TUTUP
TUTUP
FOKUS

Kemenangan Nelayan atas Reklamasi Teluk Jakarta

Gugatan nelayan di izin proyek reklamasi Teluk Jakarta berbuah manis.
Kemenangan Nelayan atas Reklamasi Teluk Jakarta
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Komentar Ahok

Suara berbeda diungkapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa  Ahok ini mengatakan, gugatan yang dilayangkan oleh nelayan dan sejumlah organisasi pemerhati lingkungan, tak bisa langsung membatalkan rencana pemerintah membangun 17 pulau buatan itu. 

Proyek reklamasi telah digagas oleh pemerintah pusat sejak 1995. Proyek itu  tertuang dalam  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Aturan itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pemerintah daerah  lantas melaksanakan aturan itu dengan memungut kontribusi tambahan karena telah berdiri di wilayah DKI Jakarta. "Kalau itu tidak jadi ya memang bukan ide saya, bukan program saya, saya enggak pernah berpikir. Saya berpikir, kalau ada, saya manfaatkan untuk membangun DKI," ujar Ahok.

Hal senada dikemukakan Aldrien S Patty, kuasa hukum PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladri Kartika Ekapaksi selaku tergugat intervensi. Dia mengungkapkan, reklamasi telah ada dari tahun 1997. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI punya kewenangan untuk menerbitkan izin reklamasi. “Kan Ahok hanya melanjutkan,” ujarnya.

Sementara Kuasa Hukum PT Pembangunan Jaya Ancol, Akbar Surya, mengemukakan, pihaknya sudah melakukan kajian lingkungan hidup sesuai prosedur. Dari pertimbangan hakim pun ada dokumen amdal. “Berarti prosedur sudah kami lalui dan itu sudah disahkan Pemerintah Provinsi DKI,” ujarnya.

Meski demikian, Akbar tetap menghormati keputusan pengadilan. Kliennya yang juga selaku  pihak  tergugat intervensi belum menentukan apakah akan menempuh jalur banding atau tidak. “Kami koordinasi dulu, kami lihat nanti (banding atau tidak),” katanya.

Aldrien juga belum menentukan langkah hukum berikutnya, apakah akan banding atau tidak.  “Kami pelajari dulu salinan putusannya,” ujarnya.

Adapun Ahok enggan berkomentar banyak soal upaya hukum selanjutnya. Hal itu lantaran statusnya saat ini tengah cuti untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia digantikan Pelaksana Tugas Gubernur, Sumarsono.

"Ya kamu tanya Plt, biasanya pasti banding," kata Ahok, Jumat, 17 Maret 2017.

Selanjutnya... Perjalanan Gugatan

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP