TUTUP
TUTUP
FOKUS

SBY dan Soal Isu Pendongkelan Jokowi

Dia seolah mengajari bagaimana seharusnya presiden hadapi isu makar.
SBY dan Soal Isu Pendongkelan Jokowi
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Juga menanggapi rencana unjuk rasa pada 4 November 201 (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

VIVA.co.id – Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, kembali tampil untuk menyikapi masalah sosial politik mutakhir yang terjadi di Indonesia. Namun, kali ini, SBY tidak menggelar konferensi pers seperti di dua kesempatan sebelumnya, yaitu pada saat menanggapi isu hilangnya dokumen pembunuhan aktivis HAM, Munir, dan masalah tuduhan sebagai dalang dalam aksi 4 November lalu.

SBY hanya mengirimkan pernyataan secara tertulis. Dalam tulisannya yang cukup panjang itu, ia berusaha menyikapi persoalan hukum Basuki Tjahaja Purnama dan eksesnya, lalu adanya skenario pendongkelan Presiden Jokowi. Tak lupa, SBY mencoba untuk memberikan solusi atas masalah-masalah itu.

Tokoh yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu memulai pernyataannya dengan mengungkap dua nasihat bijak. Pertama, in crucial thing unity, yang berarti perlunya persatuan dalam menghadapi situasi yang penting, apalagi genting. Kemudian, there will always be a solution to any problem atau setiap persoalan selalu ada solusinya. Ada jalan keluarnya.

Ujian Sejarah

SBY melihat bangsa Indonesia kini kembali menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga terjadi di seluruh tanah air.

Kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana, baik secara hukum maupun non hukum. Tapi kini berubah menjadi rumit.

Akibatnya muncul suatu gerakan massa yang begitu besar dan menuntut keadilan. Langkah pemerintah dengan menggulirkan isu kebhinnekaan, NKRI, memunculkan permasalahan baru. Bahkan, tuduhan adanya aksi makar membuat suasana malah semakin tegang.

Tapi, SBY tak sepakat jika Indonesia dikatakan menuju ke arah krisis. Asalkan, permasalahan yang ada diselesaikan secara cepat, tepat, dan tuntas.

"Dalam situasi seperti ini, secara moral saya wajib menjadi bagian dari solusi. Akan menjadi baik jika saya ikut menyampaikan pandangan dan saran kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi, agar beliau bisa segera mengatasi masalah yang ada saat ini," kata SBY, Senin, 28 November 2016.

Menurut SBY, memburuknya situasi sosial dan politik sekarang ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah. Hanya saja, dia menilai penanganan masalah utamanya di waktu lalu kurang terbuka, kurang pasti, dan kurang konklusif.

Dia mengingatkan, kasus Ahok berkaitan dengan isu agama yang sangat sensitif, yaitu berkenaan dengan kitab suci. Ketika akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Ahok itu akan diselesaikan secara hukum, SBY menganggap ucapan kedua pemimpin puncak itu terlambat meskipun tepat dan benar.

"Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah ada trust deficit," katanya.

Karenanya, saat ini prioritas utama adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintah bisa terbangun kembali.

Bukan SARA

Bagi SBY, mengalirkan isu Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan, dan NKRI, dengan segala dramatisasinya adalah kontra produktif. Isu Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas.

Dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk, SBY menekankan agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horizontal. Sebab, sejarah mencatat, diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara.

SBY pun meminta upaya membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis harus segera dihentikan. Alasannya, dalam melakukan aksi-aksi protesnya, para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karena itu, tak boleh dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu.

"Mencegah terjadinya konflik horizontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas," kata SBY.

SBY juga melihat ada pihak yang berusaha membawa kasus Ahok ini ke dunia internasional dengan tema pelanggaran HAM. Dia khawatir, tindakan itu justru membuat situasi di dalam negeri makin bergejolak.

Menurutnya, proses hukum terhadap Ahok bukanlah isu pelanggaran HAM. Cara terbaik adalah dengan menyerahkan kepada penegak hukum di negeri sendiri.

"Biarlah para penegak hukum bekerja secara profesional, adil dan obyektif. Jangan ada pihak yang mengintervensi dan menekan-nekan. Biarlah hukum bicara, apakah Pak Ahok terbukti bersalah atau tidak. Begitu pemahaman saya terhadap rule of law."

Pendongkelan Jokowi

Dalam perkembangannya, baik di Jakarta maupun di daerah, SBY melihat gerakan massa malah mengarah ke Presiden Jokowi. Dia mengikuti berbagai spekulasi yang menurutnya menyeramkan.

"Apa itu? Muncul sejumlah skenario tentang penjatuhan Presiden Jokowi," katanya.

Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang rencana makar segera menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Di samping ada pihak di luar kekuasaan yang berniat lakukan makar, menurut rumor yang beredar dan SBY dengar, juga ada agenda lain dari kalangan kekuasaan sendiri.

"Skenario yang kedua ini konon digambarkan sebagai akibat dari adanya power struggle di antara mereka," katanya.

Namun, secara terus terang, SBY mengaku kurang percaya. Dia mengemukakan sejumlah alasan.

Pertama, saat ini tak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan Jokowi. Kedua, dia mempertanyakan apakah sebegitu nekat gerakan rakyat yang tidak puas itu sehingga harus menjatuhkan Presiden dengan cara makar.

Demikian juga, jika ada pihak di lingkar kekuasaan yang sangat berambisi dan tidak sabar lagi untuk mendapatkan kekuasaan, SBY bertanya apakah mereka itu kini gelap mata, sehingga hendak menjatuhkan Presiden, pemimpin yang mengangkat mereka menjadi pembantu-pembantunya.

"Berbicara tentang makar, saya tetap konsisten bahwa saya tak akan pernah setuju dengan upaya menurunkan Presiden di tengah jalan," kata SBY.

Dia berpendapat, akan menjadi preseden yang buruk jika seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh sekelompok orang yang amat berambisi dan haus kekuasaan melalui konspirasi politik. Merujuk pada konstitusi, SBY mengatakan bahwa seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar pasal pemakzulan (impeachment article).

Meskipun, dia mengakui ada pula pengalaman di banyak negara seorang penguasa jatuh oleh sebuah revolusi sosial atau people's power. Contoh yang paling baru adalah kejatuhan sejumlah penguasa di Afrika Utara (Arab Spring).

"Tetapi, ingat sebenarnya people's power dan revolusi sosial itu tak bisa dibuat begitu saja. Seolah-seolah seorang elit politik bisa menciptakan revolusi dengan mudahnya," katanya.

Pengalaman SBY

SBY juga mengingat saat menjadi Presiden, ada pihak-pihak yang menggulirkan "Gerakan Cabut Mandat SBY". Menurutnya, hakikat dari gerakan itu juga sebuah kehendak untuk melakukan makar.

"Saya tenang dan tidak panik," kata SBY.

SBY tahu bahwa gerakan cabut mandat itu hanyalah keinginan sejumlah elite, bukan rakyat. Oleh karena itu, dia tetap bekerja, dan terus bekerja.

"Saya tak berselingkuh dengan merusak nilai-nilai demokrasi dan rule of law, dan kemudian bertindak represif," ujarnya.

SBY juga mengaku tahu tokoh-tokoh politik mana yang turun ke lapangan untuk mencabut mandatnya. Tapi tak ada niatnya untuk memidanakan mereka. "Gerakan yang namanya seram itu, "cabut mandat dan turunkan SBY" akhirnya cepat berlalu," tuturnya.

Dari sana, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan era Megawati Soekarnoputri itu mengambil sebuah pesan moral.

"Bagi yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tempuhlah jalan yang benar dan halal. Ikuti etika dan aturan main demokrasi. Toh pada saatnya akan ada pemilihan Presiden. Sabar.  Jangan nggege mongso."

Solusi

SBY menilai persoalan sosial politik yang terjadi saat ini sudah menyentuh hubungan antara rakyat dengan penguasa atau bersifat vertikal. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa bagaimanapun permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan baik.

"Penyelesaian yang dilakukan mestilah damai, adil dan demokratis. Cegah jangan sampai ada kekerasan yang meluas. Cegah jangan sampai ada martir yang sengaja dijadikan pemicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan yang lebih besar," kata SBY dalam keterangan yang diterima VIVA.co.id, Senin, 28 November 2016.

Menurutnya, pemimpin dan pemerintah harus lebih mengutamakan soft power, bukannya hard power. Atau paling tidak paduan yang tepat dari keduanya, yang sering disebut dengan smart power.

"Persuasi harus lebih diutamakan dan dikedepankan, bukannya represi. Penindakan dari aparat keamanan haruslah menjadi pilihan terakhir, jika harus melindungi keamanan dan keselamatan banyak pihak, utamanya rakyat sendiri," ujar dia.

SBY menuturkan bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ada aturannya. Dia meminta pemerintah memahami konstitusi dan Undang-Undang Pertahanan serta Undang-Undang TNI.

"Jika harus menetapkan keadaan bahaya, penuhi syarat-syaratnya. Pelajari Peraturan Pemerintah yang mengatur keadaan bahaya dan tindakan seperti apa yang dibenarkan jika negara berada dalam keadaan darurat. Cegah, jangan sampai Presiden dan para pembantunya dinilai melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Dalam keadaan "krisis", lanjut SBY, Presiden harus benar-benar pegang kendali. Jangan mendelegasikan kewenangannya.

"Tutup rapat-rapat ruang dan peluang bagi siapapun yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan," katanya.

Namun, SBY mengingatkan, dalam era demokrasi seperti sekarang ini, Presiden tidak boleh menempatkan diri sebagai "penguasa absolut". Dia meminta Jokowi membangun hubungan yang baik dan sehat dengan parlemen serta lembaga-lembaga negara yang lain.

"Jangan hadapkan Presiden dengan rakyat. Jangan sampai Presiden berbuat salah. Ada motto yang berbunyi the president can do no wrong. Artinya, Presiden pantang berbuat salah atau tidak boleh salah. Para pembantu Presiden harus mengawal dan menyelamatkan Presidennya. Sekali lagi, semoga krisis ini tak terjadi. Saya yakin krisis yang banyak dicemaskan banyak orang itu tetap preventable," urai SBY.

SBY berpendapat, sekarang ini Presiden Jokowi dengan para pembantunya haruslah memusatkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana mereka membangun dan mendapatkan solusi terbaik itu dengan berbagai pihak.

"Langkah-langkah Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan para pemimpin agama, pemimpin sosial dan pemimpin politik perlu dilanjutkan. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas," katanya.

Namun, dia memberikan kritik. Yang diajak untuk berpikir bersama oleh Jokowi juga jangan hanya pihak-pihak yang nyata-nyata ada di "belakang"-nya, tetapi seharusnya juga mencakup mereka yang dinilai berseberangan.

"Rangkullah rakyat, pemegang kedaulatan yang sejati, dengan penuh kasih sayang. Teduhkan hati mereka, jangan justru dibikin takut dan panas," ujarnya.

Dia juga meminta Jokowi mengimbau mereka untuk tak perlu selalu menurunkan kekuatan massa jika hendak mencari keadilan. Tapi dengan jaminan pemerintah benar-benar menyelesaikan masalah yang ada secara serius.

"Cegah dan batasi para pembantu Presiden untuk membikin panggung politiknya sendiri-sendiri. Jadi lebih rumit nantinya. Ingat, in crucial thing unity."

Atas pernyataan SBY khususnya soal ketidakpercayaannya atas isu penjatuhan Jokowi, anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai secara positif. Namun, menurutnya, pernyataan tersebut akan menjadi afdal atau komplit jika dimanifestasikan menjadi sikap politik dan terlembaga.

Masinton mengingatkan, dalam masa periode kepemimpinan SBY sebagai presiden, dia juga pernah mengalami dinamika gerakan protes "Cabut mandat SBY". Namun dinamika pada saat itu menurutnya relatif teratasi.

"Karena para tokoh bangsa seperti Gus Dur, Taufik Kiemas, dan lain-lain memerankan sikap kenegarawanannya mendukung dan membantu pemerintahan Pak SBY sepenuh hati, dengan membangun komunikasi formal maupun informal ke berbagai elemen bangsa," ujar Masinton.

Keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk juga disebut harus dikedepankan para tokoh, termasuk untuk menjaga keutuhan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saat ini bangsa kita kehilangan sosok figur negarawan seperti Gus Dur dan Taufik Kiemas yang selalu bersikap tulus dan demokratis dengan mengedepankan keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk," kata Masinton.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta semua pihak menyikapi pernyataan SBY itu secara positif. Sebab, SBY dan Partai Demokrat berkomitmen mendukung pemerintahan ini sampai 2019.

Menurut Syarief, hubungan antara SBY dan Jokowi harus dijaga karena sejauh ini sangat baik. Ia juga meminta permintaan SBY agar Jokowi menggunakan cara persuasif dalam memimpin negara dinilai sebagai masukan yang baik.

Sementara itu, pemerintah khususnya Presiden Jokowi sejauh ini belum memberikan tanggapan atas pernyataan SBY tersebut. Pada acara di Jawa Timur, Senin, 28 November 2016, Jokowi malah menyindir program gerakan menanam 1 miliar pohon yang pernah digagas SBY.

 

(ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP