TUTUP
TUTUP
FOKUS

Kontroversi Pembubaran HTI

Ormas itu dinilai bertentangan dengan Pancasila.
Kontroversi Pembubaran HTI
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sebuah aksi demonstrasi. (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Langkah kontroversial diambil oleh pemerintah. Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mereka mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada Senin, 8 Mei 2017.

Dalam kesempatan itu, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut menggelar konferensi pers. Dia didampingi oleh petinggi negara lainnya. Mereka antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Muhammad Adi Toegarisman, dan lain-lain.

Berdasarkan agenda yang disebar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan ke kalangan wartawan, tidak dicantumkan secara jelas soal pembubaran HTI. Dalam undangan itu hanya tertera, Wiranto akan menyampaikan masalah ormas. Meskipun demikian, pemerintah memang sudah menyampaikan petunjuk akan segera menentukan nasib ormas tersebut. [Pemerintah Segera Tentukan Nasib Ormas HTI].

Wiranto kemudian mengungkapkan sejumlah alasan mengapa HTI perlu dibubarkan. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat. Yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Setelah mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Wiranto menyatakan, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Dia menegaskan, keputusan tersebut diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam.

"Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pembubaran HTI merupakan hasil keputusan rapat terbatas dengan Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung. Rapat itu sendiri dilakukan untuk merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa ormas yang nyata nyata bertentangan dengan Pancasila atau negara, maka dilakukan pengkajian yang mendalam dan dilakukan langkah yang cepat dan tegas.

Atas berbagai informasi yang diterima Jokowi, mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, maka diinstruksikan jajaran Menkopolhukam untuk melakukan kajian dan menyelesaikan permasalahan ini.

"Kami memfinaslisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari ormas-ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan. Untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang ditetapkan dalam ciri dan asas menuju satu titik berdasarkan Pancasila," ujar Wiranto kemarin.

Meskipun demikian, Wiranto membantah pembubaran HTI itu bukan berarti pemerintah anti ormas berbasis Islam. Tapi semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dia pun siap bila keputusan itu digugat ke pengadilan.

"Jadi sebenarnya sudah jelas bahwa kami membubarkan tentu dengan langkah hukum. Oleh karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan," ujarnya.

Menurut Wiranto, pertimbangan hukum menjadi dasar utama pemerintah membubarkan HTI. Dan ia tidak mempermasalahkan bila HTI mengambil langkah hukum.

"Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi tetap bertumpu pada hukum yang berlaku di Idonesia. Tapi langkah itu tetap dilakukan untuk mencegah embrio yang tetap berkembang, untuk menjaga keamanan," katanya.

Saat disinggung mengenai pembubaran ormas Islam lain yang dianggap mengganggu keutuhan NKRI, Wiranto tidak bersedia memberi penjelasan. Menurutnya, pemerintah tentu akan mempelajari setiap ormas yang memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan Pancasila.

"Yang lain nanti dipelajari, nanti, satu-satu ya," kata dia.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP