- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Dalam pembukaan rapat kerja nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan jika jajaran DJKN jangan sampai mengesampingkan perihal tata tertib pembukuan, tertib sertifikasi, dan valuasi dalam menjalankan kinerjanya.
Dia juga mengajak seluruh jajaran DJKN untuk membentuk pola pikir sebagai pengelola aset negara, guna mengoptimalisasikan aset tersebut bagi kepentingan perekonomian bangsa.
"Untuk menjadi pengelola aset negara, kita harus mulai dengan mindset baru, yakni mengoptimalisasikan. How to manage your assets," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 2 November 2016.
Menurut dia, aset akan menjadi suatu hal yang memberikan kegunaan bagi ekonomi Indonesia, apabila dikelola dengan pola pikir sebagai manajer aset. Untuk itu, dalam masa 10 tahun umur DJKN, sudah waktunya menggunakan pola pikir sebagai manajer aset negara yang memiliki tanggung jawab dan risiko begitu besar.
"Tentunya hal itu berbeda sekali dengan kultur birokrasi yang hanya menjaga ketertiban administrasi. Karena, manajemen aset adalah sesuatu yang penuh risiko, dan butuh kesamaan pengelolaan beberapa pihak kelembagaan negara lainnya," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menegaskan, sebagai manajer aset negara, seluruh jajaran DJKN harus memiliki integritas, baik dalam wilayah pribadi maupun institusi.
Kondisi ini, menurut dia, sangat penting, karena merupakan refleksi kemampuan dan kualitas sumber daya, untuk mewujudkan manfaat maksimal dari pengelolaan aset negara tersebut.
"Dan yang terpenting, integritas ini adalah prasyarat minimal yang harus dimiliki seseorang, sebagai seorang manajer aset yang profesional," tutur Ani.
