TUTUP
TUTUP
FOKUS

Mengintip Data Nasabah Bank Demi Pajak

Namun disebutkan ini hanya untuk wajib pajak nakal.
Mengintip Data Nasabah Bank Demi Pajak
Kantor pusat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. (REUTERS/Iqro Rinaldi)

 

Hanya Untuk Wajib Pajak Nakal

Menanggapi kekhawatiran wajib pajak atas keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan proses pemeriksaan data perpajakan wajib pajak hanya akan digencarkan kepada yang tidak mengikuti amnesti pajak.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas amnesti pajak tidak perlu khawatir atas rencana pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut, hanya berlaku pada wajib pajak yang terindikasi nakal dan tidak patuh.

"Mungkin banyak yang salah persepsi. Kami tidak sembarangan. Bagi wajib pajak yang ikut tax amnesty dan patuh, tidak akan diperiksa kecuali ada data harta yang diungkapkan dalam SPH (Surat Pernyataan Harta) amnesti," ujar Hestu, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Pelayanan pajak di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Wajib Pajak saat melapor tax amnesty di kantor Pajak

Otoritas pajak mengaku telah menemukan indikasi adanya penggunaan faktur pajak palsu dan melakukan rekayasa laporan keuangan perusahaan, demi kepentingan perpajakan. Bahkan setelah ditelusuri, wajib pajak tersebut merupakan pembayar pajak yang memanfaatkan fasilitas yang sudah berakhir sejak 31 Maret 2017.

“Kalau yang sudah ikut tax amnesty, kami sudah tidak lagi periksa laporan di 2015 sampai sebelum-sebelumnya. Tapi di 2016 bisa. Jadi jangan khawatir. Cuma yang nakal yang diperiksa,” katanya.

Sedangkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak salah gunakan kewenangan yang saat ini diberikan negara. Para pengusaha meminta pemerintah tidak mencari-cari kesalahan wajib pajak hanya untuk amankan penerimaan negara.

“Kami berharap, jangan sampai mencari-cari kesalahan. Kalau mau mencari dan menguji kepatuhan, pokoknya jangan mencari-cari,” kata Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani, saat berbincang dengan VIVA.co.id.

Kekhawatiran atas penyalahgunaan data keuangan Wajib Pajak di perbankan pun berasalan. Sebab, langkah otoritas pajak yang mematok target penerimaan dari pemeriksaan, pada akhirnya membuat pengusaha merasa para fiskus pajak akan dibebani untuk mengejar target tersebut. Padahal, tujuan utamanya justru tingkatkan  
kepatuhan Wajib Pajak.

“Pemeriksaan harus proporsional. Jangan mencari-cari kesalahan. Tidak perlu juga ada target Rp45 triliun. Nanti yang ada malah mencari-cari, karena ada konsekuensi di situ,” katanya.

Haryadi pun menggaris bawahi, era keterbukaan nantinya tidak hanya akan membuat pemerintah gencar meningkatkan kepatuhan kewajiban masyarakat kepada negara. Namun, pengusaha pun nantinya akan menuntut konsistensi pemerintah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat.

“Kami, Wajib Pajak, juga akan kritis kepada pemerintah, karena kami merasa sudah ikut mendanai pembangunan. Kami menuntut hak sebaliknya. Jadi harus ada balance (keseimbangan),” tegasnya.

Selanjutnya...Perbankan RI Siap Ikut AEoI

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP