TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menyoal Pengusiran Paksa Penumpang Pesawat

Pemesanan tiket melebihi kapasitas sudah jadi praktik standar di AS.
Menyoal Pengusiran Paksa Penumpang Pesawat
Protes aksi kekerasan terhadap penumpang United Airlines. (REUTERS/Kamil Krzaczynski)

Tidak Berlaku di Indonesia

Dari beberapa peristiwa yang terjadi di AS dan Kanada itu, mungkinkah bisa terjadi di Indonesia? Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, JA Barata mengatakan bila aturan tersebut tidak berlaku di Indonesia.

Sebab, penjualan tiket sesuai dengan jumlah kursi atau penumpang. “Di Indonesia tidak ada seperti itu. Kalau penerbangan telat atau delay, ada,” kata Barata kepada VIVA.co.id, Selasa, 18 April 2017.

Ia mengungkapkan, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Barata mengatakan, peraturan ini hanya berlaku untuk keterlambatan yang disebabkan oleh faktor manajemen maskapai seperti keterlambatan kru pesawat (pilot, kopilot, dan awak kabin), keterlambatan jasa boga (katering), keterlambatan penanganan di darat, menunggu penumpang, atau ketidaksiapan pesawat.

Sementara itu, keterlambatan yang disebabkan oleh faktor teknis operasional, baik di bandara asal maupun tujuan (penutupan bandara, terjadi antrean lepas landas atau kepadatan lalu lintas penerbangan, dan sebagainya), faktor cuaca (hujan lebat, badai, asap, dan sebagainya), serta faktor-faktor lain di luar faktor manajemen maskapai, tidak menjadi bagian dari tanggung jawab maskapai.

Berikut kompensasi atau ganti rugi dimaksud sesuai dengan kategori keterlambatan. Kategori 1, keterlambatan 30-60 menit, kompensasi berupa minuman ringan. Kategori 2, keterlambatan 61-120 menit, kompensasi berupa makanan dan minuman ringan.

Selanjutnya, kategori 3, keterlambatan 121-180 menit, kompensasi berupa minuman dan makanan berat. Kategori 4, keterlambatan 181-240 menit, kompensasi berupa makanan dan minuman ringan serta makanan berat.

Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp300 ribu. Kategori 6, yaitu pembatalan penerbangan maka maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund).

Keterlambatan pada kategori 2-5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund), dan khusus pada kompensasi keterlambatan kategori 5 di mana calon penumpang mendapat ganti rugi sebesar Rp300 ribu.

Pemberian ganti rugi dapat berupa uang tunai atau voucher yang dapat diuangkan atau melalui transfer rekening, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak keterlambatan dan pembatalan penerbangan terjadi.

Seorang penumpang Delta Airlines di ruang tunggu keberangkatan.

Penumpang di ruang tunggu maskapai Delta Airlines.

Sementara itu, menanggapi insiden United Airlines, maskapai penerbangan lainnya, Delta Airlines mengumumkan peningkatan uang kompensasi hingga US$10 ribu (Rp133 juta) bagi penumpang yang secara sukarela menyerahkan kursinya untuk kru maskapai pada penerbangan yang kelebihan pesanan (overbooked).

Mengutip situs Straitstimes, dalam memo internal perusahaan disebutkan bahwa untuk kasus umum, karyawan bidang pelayanan jasa penumpang (customer service) diizinkan menawarkan kompensasi hingga US$2.000 (Rp26,6 juta), dari sebelumnya yang hanya US$800 (Rp10,64 juta).

Sementara itu, untuk kasus tertentu dan dengan izin manajemen Delta, uang ganti rugi yang diberikan maskapai kepada penumpang bisa mencapai US$9.950 (Rp132,34 juta), dari batas sebelumnya sebesar US$1.350 (Rp17,8 juta).

Di negeri Paman Sam, pemesanan tiket melebihi kapasitas, ternyata merupakan praktik standar maskapai penerbangan. Jadi, overbooking sudah menjadi hal yang biasa terjadi.

Menurut Departemen Transportasi AS, maskapai penerbangan diperbolehkan untuk menurunkan penumpang bila krunya ingin naik pesawat bila kapasitas kursi sudah penuh. Dengan catatan, ada kompensasi yang diberikan pihak maskapai.

Adapun Kanada, aturannya seperti tidak jauh dari AS, di mana overbooking penerbangan dijadikan “alat” bagi kebijakan resmi mereka.

Penumpang maskapai menempatkan nilai tinggi pada tiket dikembalikan (dalam kasus jika mereka tidak ikut penerbangan, tidak muncul atau memutuskan untuk mengubah rencana perjalanan).

Dalam kasus ini, overbooking adalah sarana yang memungkinkan pihak maskapai menawarkan kompensasi tanpa kehilangan banyak uang.

Namun, Menteri Transportasi Kanada, Marc Garneau berencana memperkenalkan undang-undang baru pada musim semi tahun ini yang isinya terkait pembentukan persyaratan minimum kompensasi penerbangan oversold, kehilangan bagasi, serta ketidaknyamanan dalam berlibur dan sebagainya. (art)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP