TUTUP
TUTUP
FOKUS

Peluru Polisi Bicara, Siapa Salah?

Aksi koboi terhadap keluarga Wawan ini, memang terbilang mengejutkan.
Peluru Polisi Bicara, Siapa Salah?
Seorang korban tembak polisi saat razia kendaraan di Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Selasa (18/4/2017) (Arwin ZA/Rudi Rediansyah/tvOne)

Cuma diancam pecat?
 

"Polisi sekarang Brutal mentang2 punya senjata tembak orang seenak jidatnya aja apa ngak bisa tembak bwahnya / bannya saja?" tulis akun Facebook bernama Denny Alwardi menanggapi berita VIVA.co.id soal penembakan satu keluarga di Lubuk Linggau tersebut.

Ya, kecaman mengalir deras atas insiden itu. Netizen di berbagai lini massa benar-benar menghujat aksi tak terpuji polisi tersebut.

Bagi mereka, apa yang dilakukan oleh polisi itu tak pantas terjadi dan mesti mendapatkan sanksi setimpal.

Sejauh ini, dari pemeriksaan Kepolisian, telah diamankan seorang anggota polisi bernama Brigadir Polisi K, yang memang membawa senjata laras panjang jenis SS1.

Pria yang pernah bertugas di Polres Bengkulu itu, diketahui memang ikut dalam razia rutin Kepolisian di Kota Lubuk Linggau yang menewaskan salah seorang anggota keluarga Wawan.

"Sudah ditahan untuk diproses," kata Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Hajat Mabrur.

Penggunaan senjata api dalam razia polisi, sejatinya memang tidak dibenarkan. Peringatan itu juga telah disampaikan sebelum razia dilakukan kepada petugas polisi.

Ilustrasi/Razia kendaraan saat operasi patuh jaya.

Kapolsek Lubuk Linggau Timur, AKP Muhammad Ismail pun membenarkan peringatan itu. Bahkan, kata dia, sudah diingatkan bahwa jika memang terjadi pengelakan kendaraan saat di razia, tetap tidak boleh dilakukan penembakan.

"SOP-nya dimulai dengan setop menggunakan tangan. Apabila membahayakan petugas (menabrak), didahului dengan tembakan peringatan ke udara tiga kali," kata Ismail.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, penembakan itu memang diakui harus disesalkan. Meski begitu, ia berjanji akan melakukan pendalaman lebih jauh perihal motif dan alasan menembak tersebut.

Menurutnya, jika memang nantinya terbukti bersalah, anggota polisi itu akan bisa disanksi. "Bisa proses pidana dan internal. Internal bisa di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," katanya.

Usut tuntas

Apa pun itu, kasus penembakan warga sipil ini harus diusut tuntas. Terlepas dalih apa pun polisi ketika mengeluarkan tembakan, peluru tetap tak pantas untuk warga sipil.

Proses evaluasi kepada polisi pemegang senjata api harus dibenahi dan diketatkan sedemikian rupa. Maklum, kejadian penembakan warga sipil bukan kali ini saja terjadi.

Hampir semua daerah terjadi. Ada yang mencuat ke permukaan dan ada juga yang tenggelam, atau mungkin dirahasiakan.

Papua misalnya, sudah berapa banyak warga sipil yang menjadi korban peluru dari penegak hukum. Hingga kini, tidak sedikit yang masih belum jelas hasil pemeriksaan dan investigasinya.

Ilustrasi/Penembakan.

Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) pernah merilis data soal pelanggaran HAM terkait penggunaan senjata api untuk tahun 2011-2013. Jumlahnya dilaporkan meningkat.

Kasus Penembakan Warga Sipil
Tahun 2011
Polisi : 29
TNI : 10
Orang Tak Dikenal : 23

Tahun 2012
Polisi : 102
TNI : 5
Orang Tak Dikenal : 65

Tahun 2013
Polisi : 147
TNI : 5
Orang Tak Dikenal : 16

Total Tewas : 201
Luka-luka : 554
Sumber: KontraS

Tentu, jumlah ini masih belum diperbaharui lagi. Namun, apakah ini harus diperbaharui? Rasanya tak perlu, sebab kematian warga sipil akibat peluru, bukanlah hal yang harus diumumkan.

Seperti kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 2015 lalu, "Apapun menghilangkan nyawa orang lain, sengaja tidak sengaja, apalagi oleh aparat, dengan menggunakan senjata yang bukan untuk dilakukan hanya untuk musuh, itu sanksinya pemecatan. Sudah pasti." (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP