TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menanti Kartu Indonesia Satu

Kartu multifungsi sebagai KTP, SIM, BPJS, NPWP hingga ATM.
Menanti Kartu Indonesia Satu
Kartu NPWP  (Rochimawati / VIVA.co.id )

VIVA.co.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, akan meluncurkan Kartu Indonesia Satu atau yang disingkat Kartin1 pada Jumat ini, 31 Maret 2017. Kartu multifungsi ini merupakan ambisi pemerintah untuk mewujudkan rencana penerapan identitas tunggal atau single identity number yang selama ini hanya menjadi wacana semata.

Berdasarkan rancangan, kartu ini merupakan kartu pajak multifungsi yang dikeluarkan sebagai kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terhubung dengan sejumlah layanan lainnya. Kartin1 akan menjadi kartu identitas baru bagi masyarakat yang menghubungkan fungsi NPWP, kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, surat izin mengemudi, kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), surat tanda nomor Kendaraan, passpor, hingga kartu debit e-money.  

"Nanti kalian lihat hari Jumat. Kita sekalian lauching dan prototipenya," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugeastiadi, di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Otoritas pajak telah mengundang instansi lainnya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, imigrasi, sampai dengan penerbit kartu transaksi keuangan seperti e-money, e-toll, sampai dengan kartu kredit untuk mewujudkan Kartin1. Namun sampai saat ini, hanya identitas KTP yang akan terintegrasi dengan kartu NPWP smart card (kartu pintar) ini.

Ke depan otoritas pajak ingin Kartin1 nantinya akan dapat digunakan untuk pembayaran klaim BPJS, membayar transaksi finansial di merchant, alat pembayaran transportasi, penyimpanan data BPJS Kesehatan. Termasuk, pemanfaatan terkait keimigrasian, hingga penyaluran subsidi kepada masyarakat.

Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Kartu multifungsi tersebut juga bisa dijadikan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax clearance bagi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Iwan Djunard, mengungkapkan, prototipe aplikasi dari Kartu Indonesia Satu baru akan rampung bulan ini.

"Kegunaan itu agar masyarakat punya identitas di satu kartu, daripada bawa tujuh kartu kan mendingan bawa satu kartu. Nanti bisa memuat beragam identitas dengan keamanan yang tinggi," kata Iwan di Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.

Iwan mengatakan, uji coba perdana (pilot project) Kartin1 rencananya baru akan dilaksanakan pada Juni 2017 mendatang. DJP bersama para pemangku kepentingan terkait, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sarana dan pra sarana kartu tersebut.

Ia menjelaskan, ada beberapa tujuan yang dijadikan landasan utama otoritas pajak dari penerbitan kartu multifungsi tersebut. Misalnya, seperti memudahkan masyarakat mengakses layanan publik, serta membangun data e-government yang terintegrasi.

“Dengan kartu multifungsi, masyarakat tidak lagi perlu kartu terlalu banyak. Selain itu, lambat laun pun ini akan merealisasikan identitas tunggal, karena nanti NIK (nomor induk kependudukan) ada di situ semua,” katanya.

Salah satu yang paling krusial, yakni dengan adanya kartu tersebut, pemerintah akan dapat lebih mudah menyalurkan subsidi atau insentif langsung kepada individu. Sehingga, penyaluran subsidi akan jauh lebih efisien.

“Caranya, dalam kartu tersebut ditandai apakah itu layak disubsidi atau tidak,” ujarnya.

Meski demikian Iwan menyatakan untuk mewujudkan Kartu Indonesia Satu sebagai identitas tunggal belum akan dapat terealisasi dalam waktu dekat, karena membutuhkan dana yang sangat mahal. Kartin1 saat ini hanya sebagai penampung data elektronik wajib pajak, dan tidak dipergunakan untuk memantau setiap transaksi yang dilakukan pemilik kartu.  

"Kalau kita kan enggak punya identitas tunggal kalau dipaksakan terlalu mahal," ujarnya. 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP