- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA.co.id – Dua hari pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, satu masalah dan lainnya mulai mengemuka. Sedari persoalan infrastruktur hingga faktor-faktor yang tampaknya kurang dipersiapkan pemerintah, pula oleh lembaga pendidikan. Sistem baru yang diberlakukan bertahap ini butuh evaluasi. Persiapan tes yang ideal untuk menguji para siswa yang notabene generasi penerus bangsa, jelas bukan hal remeh.
Secara serentak ujian nasional berbasis komputer atau UNBK berlangsung per 3 April 2017. UNBK akan diawali dengan pelaksanaan ujian untuk Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 6 April mendatang. Setelah itu akan disusul dengan SMA dan sekolah jenjang lainnya.
Pada tahun ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ujian nasional akan diikuti hingga 1.327.246 siswa. Dari jumlah tersebut, 88,6 persen atau 1.176.391 siswa mengikuti ujian dengan menggunakan gawai komputer. Sisanya masih menggunakan gaya konvensional, dengan kertas dan pensil sebagaimana ujian yang dilakukan sejak dahulu.
Kementerian juga sempat melansir ada 6 provinsi yang sudah 100 persen melakukan UNBK untuk jenjang SMK yaitu Provinsi Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
“Total satuan pendidikan yang menyelenggarakan UNBK SMK adalah 9.829 sekolah,” kata Irjen Kemendikbus Daryanto di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin 3 Maret 2017.
Namun angka 100 persen di enam provinsi itu ternyata tak menggambarkan pelaksanaan mulus dan tanpa hambatan. Buktinya, dari pantauan di lapangan, masih terdapat sejumlah minus di daerah-daerah yang disebut siap menyelenggarakan UN secara berbasis komputer.
Sebut saja di Jakarta Timur pada Selasa, 4 Maret 2017, ternyata beberapa sekolah masih memiliki perangkat komputer dengan jumlah yang sangat terbatas. Imbasnya tak lain, langsung dialami para siswa yang akan menempuh ujian. Di Jakarta Timur dipantau bahwa SMK melaksanakan ujian terpaksa dengan beberapa sesi setiap harinya.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur M Anwar sengaja mengunjungi beberapa SMK di wilayahnya untuk memantau pelaksanaan UNBK antara lain di SMKN 40 Jakarta dan SMK Pangudi Luhur di Kawasan Matraman. M Anwar setelah memantau UNBK mengakui bahwa masih ada keterbatasan fasilitas mesin pintar alias komputer pada hari kedua UNBK.
Sementara Sulawesi Selatan juga termasuk salah satu dari enam provinsi yang menyelenggarakan UNBK SMK 100 persen. Namun ternyata di daerah ini juga masih terpantau adanya masalah dalam pelaksanaan ujian. Pada Senin, hari pertama pelaksanaan ujian di SMK di Jeneponto, Sulawesi Selatan harus molor lantaran gangguan pada sistem server hingga kurangnya pasokan daya listrik. Akibatnya di SMKN 8 Jeneponto, ujian baru mulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala SMKN 8 Jeneponto, Junaid sempat menjelaskan sejumlah masalah yang dialami pada awal pelaksanaan UNBK tersebut. Pertama, jaringan komputer sempat bermasalah saat siswa akan mengisi jawaban dari soal UNBK. Kedua, listrik yang tidak kuat dan menyebabkan listrik padam hingga sekolah harus mematikan alat yang menyedot daya listrik besar.
Masalah lainnya adalah soal keterbatasan unit komputer. Dia mengatakan, kurangnya komputer tak hanya terjadi di sekolah itu namun di sejumlah SMK di Jeneponto.
“Kami kekurangan unit komputer. Kami terpaksa pakai laptop guru dan siswa yang ada. Kami juga lakukan shift, pergantian tiga sesi karena jumlah peserta ujian yang tidak sebanding dengan komputer,” kata Junaid.
Sementara di Sulawesi Utara, pelaksanaan UNBK tak semuanya digelar serentak lantaran kekurangan perangkat komputer. Hal ini dialami oleh SMK Negeri 1 Manado. Dengan keterbatasan itu, ujian akhirnya dibagi dalam tiga sesi.
Kepala SMKN 1 Manado, Modi Lumintang mengakui bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan ujian tersebut. Dalam kondisi tersebut yang juga harus diperhatikan adalah faktor psikologis siswa.
Dalam kondisi ideal saja, siswa biasanya cenderung was-was saat akan menghadapi ujian belum lagi kalau harus menemukan hambatan dalam sistem yang baru diterapkan bertahap itu. UNBK memang tak menjadi faktor penentu kelulusan namun ujian ini dipatok wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia.
Indah Tambaru, salah satu siswa yang mengikuti ujian di SMKN 1 Manado mengaku grogi saat menghadapi ujian nasional tahun ini.
“Siap ikut ujian. Walaupun sudah tiga kali ikut simulasi UNBK masih tetap grogi,” kata Indah saat ditemui di sekolahnya.
Lain lagi problem yang dialami oleh sekolah di Tangerang. Siswa SMK Negeri 4 Tigarasaka, Tangerang, Banten sejak hari pertama terpaksa dibagi dalam tiga sesi mulai pagi hingga petang harinya. Keterbatasan komputer nahasnya akibat hilangnya puluhan laptop yang digondol maling sebelum pelaksanaan ujian. Padahal pihak sekolah menyatakan bahwa puluhan laptop atau komputer jinjing tersebut sengaja dipersiapkan untuk UNBK ini.
Pihak sekolah pada akhirnya harus meminjam sejumlah laptop untuk menutupi kekurangan kebutuhan media tes tersebut. Antara lain disebutkan, laptop juga dipinjam dari guru sekolah dan siswa sendiri.
Namun dengan kondisi tersebut, siswa di SMKN 4 bernama Puji Astuti mengatakan tidak terlalu khawatir harus menunggu sesi untuk ujian. Sekolah disebutkan sudah menyiapkan ruang tunggu bagi siswa yang akan mengikuti ujian agar kondusif untuk belajar.
Sadar tak bakal bebas dari kekurangan di sana-sini, Kementerian Pendidikan mengumumkan adanya posko-posko pemantauan UNBK. Masyarakat dan pihak sekolah juga bisa melaporkan berbagai hal tentang pelaksanaan ujian melalui telepon, SMS dan email kementerian. Hal itu dibenarkan Irjen Kemendikbud, Daryono.
“Kami terus lakukan komunikasi dengan teman-teman di daerah. Untuk itu kami ingin dengar masukan dan saran dari daerah,” kata Daryono.
Dia menjelaskan, sejak awal, pihaknya juga sudah meminta PLN agar tetap siaga dan memastikan listrik menyala selama ujian berlangsung. Sementara aparat polisi juga diminta berjaga di lokasi-lokasi ujian siswa.
Kemendikbud sadar betul bahwa listrik menjadi komponen penting terselenggaranya UNBK ini selain tentu perihal internet.
“Ketersediaan internet sangat penting selama proses ujian berlangsung. Ketika saya sidak tadi pagi saya tanyakan hal yang menjadi kendala dan siswa menjawab tidak ada. Yang penting jaringan internet aman. Kendati demikian, bukan berarti UNBK adalah ujian online,” ujar Daryono lagi.
Sudah Diprediksi
Kemunculan masalah-masalah seputar UNBK ini pada kenyataannya sudah diprediksi sejak tahun lalu. DPR khususnya Komisi X sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, bujeting dan pengawasan telah mengingatkan perlunya inventarisasi pelaksanaan UNBK tersebut.
Anggota Komisi X DPR Sultan Adil Hendra pernah meminta kepada Kemendikbud agar menginventarisir sekolah yang benar-benar sudah siap melaksanakannya. Pasalnya, bila tetap dipaksakan tanpa fasilitas memadai maka justru akan mengganggu para siswa.
Dia mengatakan sebagaimana sempat dipantaunya di daerah pemilihan di Jambi, masih diperlukan sarana komputer dan listrik juga masih belum memadai.
“Sebagai contoh saya melihat di Jambi ada beberapa kabupaten yang belum bisa menerapkan ini karena sarana komputer belum ada dan yang kedua, listriknya menjadi sesuatu yang kurang dikoordinasikan,” kata Sultan Adil dari Fraksi Partai Gerindra beberapa waktu lalu sebagaimana diberitakan VIVA.co.id pada Kamis, 7 Maret 2016.
Namun dia mengatakan bahwa sekalipun masih ada kekurangan namun diharapkan pada pelaksanaan bertahap, selalu ada peningkatan kualitas penyelenggaraan UNBK hingga ujian itu akan ideal pada tahun 2018 nantinya sebagaimana ditargetkan oleh Kemendikbud.
Sementara termutakhir, soal UNBK yang berlangsung dalam dua hari terakhir, Anggota Komisi X Dadang Rusdiana turut menanggapinya. Dadang menyayangkan masih adanya keterbatasan jumlah komputer maupun laptop di sekolah-sekolah yang disebut siap menyelenggarakan UNBK.
Namun dia mengatakan bahwa harus disadari, hal ini tak lepas dari keterbatasan anggaran baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada sekolah.
“Sekolah milik pemerintah saja masih kekurangan komputer, apalagi di sekolah yang bukan milik pemerintah. Ini juga menjadi masalah karena tidak mungkin kalau terus membebankan pada orangtua siswa,” kata Dadang Rusdiana dari Fraksi Hanura, Selasa 4 April 2017.
Berkaca dari kekurangan ini, dia meminta pemerintah lebih serius memprioritaskan dunia pendidikan dan mencari solusi konkret penyelesaian kurangnya infrastruktur ujian nasional itu.
“Ini jadi PR pemerintah dan seluruh elemen sebenarnya ya. Ke depan kami minta pemerintah fokus membenahi kekurangan ini baik dari segi anggaran dan lainnya,” kata legislator tersebut.
