Menikmati BBM Satu Harga

Air Tractor, pesawat angkut BBM
Sumber :
  • Pertamina

VIVA.co.id – PT Pertamina terus merealisasikan target pemerintah untuk menyamaratakan harga bahan bakar minyak dari Sabang sampai Merauke. Upaya itu merupakan salah satu ambisi Presiden Joko Widodo pada masa jabatannya hingga 2019. 

Pertamina Resmikan 9 Titik Penyalur BBM 1 Harga di Papua dan Maluku

Upaya Pertamina itu dimandatkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.36 Tahun 2016  tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Aturan itu mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2017.

Kemudian, petunjuk pelaksanaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Nomor 09.K/10/DJM.O/2017. Dalam aturan itu ditetapkan sebanyak 148 kabupaten sebagai lokasi pendistribusian BBM satu harga secara bertahap dari 2017-2020.

Menteri ESDM Resmikan 17 Titik BBM Satu Harga, Ini Lokasinya

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan, hasil pemetaan Pertamina, hingga 2 Maret 2017 sudah ada 53 lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan BBM satu harga tahun ini, yang sembilan di antaranya sudah beroperasi.

Menurut dia, proses pemetaan hingga terealisasinya kebijakan itu di suatu wilayah memerlukan waktu. Sebab, setelah lokasi ditetapkan, Pertamina melakukan survei mengenai transportasi BBM. Lalu, perseroan akan proaktif menggandeng investor lokal. 

Menteri ESDM Target Wujudkan 584 Titik BBM Satu Harga Sampai 2024

"Serta pembangunan infrastruktur hingga akhirnya agen premium, minyak, dan solar (APMS) beroperasi," ujar Wianda. 

Dia mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan SPBU mini berkapasitas masing-masing lima kiloliter per hari di 22 lokasi 14 provinsi. Selanjutnya, pada 2018, akan dibangun lembaga penyalur daerah terpencil di 45 lokasi yang akan terus ditingkatkan hingga target terpenuhi pada 2020.

Selanjutnya, Realisasi di lapangan

Realisasi di lapangan

Pertamina menjabarkan, ke sembilan wilayah terpencil yang telah menikmati harga BBM sama dengan di perkotaan adalah Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utara), Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), dan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara (Jawa Tengah).

Selain itu, Pulau Raas, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Tanjung Pengamus, Kabupaten Sumbawa, (Nusa Tenggara Barat), dan Waingapu, Kabupaten Suba Timur (Nusa Tenggara Timur). Selanjutnya, Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan (Papua Barat), dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu (Kalimantan Timur).

Tidak hanya daerah terpencil di sembilan provinsi tersebut, ada beberapa wilayah lainnya yang sudah merasakan BBM satu harga. Salah satunya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. 

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, mengatakan, kebijakan BBM satu harga sudah terasa di wilayahnya. Kebijakan tersebut dirasakannya tak beberapa lama setelah Jokowi mulai mencanangkan kebijakan ini.

Dia mengatakan, di Ibu Kota Kabupaten Mimika yaitu Timika, harga BBM memang sudah sama di kota-kota besar di Indonesia. Tapi, saat ini kota-kota lainnya di kabupatennya sudah merasakan harga yang sama. 

Bahkan, menurut dia, ada 15 kabupaten lainnya di Papua sudah menerapkan BBM satu harga. Meskipun, kebijakan itu diterapkan memang dengan upaya yang tidak mudah dari sisi pendistribusiannya. 

"Kemarin diresmikan presiden itu 15 kabupaten yang di gunung, lewat pesawat (distribusinya). Jadi pesawatnya parkir, kami ada tempat di Timika dan tiap hari itu angkat, terbang-terbang," ujar Eltinus saat berbincang dengan VIVA.co.id, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 7 Maret 2017. 

Dia meyakini, dari sisi keekonomian akan berdampak baik bagi daerah-daerah tersebut. Distribusi barang bisa lebih murah. "Harganya sudah sama dengan Jakarta, di kabupaten lainnya juga sama," tutur dia. 

Selanjutnya, Dampak ke dunia usaha

Dampak ke dunia usaha

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, mengatakan, kebijakan itu hingga saat ini belum terasa pengaruhnya. Biaya distribusi bahan pangan di sejumlah daerah di luar Jawa masih belum bisa ditekan.

"Bahkan, kami baru tahu ada program itu dan sudah diterapkan sejak 1 Januari ini. Karena kami sama sekali tidak merasakan efeknya. Enggak ada. Asumsinya, mestinya biaya lebih murah tapi sama saja," ujarnya kepada VIVA.co.id pada Selasa, 7 Maret 2017.

Dia menjelaskan, biaya distribusi diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dari harga barang per kilogram (kg). Kalau angka itu bisa ditekan, harga yang dijual ke konsumen baru bisa lebih murah. 

"Biaya distribusi tidak sama satu sama lain. Tergantung dari jenis komoditasnya dan jarak distribusinya, tapi bisa dibilang rata-rata biayanya 20 persen, dihitung dari harga barang per kilogramnya," ungkapnya. 

Meski demikian, dia menjelaskan, untuk menekan harga barang, tidak cukup dengan menerapkan BBM satu harga. Ada beberapa faktor lainnya yang harus diperhatikan pemerintah.

"Dalam distribusinya, bahan pangan ini bisa menyusut. Kalau didistribusikan 10 ton, belum tentu ke tempat tujuan luar Jawa 10 ton, karena ada pembusukan bahan pangan dalam perjalanan," tuturnya. 

Untuk itu, ia mengatakan, diperlukan pemerataan fasilitas pendukung distribusi, seperti cold storage. Selain infrastruktur distribusi yang memadai di setiap daerah. 

Terlepas dari hal tersebut, dia meragukan pemerintah dapat mengawasi dengan konsisten penerapan program BBM satu harga di setiap daerah. Kondisi yang pada akhirnya dapat memberikan efek domino ke biaya distribusi dan harga pangan. 

Meski demikian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyatakan, Kadin mendukung penuh program BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Penerapan program tersebut diyakini akan mendorong pembangunan di kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal. 

“Kami sangat mengapresiasi program BBM satu harga untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat Indonesia dan timur," katanya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya