TUTUP
TUTUP
FOKUS

Akhiri Politik 'Panas', Ayo Pilih Gubernur Jakarta

Putaran dua ini tersisa pasangan Ahok-Djariot dan Anies-Sandi.
Akhiri Politik 'Panas', Ayo Pilih Gubernur Jakarta
Pilkada DKI putaran kedua. (Istimewa)

Pengamanan totalitas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan, puluhan ribu aparat gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Puluhan ribu aparat tersebut terdiri dari TNI, Polri serta Linmas.

"Totalnya ada 62 ribu personel gabungan. Polri 20 ribu personel, TNI 15 ribu personel, dan Linmas 26 ribu. Dari total personel, 34 ribunya mengamankan di TPS dengan pembagian TNI-Polri-Linmas," kata Tito saat memberikan pembekalan pada seluruh aparat gabungan itu.

Sejauh ini, Tito mengaku kondisi putaran kedua Pilkada DKI 2017 masih berlangsung kondusif dibanding putaran pertama. "Kita semua berharap akan aman untuk besok dan seterusnya. Tidak ada perkumpulan massa yang signifikan," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menambahkan,warga Jakarta akan dijamin keamanannya dalam menyalurkan hak pilih suara esok. Ia juga menjamin bahwa kondisi Jakarta saat ini aman.

"Warga Jakarta yang menyalurkan hak pilihnya dari mulai berangkat ke TPS hingga kembali lagi harus dijamin keamanannya, personel juga sudah akan mulai masuk pos TPS masing-masing, mulai siang/sore ini," kata Gatot.

Dalam menjamin keamanan Ibukota, Gatot juga menegaskan bahwa tiap instansi telah siap dengan pasukan cadangan. "Tiap TPS ada personel, dekat TPS ada personel, Pak Kapolri siap dengan pasukan cadangan. Saya pun siap dengan pasukan cadangan, Jakarta aman," ucap Gatot di depan para pasukan saat memberikan arahan.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan sasaran utama dari tindakan pengamanan yang dilakukan lebih dari 50.000 aparat gabungan, adalah rakyat. Dengan demikian, pendekatan yang diambil aparat saat menjalankan tugasnya juga harus berbeda. "Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat," ujar Wiranto.

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu mengatakan, pendekatan itu harus bersifat persuasif dan edukatif. Wiranto tak ingin kehadiran puluhan ribu aparat malah menciptakan suasana intimidatif, utamanya terhadap warga pemilik hak pilih.

Meski demikian, Wiranto menegaskan, aparat juga harus tetap bersikap tegas jika semisal menghadapi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada.

"Jika berkaitan dengan hukum, harus bersikap tegas, karena hukum harus ditegakkan dengan baik," ujar mantan Menteri Pertahanan itu.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP