TUTUP
TUTUP
FOKUS

Mengintip Data Nasabah Bank Demi Pajak

Namun disebutkan ini hanya untuk wajib pajak nakal.
Mengintip Data Nasabah Bank Demi Pajak
Kantor pusat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. (REUTERS/Iqro Rinaldi)


Perbankan RI Siap Ikut AEoI

Sedangkan, adanya Perppu tentang keterbukaan informasi keuangan juga ditanggapi positif oleh sejumlah perbankan nasional. Di mana perbankan plat merah maupun swasta yakin keterbukaan informasi tak akan membuat nasabah kabur atau takut. 

Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo, mengatakan pihaknya akan kooperatif dalam menyiapkan data-data yang diperlukan dalam keterbukaan informasi tersebut sambil menunggu mekanisme yang diterapkan pemerintah.

Selain itu, BRI juga menanti aturan teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai sosialiasi aturan ini kepada nasabah. Ia juga yakin tidak akan ada nasabah yang kabur lantaran kebijakan baru ini. 

"Enggak ada (yang akan kabur). Pindah ke tempat (Bank) lain juga sama (sistemnya)," tutur dia. 

Ia berharap dengan adanya keterbukaan informasi di perbankan ini, akan semakin meningkatkan kualitas daripada nasabah-nasabah yang telah terdaftar. Dan tentunya bisa mencegah adanya transaksi money laundring

Sementara itu, PT Bank OCBC NISP menilai keterbukaan informasi data nasabah perbankan tidak akan timbulkan dampak yang signifikan. Untuk itu, bila hal ini diterapkan di dalam negeri maka hanya akan menimbulkan kegamangan sesaat. 

Presiden Direktur Bank OCBC, Parwati Surjaudaja mengatakan tidak banyaknya dampak pada industri perbankan karena penerapan AEoI alias keterbukaan informasi diterapkan pada 2018 di seluruh dunia.

"Jadi harusnya dampak ke DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak signifikan, kalaupun ada lebih kepada kegamangan sesaat," kata Parwati saat dihubungi, Rabu 17 Mei 2017. 

gedung ocbc nisp

Ia pun menjelaskan, dalam era transparansi 2018 nanti, bukan hanya data nasabah yang akan dibuka melainkan seluruh perusahaan. "Jadi nanti, antara lain berlaku, baik untuk individu maupun perusahaan," ujar dia. 

Lebih lanjut, Parwati pun menjelaskan, pihaknya juga siap untuk membantu pemerintah Indonesia untuk pemberlakuan aturan baru tersebut.

Sedangkan, dalam menerapkan Perppu tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menunggu aturan turunan. 

Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK, Triyono mengatakan aturan turunan yang akan berbentuk peraturan menteri (Permen) itu akan menjadi pedoman untuk menentukan bagaimana teknis pelaksanaan oleh OJK.

Menurut dia, tanpa adanya aturan turunan tersebut pihaknya belum bisa membocorkan bagaimana teknis pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan perbankan tersebut. 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP