TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menuntut Si Perusak Surga Raja Ampat

Pemilik kapal siap ganti rugi, tapi bagaimana unsur pidananya?
Menuntut Si Perusak Surga Raja Ampat
Kepulauan Raja Ampat Papua Barat (crossingindonesia.com)

Yang jelas, bila merujuk ke Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perusakan sumber daya alam seperti terumbu karang, gambut atau pun hutan dipastikan tindakan kriminal yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara.

Atas itu, meski kemudian MV Caledonian Sky membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya, ia tetap tak bisa lepas dari jeratan pidana yang diatur sesuai UU di Indonesia.

"(Jadi) Kendati perusahaan asuransi bersedia membayar kerusakan lingkungannya, namun hal itu tidak dapat menghilangkan aspek pidananya," ujar Jekson Simanjuntak, ketua Eco Diver Journalists, dalam siaran persnya.

Lalu, mungkinkah proses hukum terhadap perusak kawasan Raja Ampat ini bisa ditegakkan? Sejauh ini, keinginan itu memang belum bisa dibuktikan sebab masih dalam proses dan baru komitmen.

Yang pasti, kapal MV Caledonian Sky yang berada di bawah naungan perusahaan Noble Caledonia di Inggris ini, mengaku siap mengganti rugi kerusakan terumbu karang.

"Kami bekerja sama dengan ahli lokal yang memahami bagaimana memperbaiki terumbu karang. Kami juga menghargai persahabatan kami di seluruh dunia dengan orang lokal. Dan kami memohon maaf ada dampak (Kapal Caledonia) kepada komunitas lokal," tulis Caledonia dilansir dalam exprees.co.uk.

Hanya memang, jika berkaca pada insiden Minyak Montara yang meledak dan tumpah di Laut Timor, milik sebuah perusahaan Australia pada 2009, faktanya hingga kini penyelesaiannya masih belum tuntas.

Hampir delapan tahun, desakan ganti rugi atas tumpahan 500 ribu liter minyak per hari dan menyebar sejauh puluhan kilometer hingga pesisir pantai Pulau Rote itu belum juga dibayarkan.

Pencemaran minyak di laut

FOTO: Ilustrasi/Tumpahan minyak di laut/globalspillcontrol.wordpress.com

Padahal, saat itu, estimasi kerugian Indonesia senilai Rp22 triliun bahkan telah diserahkan ke Australia untuk ditindaklanjuti pada tahun 2010. Namun demikian, hingga kini di era Presiden Joko Widodo, Montara belum juga selesai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bahkan cuma bisa memastikan bahwa masih ada iktikad baik Australia untuk mengganti rugi.

"Dia akan membantu melakukan sesuatu bagi orang di daerah tercemar di bagian timur Indonesia terutama Montara," kata Luhut yang baru usai berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Julie Bishop pada Senin, 6 Maret 2017. (art)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP