TUTUP
TUTUP
FOKUS

Siaga di Tengah Intaian Banjir

Sepanjang Januari-September, 1.600 bencana terjadi di Indonesia.
Siaga di Tengah Intaian Banjir
Presiden Joko Widodo saat kunjungi bencana banjir bandang Garut (Biro Pers Kepresidenan)

VIVA.co.id – Genap sepekan, bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Garut dan Sumedang. Dua kabupaten di Jawa Barat itu luluh lantah, setelah diguyur hujan deras sejak Selasa petang, 20 September 2016. Sebanyak 34 orang tewas dan 19 hilang diterjang banjir bandang di Garut. Sedangkan di Sumedang, lima orang tewas tertimbun longsor.

Sepekan setelah bencana itupula, Presiden Joko Widodo baru mengunjungi Garut, Kamis 29 September 2016. Jokowi beserta rombongan, mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jokowi mengunjungi beberapa lokasi pengungsian sementara, di antaranya di Korem 062/Tarumanegara di Kampung Lapang Paris, Kampung Cimacan dan RSUD dr Slamet, Garut.

"Yang pertama, bisa saya sampaikan bahwa pencarian korban yang hilang akan terus diintensifkan dan diperkirakan masih ada 19 yang harus dicari. Nanti dari Kabasarnas (Kepala Badan SAR Nasional) akan menentukan terus dan sampai kapannya akan diputuskan oleh Kabasarnas," kata Jokowi di Garut, Jawa Barat.

Presiden menyadari banyak faktor yang menyebabkan bencana banjir bandang di Garut. Salah satu yang berkontribusi adalah rusaknya daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk. Maka dari itu, sejumlah instruksi disampaikan Jokowi kepada jajarannya, terkait penanganan pascabencana banjir bandang di Garut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIti Nurbaya diminta Jokowi untuk menata hulu Sungai Cimanuk, melalui konservasi lahan dan air, serta penataan ruang yang baik. "Penataan ruang yang betul, agar vegetasi-vegetasi yang ada di atas itu tidak semua hilang dan gundul, ini akan segera dikerjakan," ujarnya.

Jokowi juga memerintahkan Kapolri untuk menindak pelaku perusakan lingkungan, yang berpotensi menyebabkan bencana banjir. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. Tanpa itu, kata dia, vegetasi pohon akan terus digunduli oleh pelaku perusakan lingkungan.

"Tidak hanya di sini (Garut). Saya kira, di seluruh Tanah Air akan kita lakukan hal yang tadi saya sampaikan," tegas Jokowi.

Dari aspek infrastruktur, Jokowi memastikan bahwa proses rehabilitasi tengah berlangsung. TNI sedang mengupayakan backhoe apung untuk membersihkan puing di sepanjang sungai hingga waduk. Proses pembetonan tanggul Sungai Cimanuk yang rusak sedang dalam perbaikan. Begitu juga perbaikan sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit yang terdampak banjir.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut membahas pemukiman layak bagi korban banjir Garut. Berdasarkan hasil koordinasinya dengan Bupati Garut Rudy Gunawan, warga terdampak setuju dengan rencana relokasi, dan setuju untuk tinggal di rumah susun (rusun).

"Kita putuskan, dan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya dua tower (menara) rusun yang nanti segera ditempati masyarakat," katanya. Sedangkan warga terdampak di Sumedang, Jokowi juga memastikan pemerintah akan memberikan tempat tinggal yang layak bagi korban.

Diintai Banjir

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Garut dan Sumedang, menambah daftar panjang bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang 2016. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, ada 1.652 bencana alam terjadi di Indonesia, sepanjang Januari hingga September 2016.

Dari total kejadian tersebut, dilaporkan sebanyak 334 orang telah menjadi korban meninggal dunia dan sebanyak 371 lainnya mengalami luka-luka.

Melansir dalam data yang dirilis BNPB, Rabu 28 September 2016, secara rinci bencana alam dari Januari-September 2016, yakni; Januari 210 kejadian, Februari 373 kejadian, Maret 321 kejadian, April 182 kejadian, Mei 123 kejadian, Juni 90 kejadian, Juli 112 kejadian, Agustus 93 kejadian, dan September 148 kejadian.

"Bencana terus merangkak naik pada 2016. Waspada, ancaman banjir longsor terus mengintai Indonesia," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Riset data BNPB merinci bahwa bencana alam tertinggi yang menghantui Indonesia adalah banjir dengan 574 kejadian. Lalu, diikuti oleh puting beliung sebanyak 446 kejadian dan tanah longsor 382 kejadian.

Kemudian, kebakaran hutan dan lahan 168 kejadian, banjir dan tanah longsor 46 kejadian, gelombang pasang, atau abrasi 19 kejadian, gempa bumi 10 kejadian dan letusan gunung berapi tujuh kejadian. "Jumlah orang yang menderita dan mengungsi mencapai 2,2 juta orang," kata Sutopo.

Melihat curah hujan yang mulai tinggi belakangan ini, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Satya, meminta kepada masyarakat mewaspadai potensi bencana longsor dan banjir di penghujung tahun.

Curah hujan hingga 200 persen diprediksi akan terjadi di Pulau Jawa, Sulawesi bagian timur, Papua bagian tengah dan Kalimantan, serta Sumatera bagian selatan.

Meski musim hujan diperkirakan terjadi hingga November 2016, tetapi kemarau basah justru akan terjadi hingga Febuari 2017. Andi mengakui, sulit memprediksi peralihan musim di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Idealnya, Februari sudah memasuki musim kemarau, tetapi bukan tidak mungkin setelah cuaca panas terik, beberapa jam kemudian bisa turun hujan lebat.

"Masyarakat diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya dari ancaman banjir dan longsor terkait adanya peningkatan curah hujan," ujar Andi Eka beberapa waktu lalu.

Menurutnya, munculnya fenomena La Nina meskipun masih lemah pada akhir Agustus 2016, diprediksi bertahan hingga awal 2017. Bersamaan dengan La Nina terjadi fenomena Dipole Mode negatif sejak Mei 2016, yang diprediksi bertahan hingga November 2016, dan kondisi anomali Suhu Muka Laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia.

Kondisi yang demikian, akan menyebabkan tingginya curah hujan di Sumatera dan Jawa bagian Barat. "Memasuki musim hujan dan tentu saja proses transisi ini perlu diwaspadai pada potensi hujan dan longsor," ujar dia.

Data bencana Indonesia dari Januari-September 2016

Deteksi Dini

Kewaspadaan seiring dimulainya peralihan musim dari kemarau ke hujan, maka potensi dan risiko bencana berupa banjir dan tanah longsor pun meningkat. Sutopo mengatakan, BNPB telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Sebanyak 275 kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori rawan longsor.

Selain itu, BNPB mencatat sebanyak 63,7 juta jiwa tinggal di daerah rawan banjir. Sedangkan sebanyak 40,9 juta jiwa, tinggal di daerah rawan tanah longsor. "Dari data tadi, kita lakukan koordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan," terang Sutopo di Jakarta, Senin 26 September 2016.

Warga yang tinggal di wilayah rawan bencana longsor diimbau, agar selalu waspada dan selalu memantau lingkungan sekitar. Terutama, saat maupun pascahujan deras mengguyur wilayahnya. Mengingat, ancaman tambahan berupa tanah longsor dapat terjadi.

Sebagai antisipasinya, BNPB sejak dini telah membangun sistem pendeteksi bencana longsor dengan bekerjasama Universitas Gadjah Mada (UGM), membangun 72 unit sistem peringatan dini longsor selama tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2014 hingga 2016.

"Atas perintah Presiden Joko Widodo, pascalongsor di Banjarnegara, BNPB dan UGM memasang 20 unit sistem peringatan dini longsor. Kemudian dilanjutkan 35 unit pada tahun 2015 dan 17 unit pada tahun 2016," kata Sutopo.

Sebagian besar sistem peringatan dini longsor tersebut dipasang di Jawa yang memiliki risiko tinggi longsor seperti di Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat, Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Wonosobo, Garut, dan sebagainya.

"Alat juga dipasang di daerah lain di luar Jawa seperti di Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado, dan lainnya," katanya.

Sistem peringatan dini longsor tersebut meliputi tujuh sub sistem yang dibangun meliputi sosialisasi, penilaian risiko, pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa, pembuatan denah dan jalur evakuasi, penyusunan SOP, pemantauan dan gladi evakuasi, dan membangun komitemen Pemda dan masyarakat.

"Masalah utama dalam pembangunan sistem peringatan dini adalah kultural. Artinya, bagaimana masyarakat memahami ancaman di sekitarnya, kemudian mampu beradaptasi dan melakukan antisipasi terhadap ancaman yang ada," tutup Sutopo.

Informasi dari sistem peringatan dini dipercaya kemudian menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ini adalah tantangan yang sulit dalam membangun sistem peringatan dini bencana. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP