TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menanti Pledoi Ahok

Ahok akan bacakan pledoi di persidangan Selasa, 25 April 2017.
Menanti Pledoi Ahok
Sidang Tuntutan Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pertimbangan Pasal 156 KUHP

Pihak JPU menjelaskan pertimbangan tuntutan terdakwa Ahok yang melanggar Pasal 156 KUHP di ruang persidangan, Kamis, kemarin. JPU yang diketuai Ali Mukartono menuntut majelis hakim agar menjatuhi pidana kepada terdakwa dengan pidana satu tahun penjara serta masa percobaan dua tahun.

Selama persidangan, diperoleh fakta-fakta kesalahan terdakwa, maka Ahok harus mempertanggungjawabkan dengan hukuman pidana. Jaksa menuntut Ahok menggunakan Pasal 156 KUHP dengan dakwaan alternatif kedua tentang menyebar kebencian terhadap golongan.

Ketua tim JPU, Ali Mukartono mengatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebar perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan tertentu.

"Menyatakan, terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu golongan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua," kata Ali, dalam persidangan, Kamis, 20 April 2017.

Dalam pertimbangan tuntutannya, pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu memantik keresahan di masyarakat. Imbas ucapan terdakwa, terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat luas tak hanya di Jakarta namun daerah lain.

"Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kesalahpahaman antar golongan rakyat Indonesia," ujar Ali.

Ahok dinyatakan jaksa tak bisa dikenakan pasal 156a huruf a KUHP yang berbunyi tentang yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dari keterangan fakta di persidangan, jaksa memutuskan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tentang Surat Al Maidah ayat 51 tak memenuhi unsur menistakan agama. Pembuktian pasal ini dimentahkan jaksa. Padahal, dalam berkas dakwaan, ada dua pasal yaitu 156 KUHP dan 156a KUHP.

"Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," ujar anggota JPU, Andri Wiranova.

Terkait unsur yang memberatkan, pernyataan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan
masyarakat. Selain itu, akibat ucapan Ahok dinyatakan menimbulkan kesalahpahaman antar golongan masyarakat Indonesia.

Namun, untuk hal meringankan, Ahok dianggap telah mengikuti proses hukum perkara ini dengan baik. Perilaku sopan serta peran terdakwa sebagai Gubernur DKI yang turut andil dalam proses pembangunan untuk memajukan Kota Jakarta. Ahok juga disebut bisa mengevaluasi diri untuk merubah sikapnya agar lebih humanis.

Sidang Tuntutan Ahok Ditunda

Terdakwa Ahok bersama politikus Ruhut Sitompul usai persidangan ke-16, Maret 2017

Selanjutnya...Pro-kontra tuntutan Ahok

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP