TUTUP
TUTUP
FOKUS

Kemenangan Nelayan atas Reklamasi Teluk Jakarta

Gugatan nelayan di izin proyek reklamasi Teluk Jakarta berbuah manis.
Kemenangan Nelayan atas Reklamasi Teluk Jakarta
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Perjalanan Gugatan

Gugatan terkait izin reklamasi bukan baru kali ini terjadi. Pada 15 September 2015 misalnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengajukan gugatan atas SK Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

PTUN Jakarta memutuskan SK tersebut tidak sah, pada Selasa, 31 Mei 2016. Dalam salah satu putusannya, hakim memerintahkan penundaan pelaksanaan SK Gubernur itu sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

Selanjutnya pada awal 2016,  gugatan soal izin reklamasi kembali dilayangkan. Adalah Walhi dan KNTI yang mengajukan gugatan. Mereka menggugat tiga SK gubernur DKI tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, K dan I.

Tiga SK tersebut, yaitu SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Izin Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi tanggal 22 Oktober 2015; SK Gubernur DKI Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tanggal 17 November 2015; SK Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015.

Gugatan itu lantas masuk ke meja hijau. Sejak persidangan yang berlangsung mulai Januari 2016, pihak penggugat telah mengajukan sekitar 109 bukti, lima orang ahli, dan enam orang saksi dari para nelayan.

Selama persidangan, pihak penggugat mengajukan bukti-bukti untuk membenarkan bahwa reklamasi akan merugikan banyak pihak. Selain itu, dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap ekosistem Teluk Jakarta.

Sejumlah poin dari bukti-bukti itu di antaranya,  dasar terbit objek sengketa itu dinilai tidak sesuai dengan hukum lingkungan hidup dan tanpa melalui proses partisipasi publik dari masyarakat pesisir serta nelayan. "Reklamasi bukan untuk kepentingan publik, reklamasi hanya untuk kepentingan pengembang properti komersial kelompok ekonomi atas," kata kuasa hukum para penggugat Tigor Hutapea.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pihak penggugat yakin majelis hakim akan mengabulkan gugatan mereka. Meski yakin, mereka tetap menyusun strategi  untuk memenangkan gugatan.

“Strateginya yang pasti kami semua selalu solid melakukan koordinasi lintas komunitas, lintas kementerian sampai ke staf kepresidenan, diskusikan dengan semua tokoh-tokoh yang ada,” ujar Direktur Walhi Jakarta, Puput Tri Dharma Putra.  

Kini, perjalanan sidang selama lebih dari setahun itu telah berakhir. Mereka telah memenangkan gugatan itu. Namun, langkah hukum lanjutan terhadap putusan di tingkat PTUN itu masih bisa dilakukan pihak tergugat.

Jika para tergugat melakukan upaya banding, Walhi siap untuk menghadapinya. “Kami sudah berkomitmen untuk terus melakukan perlawanan,” kata Puput. (one)


 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP