- Taufik Rahadian
VIVA.co.id – Isu perombakan alias reshuffle kabinet kerja kembali ramai dibincangkan. Kali ini, Presiden Jokowi sendiri yang memantik. Pernyataannya tegas. Menteri kabinetnya diberi target tinggi. Segala upaya harus dikerahkan oleh para menteri untu mewujudkannya. Bila gagal mencapai target itu, kata Jokowi, urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot.
Meskipun pernyataan tersebut normatif, reaksi spekulatif pun bermunculan. Bahkan, sejumlah pihak menyebut bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan segera oleh Presiden Jokowi, menyusul kekalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama di Pilkada. Tagar #AhokMendagri sudah berseliweran di lini masa Twitter.
Namun, sejumlah analis politik sangsi bahwa pernyataan itu merupakan sinyal akan adanya reshuffle segera. Peringatan Presiden Jokowi itu ditujukan kepada para menterinya agar lebih giat bekerja mencapai target yang telah ditetapkan.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merespons isu reshuffle yang memang hak prerogatif Presiden. Kata JK, Presiden berhak untuk mencopot siapa pun menteri yang bekerja tidak sesuai standar penilaiannya.
"Reshuffle itu hak progresif Presiden, jadi tentu tergantung cara penilaian yang diadakan oleh Presiden," ujarnya saat ditemui di acara Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Sahid Jakarta, Senin, 24 April 2017.
Namun, JK enggan mengungkapkan secara spesifik siapa nama-nama menteri yang dinilai tidak mumpuni tugasnya dalam pemenuhan target Pemerintah.
"Itu urusan Pemerintah," katanya.
Selanjutnya...Efek Pilkada
Efek Pilkada
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengaku tidak yakin dan pesimistis bahwa reshuffle dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, apalagi mengikutsertakan Ahok dengan “sosok kontroversialnya”.
Menurutnya, pidato Presiden Jokowi bukan sinyal untuk reshuffle dalam waktu dekat, tapi lebih kepada peringatan kepada para menteri untuk memperbaiki kinerjanya.
"Saya pikir sulit untuk diterka, reshuffle sebelumnya selalu terjadi empat bulan berikutnya setelah pidato Presiden," tuturnya.
Yunarto menuturkan, reshuffle butuh perhitungan yang kompleks, karena ada koalisi. Selain itu, melihat stabilitas politik yang ada saat ini.
"Reshuffle perhitungan yang kompleks, juga situasi politik yang stabil. Kondisi saat ini belum bisa dikatakan stabil. Jadi pidato Presiden mengatakan saya sedang evaluasi, penegasan," tuturnya.
Analis Politik Poltracking Indonesia, Agung Baskoro, juga menilai bahwa reshuffle kecil kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat ini. Menurutnya, rumor itu muncul hanya disebabkan euforia kekalahan Ahok di Pilkada DKI.
Agung memberi saran, jika Presiden Jokowi ingin melakuka reshuffle, sebaiknya nanti setelah usia kabinet genap tiga tahun pada 20 Oktober atau ketika Ahok menuntaskan tanggung jawabnya sebagai gubernur DKI.
"Ini penting juga, selain untuk memberikan waktu yang cukup kepada menteri-menterinya, juga tak membuat suasana politik riuh kembali," ujarnya.
Saat menyinggung kemungkinan pencopotan dan penggeseran menteri itu, Jokowi tengah bicara mengenai target sertifikasi tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang belum memenuhi target. Seperti diketahui Menteri Agraria Sofyan Djalil dikenal publik sebagai orang dekat Wapres JK. Situasi ini juga memunculkan rumor bahwa target reshuffle jilid 3 untuk mengurangi ‘orang-orang JK’.
Menurut Agung, munculnya rumor itu beralasan. Dalam dua reshuffle terdahulu, orang-orang JK semakin dikurangi di kabinet. Dia menyebut beberapa menteri yang dikenal dekat dengan JK antara lain Ferry Mursyidan Baldan, Yuddy Chrisnandi, Anies Baswedan, dan Sudirman Said. ”Tersisa Sofyan Djalil sekarang,” kata Agung.
Bila ada yang mengait-ngaitkan munculnya isu reshuffle ini merupakan efek Pilkada dinilai beralasan. Sebab, Anies Baswedan yang menantang Ahok merupakan orang dekat JK. Sementara Presiden Jokowi dikenal luas memiliki kedekatan khusus dengan Ahok.
”Ini semacam ‘sanksi’ dari Jokowi ke JK, karena berbeda pilihan saat Pilkada kemarin, sekaligus semakin melemahkan posisi politik JK di kabinet. Walaupun, secara eksternal posisi tawar JK kembali menguat dengan kemenangan Anies. Dan, member dampak strategis pasca-pilkada, JK sebagai bapak bangsa,” katanya.
Selanjutnya...Reshuffle Demi Ahok?
Reshuffle Demi Ahok?
Spekulasi bahwa Ahok akan masuk kabinet setelah hampir dipastikan kalah Pilkada DKI dan akan menjadi menteri dalam negeri mulai menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Terlebih setelah Ahok kalah dari Anies Baswedan berdasarkan hitung cepat hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tagar #ahokmendagri berseliweran di Twitter.
Agung Baskoro dari Poltracking mengakui bahwa kans Ahok masuk kabinet cukup besar. Walaupun dengan banyak pertimbangan bisa saja bukan menjadi menteri tetapi menjadi Dubes, sebagaimana yang dialami Fauzi Bowo setelah kalah di Pilkada.
"Semacam win-win solution menghibur kawan politik. Ahok dari awal enggak akan dibuat tamat karier politiknya kalau kalah (Pilkada)," kata Ahok.
Ihwal santernya isu Ahok jadi Mendagri, Yunarto dari Charta Politika melihat hal tersebut merupakan spekulasi yang tidak memiliki landasan.
"Saya sih yakin itu hanya spekulasi yang tidak memiliki landasan. Lagian Ahok masih harus menyelesaikan tugasnya sampai enam bulan. Banyak proses penyelesaian pekerjaan yang lebih sulit kalau tidak dikerjakan Ahok langsung," ujarnya.
Rumor bakal masuknya Ahok ke kabinet Jokowi disikapi negatif Politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil. Nasir khawatir, bila memaksakan Ahok masuk kabinet, terlebih menjadi mendagri, bisa memicu masalah baru dalam hubungan pusat dan daerah.
"Kalau Ahok dijadikan mendagri, itu artinya Presiden Jokowi tidak menghargai daerah-daerah di Indonesia. Kalau sudah begitu apa artinya menjadi bagian dari Indonesia? Itu perasaan saya sebagai orang yang berasal dari daerah," ujarnya.
Politisi Gerindra Heri Gunawan mengingatkan bahwa reshuffle kabinet harus memiliki tolak ukur yang jelas, jangan terkesan seperti reshuffle titipan. "Reshuflle harus memiliki tolak ukur yang jelas. Memilih pembantunya tentu merupakan hak presiden, namun jangan terkesan seperti titipan, bongkar pasang terus-menerus," ujar Heri.
Terkait isu Ahok akan menggantikan dijadikan Mendagri, publik akan melihat bagaimana timbangan seorang presiden memilih menterinya. "Biar rakyat yang melihat," katanya.
Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyerahkan sepenuhnya reshuffle kepada presiden. Ia juga meminta semua pihak menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden.
"Saya kira itu sepenuhnya kewenangan presiden. Semua pihak hendaknya menghormati apa yang menjadi evaluasi dari kepala negara dan wakilnya," ucap Rieke.
Ia menambahkan, hal yang terpenting bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, juga situasi politik yang aman dan terkendali.
"Kami di DPR akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagai wakil rakyat tentunya akan mendukung hal yang baik untuk rakyat. Jika reshuffle itu berefek positif mari kita dukung untuk kinerja pemerintah yang lebih baik," kata Rieke.
Seperti diketahui, isu reshuffle kali ini bermula dari pernyataan Presiden Jokowi yang mengingatkan para menterinya agar bekerja mencapai target. Jokowi mengaku menetapkan target tinggi dan urusan menteri untuk mengerahkan segala daya dan upaya mencapainya.
"“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April.
Sebagai informasi, kala itu, Jokowi mencontohkan pada program pemerataan ekonomi yang tujuannya mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reformasi agraria dan kemitraan.
Jokowi menyebutkan, ada 126 juta bidang tanah dan yang telah tersertifikasi baru sebanyak 46 juta bidang tahan. Artinya, masih terdapat 60 persen bidang tanah yang belum disertifikasi.
Saat ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam waktu setahun. Menurutnya, dalam mengentaskan ketimpangan maka harus segera dipercepat penerbitan sertifikat lahan untuk masyarakat miskin. (ren)
