasarkan pemeriksaan psikologi, mereka dinyatakan sehat. "Fit semua, alhamdulillah," ucap Anies.

Tes Narkotik di BNN

Setelah selesai uji kesehatan jiwa, para kandidat bergerak ke balai laboratorium Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin mereka terbebas dari konsumsi narkotik.

Tes narkoba dilakukan menggunakan dua metode, yaitu tes urine dan rambut. "Tes rambut kita lakukan karena rambut juga memiliki informasi riwayat penggunaan narkoba. Kalau urine hanya bisa mendeteksi jangka pendek ke belakang, tapi rambut bisa mengetahui apakah seseorang pakai narkoba atau tidak walaupun sudah lama,"
ujar Kepala KPU DKI, Sumarno, di Gedung BNN, Jakarta, Minggu, 25 September 2016.

Jika ada kandidat yang dinyatakan positif, mereka akan langsung dicoret. KPU DKI lalu melaporkan temuan ini kepada partai politik yang mengusung mereka. Kemudian, partai pengusung diizinkan mencari penggantinya. Temuan ini juga akan dipublikasikan kepada masyarakat.

"KPUD akan menginformasikan kepada parpol pengusung untuk mengganti calon lain. Oleh karena itu parpol bisa mengganti dengan calon baru yang lain," ujar Sumarno.

Dia berharap serangkaian tes yang dilakukan pada enam kandidat ini bisa diketahui hasilnya tiga hari mendatang. Pada 28 September nanti, baik RSAL Mintohardjo dan BNN harus sudah menyerahkan hasil tes ini.

Pada kesempatan terpisah di kantor BNN, Kepala Bagian Humas BNN, Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi, menjelaskan, rambut dapat menyimpan riwayat penggunaan narkotik lebih lama dibandingkan urine, karena bisa mencapai hitungan bulan. Sementara urine, hanya dalam hitungan hari.

"Urine itu penyimpanan riwayatnya dua sampai tiga hari, sedangkan rambut bisa sampai tiga bulan tergantung metabolisme tubuh," lanjut Slamet.

Slamet mengatakan, tak hanya kandidat di Pilkada DKI Jakarta saja yang mereka periksa. Sebab, sudah ada perwakilan dari beberapa calon kepala daerah yang mengirimkan sampel rambut mereka ke BNN untuk diuji.

Mereka adalah bakal calon kepala daerah dari Jambi, Banten, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sampel rambut ini dikirimkan melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. 

"Tiap sampel 50 gram rambut," kata Slamet.

Setelah mendapatkan hasil tes, BNN akan langsung memberikan catatan khusus terhadap mereka yang kedapatan positif mengkonsumsi narkotik. "Kami akan langsung ada assessment (penilaian), baik itu hukum maupun medis," jelas Slamet.

Namun dia berharap hal itu tidak terjadi. Sebab, tes narkoba ini penting untuk dilakukan, agar menjamin semua kandidat kepala daerah dalam Pilkada serentak 2017 bersih dari narkoba.

Kepala Daerah Terjerat Narkoba

Pendapat Slamet mengenai pentingnya tes narkotik ini digelar cukup beralasan. Ini dikarenakan, dalam beberapa kesempatan, kedapatan kepala daerah setelah resmi menjabat justru tertangkap tangan menggelar pesta narkotik. Itu sebabnya, tes kali ini tak bisa dianggap formalitas. 

Hal ini juga tertuang dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang. Atau dikenal juga dengan Undang Undang Pilkada.

Pada pasal 45, diatur bahwa setiap pasangan calon saat mendaftar wajib menyertakan dokumen surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotik dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan BNN, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

Perubahan dalam undang-undang itu cukup beralasan. Hal ini jika mengacu pada kasus dugaan penyalahgunaan narkotik yang menimpa mantan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi. Dia tertangkap tangan saat menikmati narkoba jenis sabu di kediamannya, Minggu, 13 Maret 2016.

Kasus ini juga membuat masyarakat mengkritik KPU Ogan Ilir, karena Ovi saat mencalonkan diri dinyatakan lolos tes kesehatan, yang di dalamnya meliputi bersih dari narkotik. Saat itu, pemeriksaan tidak dilakukan di BNN, tapi di Rumah Sakit Muhammad Husein, Palembang.

Padahal, masa jabatan bupati termuda ini belum genap sebulan. Ovi, begitu dia akrab disapa, terpilih pada Pilkada 2015, dan dilantik 17 Februari 2016 oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Saat ini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang.

Selain itu, ada Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, yang di ruang kerjanya ditemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi saat digeledah BNN. Namun, setelah menjalani pemeriksaan urine, darah, dan rambut di balai uji laboratorium BNN, dia dinyatakan negatif atau tidak mengkonsumsi narkotik. 

Terhadap kasus ini, Dirwan menduga ada orang yang telah menjebaknya dengan menaruh barang ilegal itu di ruang kerjanya. "Paling tidak saya pikir orang-orang yang di seberang sana (lawan politik)," ujar Dirwan di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu malam, 14 Mei 2016.

Kasus narkotik yang menjerat kepala daerah ini perlu menjadi catatan khusus. Sebab, usai menangkap Ovi, Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, menyebut ada beberapa kepala daerah lain yang sedang dipantau, karena diduga terlibat narkoba.

"Pokoknya yang jelas kita awasi beberapa kepala daerah yang laporannya sudah masuk ke kita. Di mana tempatnya, itu rahasia," ujar Buwas di kantor pusat BNN Jakarta, Senin, 14 Maret 2016.

Menurutnya, informasi ini dia dapatkan dari laporan masyarakat. Tapi dia tak mau mengungkap nama mereka sebelum dinyatakan positif dan menjadi perkara hukum. "Ada yang lama, ada yang baru, kita tunggu saja," katanya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP