TUTUP
TUTUP
FOKUS

Marak Persekusi, Kapan Penegak Hukum Beraksi?

Aksi persekusi atau main hakim sendiri marak terjadi belakangan ini.
Marak Persekusi, Kapan Penegak Hukum Beraksi?
Ilustrasi Facebook. (www.pixabay.com/Geralt)

VIVA.co.id – Aksi persekusi atau main hakim sendiri marak terjadi dalam beberapa kasus terakhir ini. Persekusi biasa terjadi karena sebagai respons terhadap sebuah posting di media sosial yang menyinggung pihak tertentu.

Meski tak dibenarkan, namun aksi ini sudah terjadi dan “menjamur” di sejumlah daerah. Contohnya dialami dokter dari Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita, yang mendapat intimidasi setelah mem-posting status di akun Facebooknya.

Status Fiera diduga menyudutkan tokoh ulama. Imbas dari statusnya, Fiera pun sampai hijrah ke Jakarta karena tak tenang dengan intimidasi yang diduga dilakukan sejumlah elemen ormas di Solok.

Melihat kejadian itu ada anggapan aparat kepolisian telat dan tak adil dalam menyikapi kasus ini. Karena aparat lelet, persekusi dilihat sebagai cara untuk menyelesaikan agar pihak yang memulai posting kapok alias jera.

"Ini simpel saja. Karena hukum tak tegas, ya timbul makin hakim sendiri. Kalau tak adil, diskriminatif terjadi persekusi. Ini tak bisa dibiarkan, tapi faktanya demikian," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, Kamis, 1 Juni 2017.

Selain faktor respons lamban aparat, persekusi marak karena dinilai banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan di air keruh. Tujuannya memancing orang banyak agar memunculkan kegaduhan. Kemudian, korban yang mem-posting di media sosial tak tahu dampaknya.

"Ini seperti ada pihak yang memanfaatkan seperti sengaja mainin status postingan orang agar gaduh. Ini harus segera direspons," tutur Nasir.

Aksi persekusi dinilai dapat mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Dari data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), aksi persekusi sudah terjadi 59 kasus di beberapa daerah.

Jakarta menjadi tertinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya seperti Jawa Barat. Persekusi ini terjadi karena postingan di media sosial yang diduga menghina tokoh tertentu.

Dari beberapa kejadian tersebut, diketahui ada pola dugaan akun korban yang dipalsukan. Identitas dipalsukan dengan mencari persamaan identitas etnis dan agama. Karena itu, ada beberapa korban persekusi yang tak mengetahui bila akunnya dipalsukan.

"Jadi, sesungguhnya, akun yang dianggap menghina ulama/agama bukan akun yang dibuat yang bersangkutan," kata Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet, Kamis, 1 Juni 2017.

Selanjutnya... Ancaman Serius

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP