TUTUP
TUTUP
FOKUS

Mencegah Massa Geruduk Pilkada Jakarta

Polisi, Bawaslu dan KPU mengeluarkan maklumat khusus.
Mencegah Massa Geruduk Pilkada Jakarta
Ilustrasi Logistik Pilkada DKI Jakarta  (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 putaran dua tinggal menghitung jam.. Warga Jakarta akan menyalurkan hak suaranya pada Rabu, 19 April 2017. Banyak mata tertuju pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Perhatian itu tak hanya datang dari masyarakat Ibu Kota tapi dari juga dari luar Kota Metropolitan. 

Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang bakal bersaing di putaran dua ini. Mereka adalah pasangan calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kedua pasangan akan memperebutkan suara sekitar 7.218.254 pemilih DKI Jakarta. Para pemilih bakal menyalurkan hak pilihnya di 13.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menjelang hari H pemilihan, berbagai persiapan telah dilakukan. Termasuk antisipasi dari segi keamanan. Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif, Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum menerbitkan maklumat yang melarang mobilisasi massa pada tahap pemungutan suara tersebut. 

Seperti dikutip dari akun Twitter resmi Polda Metro Jaya, Senin, 17 April 2017, maklumat berisi tiga poin. Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis, dalam bentuk kegiatan apa pun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakata menggunakan hal pilihnya.

Kedua, bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta kembali, dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Ketiga, bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.

Maklumat ini ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.

Secara umum, menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar Boy, maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah adanya intimidasi secara fisik dan psikis terhadap masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya di TPS.

Boy tak menegaskan apakah maklumat itu dikeluarkan terkait dengan kegiatan Tamasya Al Maidah. Pada prinsipnya maklumat ditujukan untuk  pengerahan massa yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. "Itu prinsipnya secara umum dengan konteks pengerahan masyarakat  itu. Jadi yang sifatnya pengerahan masyarakat, mobilisasi. Jadi silakan diterjemahkan sendiri,” ujarnya, Senin, 17 April 2017. 

Saat ini, beredar di media sosial gambar bertajuk Tamasya Al Maidah, Jakarta, 19 April 2017. Dalam gambar tersebut tertulis kutipan pernyataan yang mengatasnamakan Kafilah Ciamis KH Nonop Hanafi . Disebutkan, mereka telah datang di Bela Islam 212 dan akan datang lagi 19 April 2017 dengan jumlah yang lebih besar. 

Mabes Polri meminta masyarakat tidak perlu melakukan kegiatan itu. Sebab, setiap TPS sudah ada penyelenggara, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), linmas dan juga aparat keamanan gabungan TNI dan Polri. "Sekali lagi, kegiatan-kegiatan itu tidak perlu dilakukan karena akan membuat masyarakat khawatir," ujar Boy.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan soal larangan pengerahan  massa untuk datang ke TPS saat hari pemilihan itu. Pengerahan massa ke TPS disebut sebagai bentuk intimidasi yang masuk kegiatan politik.

Permintaan larangan ini juga sudah disampaikan kepada para kapolda yang wilayahnya dekat dengan Jakarta. Setiap Polda dapat melakukan diskresi jika mobilisasi massa ditemukan terjadi di daerahnya. "Kami perintahkan Kapolda-Kapolda gunakan diskresi dan amankan. Tetapi periksa dulu mereka mau ke mana," ujar Tito.

Larangan itu tak dipedulikan panitia aksi. Ketua Panitia Aksi Tamasya Al Maidah, Ansufri ID Sambo, mengatakan, larangan mobilisasi massa yang diterbitkan panitia penyelenggara pemilu serta Polda Metro Jaya dinilai sebagai aksi paranoid. "Enggak ada yang bisa ngelarang umat, undang-undang mana yang melarang. Kalau kami dinilai mau bikin rusuh pernah enggak seperti aksi sebelumnya," ujar Ansufri saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 17 April 2017.

Kegiatan itu akan tetap dilakukan. Sekitar 100 ribu orang akan mengikuti Gerakan Tamasya Al-Maidah. Mereka datang dari berbagai daerah di Tanah Air, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat dan Madura. 

Sementara dari Ciamis, Jawa Barat,  sekitar 500 orang jalan kaki menuju Jakarta. Sedangkan, masyarakat Jakarta dan sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor akan datang langsung pada hari pencoblosan, Rabu, 19 April 2017.

Nantinya masyarakat dari berbagai daerah  akan menginap di masjid atau musala yang ada di Jakarta. "Jadi nanti kami sudah siapkan di masjid-masjid nanti mereka akan datang dan berkunjung di TPS sekitar masjid," kata Ansufri di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2017.

Dukungan terhadap kegiatan itu datang dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Dia menilai rencana aksi Tamasya Al-Maidah sebagai hal yang wajar. Menurutnya, siapapun bebas datang ke Jakarta untuk memberikan pengawasan saat hari pencoblosan. Tamasya Al-Maidah dinilainya bukan gerakan massa dan tak perlu menjadi masalah.

"Bagus-bagus saja kalau orang mau datang ke Jakarta. Dan itu  konstitusional. Apalagi mau berikan satu pengawasan," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin 17 April 2017.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP