TUTUP
TUTUP
FOKUS

Mereka Melawan Keputusan Partai

Suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017 kian memanas.
Mereka Melawan Keputusan Partai
Maskot Pilkada DKI Jakarta 2017. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

VIVA.co.id – Suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017 kian memanas. Tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI, telah dihasilkan. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Mereka tengah menjalani sejumlah proses yang ditetapkan penyelenggara untuk mengantongi tiket resmi memasuki arena perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur ibu kota.

Setelah dinamika pencalonan yang menguras energi, kini panggung politik diramaikan maraknya sejumlah kader yang kecewa terhadap pilihan partainya. Situasi ini, tentu membuat repot partai, karena berpotensi melemahkan internal dan dimanfaatkan lawan. Rupanya, fenomena ini hampir merata terjadi di semua kubu.

Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dari Partai Demokrat memilih mendukung pasangan yang diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sementara itu, Boy Sadikin dari PDI Perjuangan berlabuh ke tim pemenangan pasangan calon dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan sejumlah kader Partai Golkar, mengkritisi keputusan mendukung Ahok.

Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dari Partai Demokrat tak mengikuti keputusan partai. Keduanya memilih mendukung Ahok. Padahal, partainya mengusung Agus yang merupakan putra ketua umum partai itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilihan politik dua pengurus teras itu, tentu saja membuat repot. Meski tak langsung main kayu dengan menjatuhkan sanksi pemecatan, misalnya, adanya dua pejabat tinggi partai yang membelot itu membuat Partai Demokrat harus menurunkan lembaga partai terkait untuk mengawasi gerak-gerik keduanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai, kader yang membangkang itu merupakan “kerikil-kerikil kecil.” Namun, Partai Demokrat tak mau ”kerikil-kerikil kecil” itu membuyarkan target mereka memenangkan pasangan Agus-Sylviana.

Menurut dia, Partai Demokrat tak akan ujug-ujug menjatuhkan sanksi. Kader tersebut akan melalui pemeriksaan lembaga pengawas partai, sehingga secara administrasi partainya akan menyikapi secara bijaksana. Partai Demokrat tidak ingin bersikap emosional terhadap polemik ini.

"Rakyat Jakarta juga paham bahwa perilaku politik akan representasikan sikap dan kebijakan partai. Kalau ada kader yang beda dengan garis partai, akan jadi contoh buruk ke depan," kata Didik.

Situasi di internal Partai Demokrat itu, ternyata membetot perhatian khalayak. Politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono bahkan mengaku bahwa Ruhut akan dipecat dari partainya karena itu. Menurut Ferry, pemecatan terhadap pembangkang bisa dinilai sebagai upaya partai mengoptimalkan langkah pemenangan terhadap calon yang diusung.

Menanggapi hal itu, Ruhut mengatakan, Ferry terlalu lancang soal statusnya di Partai Demokrat. Ruhut yakin Partai Demokrat tak akan mendepaknya. Ruhut mengakui, memiliki sikap yang berbeda dengan partainya dalam pengusungan calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Namun, hal itu tak membuatnya dipecat dari Partai Demokrat.

Dia menyayangkan Politikus Gerindra Ferry Juliantono yang sempat mengatakan, bahwa Ruhut sebagai pendukung Ahok diberhentikan dari Partai Demokrat dalam pembicaraan dengan tvOne pada Jumat petang, 23 September 2016.

"Apa kok Gerindra ngurusin gue. Mungkin sudah ketakutan lihat aku. Itu kan dulu kader aku, tak laku di Demokrat lari ke Gerindra," kata Ruhut.

Meski berbeda sikap, Ruhut tak ingin mengikuti jejak Boy Sadikin yang mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, karena tak ingin mendukung Ahok. Boy sebelumnya duduk sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.  

"Pecat aku, apa salahku. Boy Sadikin mundur, aku bukan Boy Sadikin. Boy cagub dari PDIP ditolak bu Megawati, sakit hati mundur. Aku enggak pernah jadi cagub," kata Ruhut.

Ruhut yakin tak akan dipecat oleh SBY, karena pernah melakukan hal serupa. Saat Pemilu Presiden 2014, dia mendukung Joko Widodo. Kala itu, Partai Demokrat sebagai anggota koalisi Merah Putih, mendukung Prabowo Subianto. Walau berbeda dengan keputusan partai, dia tetap aman menjadi kader Demokrat.

"Aku selalu jadi anjing Demokrat, jaga partai," katanya.

Beragam alasan

Mari kita simak pengakuan menarik Ruhut, terkait alasannya tak mendukung Agus. Anggota Komisi III DPR mengaku masih mendukung Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, meski partainya mengusung Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, lain cerita, jika Demokrat mengusung Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Demokrat bukan dukung kadernya. Kalau Ibas aku dukung. Kalau Agus, aku tanya, Agus kader siapa?" kata Ruhut, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2016.

Ruhut mengaku sedih Agus harus mengundurkan diri dari Tentara Nasional Indonesia, gara-gara dicalonkan dalam Pilkada. Menurutnya, jika Agus kalah, kariernya dalam bahaya. Dia menyayangkan mengapa bukan Ibas saja yang diorbitkan. Ruhut menilai, Ibas lebih pantas mengarungi dunia politik.

"Ibas pantas, Ibas hebat. Kalian saja under estimate lihat Ibas. Ibas itu orang hebat lho. Kalau Ibas baru aku dukung," ujar Ruhut.

Mengenai hubungan Agus dan Ibas setelah pencalonan Agus, Ruhut yakin Ibas menghormati. Ruhut yakin Ibas tidak iri dengan pencalonan kakaknya tersebut.

"Enggaklah. Dia abangnya, dia hormati. Tetapi, kalau secara politik tetap Ibas lebih pengalaman. Ketua fraksi gue," kata Ruhut.

Ani Yudhoyono pun angkat bicara terkait pernyataan Ruhut itu. Ani menjawab pertanyaan follower akun instagramnya, @aniyudhoyono yang minta tanggapan atas pernyataan Ruhut tersebut.

“Saya kira, hanya Agus yang bisa menjawab, bukan Ruhut Sitompul.”

“Tuduhan kalau dipaksa oleh orangtua, sangat menyakitkan. Saya kira, tak satu pun orangtua yang ingin mengorbankan anaknya.”

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, unjuk gigi dengan menggelar konferensi pers di gedung Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu 24 September 2016, demi mengungkapkan dukungan terhadap Ahok. Hayono mengaku siap menerima konsekuensi atas pilihannya itu.

"Semua ada konsekuensi. Saya percaya Partai Demokrat dapat memahami pilihan pribadi saya,” katanya.

Menurut Hayono, dukungannya terhadap pasangan petahana tersebut memang bersifat pribadi, dan tidak membawa nama partai. Apalagi, dukungan dia kepada Ahok dan Djarot murni dari hati nurani.

"Saya melihat, Ahok dan Djarot memiliki prestasi sangat baik. Padahal secara efektif, baru menduduki posisi gubernur dan wakil kurang dari dua tahun," ungkapnya.

Meski siap menerima konsekuensi, Hayono mengaku bahwa partainya tidak akan melakukan hal tersebut. Sebab, beda pandangan antar kader partai seperti ini, pernah terjadi pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.

"Saya yakin tidak. (Tapi kalau diberikan sanksi), saya akan minta diberi kesempatan untuk bertanya, apa alasannya," ujar dia.

Suara sumbang Kader Golkar

Fenomena serupa tak hanya terjadi di Partai Demokrat. Sejumlah kader Partai Golkar menyatakan sikap, agar pimpinan partai mempertimbangkan kembali dukungan terhadap Ahok. Tiga alasan mereka kemukakan. Pertama, Ahok bukanlah sosok politisi yang dikenal loyal.

Kedua, sentimen anti Ahok yang semakin berkembang luas di masyarakat DKI Jakarta, bahkan berkembang hingga ke seluruh Indonesia, khususnya umat Muslim Indonesia. Sentimen anti Ahok dikhawatirkan akan menggerus suara pemilih Muslim di daerah basis Partai Golkar dan menyulitkan upaya partai dalam memenangkan Pilkada serentak 2017.

Ketiga, tren elektabilitas Ahok yang terus menurun, padahal Pilkada DKI Jakarta masih lima bulan lagi. Sehingga, kemungkinan Ahok kalah masih bisa terjadi. Mereka menyatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian kepada Partai Golkar terhadap kiprah dan eksistensi partai di masa mendatang.

Politikus senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo membenarkan soal adanya sejumlah kader Partai Golkar yang meminta, agar mempertimbangkan kembali pencalonan petahana Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok oleh Partai Golkar.

"Ya benar, cuma apakah sudah dikomunikasikan ke DPP, ya belum tahu. Ini aku masih di Eropa timur, terus diajak, ya setuju dengan isinya, sesuai dengan pendapatku, khususnya akhir-akhir ini melihat perkembangan Pilkada DKI," kata Indra melalui pesan singkat.

Saat ditanya siapa penggagas permintaan tersebut, ia mengaku tak mengetahuinya. Tetapi, ada beberapa nama yang ia kenal baik. "Tapi kan, bukan orang topnya Golkar, cuma kader Golkar yang sangat prihatin melihat perkembangan Pilkada," kata Indra.

Ia menjelaskan, permintaan untuk mempertimbangkan Ahok baru muncul saat ini, karena enam bulan lalu belum ada pergerakan masif yang tidak suka Ahok. Lalu, juga tertutup oleh pasukan media sosial pendukung Ahok.

"Cuma grass root Jakarta, ternyata berubah akibat sikap Ahok. Dan, yang paling mengkhawatirkan kami adalah bertambah besarnya kelompok muslim yang anti Ahok," kata Indra.

Menurutnya, adanya perbedaan sikap ini mencerminkan keputusan mendukung Ahok itu tidak mengajak grass root Partai Golkar dan cuma pimpinan saja. Lalu, keputusan disahkan di Musda DKI. Sehingga, menjadi sah secara aturan Partai Golkar.

"Tetapi, nurani kader Golkar siapa yang tahu?" kata Indra.

Boy Sadikin

Boy Sadikin mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai kader PDI Perjuangan, setelah partainya memilih pasangan Ahok-Djarot. Surat pengunduran diri yang tersebar di kalangan media terdapat tanda tangan anak mantan Gubernur DKI Ali Sadikin itu.

Boy, kemudian masuk dalam tim pemenangan Anies-Sandiaga. Menurut Sandiaga, Boy Sadikin bergabung dalam tim pemenangannya, setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Rabu 21 September 2016. Lalu, beredar di kalangan wartawan surat Boy yang menyatakan mundur dari PDIP.

Boy sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta, namun mundur beberapa bulan silam. Sebagai kader PDIP, Boy pernah duduk sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta.

Rupanya Boy mendahului ancaman petinggi partainya. Kabar pertemuan Boy dengan Prabowo sudah tercium Djarot, yang juga duduk sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Pak Boy, kemarin statusnya mengundurkan diri sebagai ketua, terus diganti. Kalau dia melakukan tindakan seperti itu, ya dikatakan indisipliner. Ada peringatan 1, 2, dan 3, bisa dipecat. Itu saja," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 22 September 2016.

Di samping itu, calon wakil gubernur DKI di Pilkada 2017 mengatakan, Boy Sadikin masih tercatat sebagai kader di PDI Perjuangan. Karena, Boy Sadikin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan DKI kemarin, 21 September 2016.

"Iya dong. Masih kader dong, karena beliau belum dipecat kan. Biar saja tidak apa-apa itu kan pilihan," Djarot.

Dari data yang dihimpun dari beberapa sumber, Sandiaga Uno menyebutkan, Boy Sadikin bergabung dalam tim pemenangannya, setelah menemui ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Rabu 21 September 2016.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Boy, perihal persiapan Pilgub nanti. Dia (Boy) sepakat dan bersedia menjadi pimpinan tim pemenangan," kata Sandiaga Uno di Kantor Pemenangan, Jakarta, Kamis 22 September 2016. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP