- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Gerakan massa, yang dikenal dengan sebutan Aksi 212, akan digelar kembali di Jakarta. Bernama sama dengan aksi sebelumnya pada 2 Desember 2016 namun aksi ini berlangsung pada 21 Februari 2017. Aksi juga tak dilakukan di Monas, melainkan di Kompleks Gedung DPR/MPR.
Adalah Forum Umat Islam (FUI) yang menyelenggarakan aksi itu. Ustaz Bernard Abdul Jabbar akan bertindak sebagai koordinator lapangan. Sekitar 10 ribu orang dari berbagai daerah diperkirakan akan turun dalam aksi itu.
Sejumlah tuntutan bakal mereka suarakan. Di antaranya menuntut penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Massa ingin DPR/MPR untuk segera melayangkan surat kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri agar memberhentikan sementara Ahok yang telah menjadi terdakwa perkara dugaan penistaan agama.
"Ahok yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku jadi harus diberhentikan sementara sebagai gubernur DKI," ujar Bernard, di Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.
Tak hanya itu. Aksi tersebut juga mengusung tuntutan agar kriminalisasi terhadap ulama dan habib dihentikan. Mereka pun ingin para wakil rakyat untuk segera melakukan berbagai upaya terkait tuntutannya.
Meski aksi digelar di gedung DPR/MPR namun Bernard membantah jika aksi akan menduduki gedung parlemen itu. Sebab, DPR/MPR merupakan rumah rakyat yang tidak seharusnya dikuasai atau dirusak.
Kabar tentang aksi itu untuk revolusi dan perang pun dibantah Bernard. Isu tersebut akhir-akhir ini telah menjadi viral di media sosial. FUI mengklaim tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bergulir di media sosial.
"Viral-viral di media sosial yang mengatakan dan tersebar luas bahwa atau revolusi siap-siap perang, siap-siap duduki DPR/MPR, kemudian robohkan daripada pagar-pagar DPR itu tidak benar," ujarnya.
Penyelenggara juga menolak untuk bertanggung jawab jika ada orang-orang yang membuat kekacauan. Mereka menyerahkan hal itu kepada pihak keamanan untuk menindak pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Markas Besar Kepolisian RI mencium ada aroma provokasi dalam aksi itu. Polisi telah memperoleh data-data adanya pihak yang diduga akan melakukan provokasi untuk menciptakan kondisi anarki. Dugaan itu berdasarkan pengamatan internal dari intelijen Polri.
"Itu informasi intelijen. Jadi silakan kalau diterima legislatif, siapkan perwakilan yang baik jika diminta untuk hadir, lembaga legislatif itu punya kita (rakyat)," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar.
Kepolisian telah ambil ancang-ancang untuk pengamanan aksi. Namun polisi belum merinci jumlah pasukan yang akan dikerahkan untuk itu. Hal yang pasti, pengamanan akan dibantu personel TNI.
Aparat juga telah menyiapkan pengaturan lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR. Namun, untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. "Nanti dari Dirlantas melihat lingkungan sekitar Senayan dan DPR, kira-kira apakah perlu ada pengalihan arus atau tidak, tapi sifatnya situasional," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono.
Dalam aksi, massa diminta menaati segala aturan, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Kepolisian meminta mereka sudah harus bubar pada pukul 18.00 WIB. Massa juga diminta tidak merusak fasilitas umum.
Ketua DPR Setya Novanto berharap hal senada. Dia ingin aksi berjalan dengan tertib dan mematuhi aturan, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Mereka juga diminta memberi contoh yang baik untuk publik. "Kami minta intinya kepada seluruh pendemo suasana tenang, aman. Kepentingan yang terbaik untuk masyarakat, tidak ada gangguan-gangguan," ujarnya.
Tanpa Rizieq
Pada Aksi 212 yang digelar 2 Desember 2016, organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) tampil aktif dalam aksi itu. Bahkan, Imam Besar FPI FPI Rizieq Shihab memegang kendali aksi tersebut.
Namun dalam Aksi 212 jilid II kali ini, Rizieq tak akan turun. Begitu juga Juru Bicara FPI Munarman tak bergabung dalam aksi. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir juga tak akan terjun dalam aksi 21 Februari 2017 itu.
Kuasa Hukum GNPF MUI Kapitra Ampera menampik kasus yang menimpa Rizieq dan Munarman menjadi dasar FPI dan GNPF tak ikut aksi damai tersebut. Menurut Kapitra, keduanya memang ingin cooling down. "Massa secara tidak disadari termobilisasi sendiri, dan ini kan kalau massanya besar menimbulkan interpretasi yang lain. Kami ingin menjaga situasi yang sudah kondusif dan damai ini," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Rizieq diperiksa oleh Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penodaan Pancasila. Sementara Munarman harus berurusan dengan Polda Bali karena diduga melakukan penodaan agama. Adapun Bachtiar diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
Meski tak hadir, ketiganya disebut mendukung penuh aksi itu. "Saya tidak dapat memastikan mereka hadir atau enggak, yang jelas mereka mendukung acara ini," kata Koordinator Lapangan Aksi 212 Jilid II Ustaz Bernard Abdul Jabbar.
Bukan hanya itu. Ormas Pemuda Muhammadiyah pun tak akan turun ke jalan. Mereka memahami aksi beberapa elemen tersebut. Namun aksi diharapkan tidak diwarnai anarkistis.
"Yang jelas Pemuda Muhammadiyah itu secara resmi tidak ikut aksi itu. Kami tidak bersama aksi itu," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (ren)
